Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kepegawaian di Klinik Pratama Tabita Gunungsitoli Febiana Feniman Halawa; Syah Abadi Mendrofa; Heniwati Gulo; Maria Magdalena Bate'e
ProBisnis : Jurnal Manajemen Vol. 17 No. 1 (2026): February: Management Science
Publisher : Lembaga Riset, Publikasi dan Konsultasi JONHARIONO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan pegawai di Klinik Pratama Tabita Gunungsitoli serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pimpinan klinik, sekretaris, tenaga farmasi, petugas rekam medik, perawat, dan petugas P-Care BPJS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP penerimaan pegawai di Klinik Pratama Tabita Gunungsitoli telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mulai dari tahap pengajuan kebutuhan tenaga kerja, seleksi administrasi, wawancara, magang, hingga penetapan Surat Keterangan (SK). Faktor pendukung penerapan SOP yaitu dukungan pimpinan, komitmen pegawai, dan evaluasi kerja berkala. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman pegawai baru terhadap alur SOP, terbatasnya sosialisasi, serta belum optimalnya ketertiban administrasi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengumpulan berkas dan penerbitan SK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SOP penerimaan pegawai di Klinik Pratama Tabita Gunungsitoli telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Penguatan penerapan SOP diperlukan melalui peningkatan sosialisasi, pembinaan administrasi pegawai baru, serta pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan agar tertib administrasi kepegawaian dapat tercapai secara efektif
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja di Kabupaten Nias Niska Ceria Ikhlas Waruwu; Syah Abadi Mendrofa; Odaligoziduhu Halawa; Maria Magdalena Bate'e
ProBisnis : Jurnal Manajemen Vol. 17 No. 1 (2026): February: Management Science
Publisher : Lembaga Riset, Publikasi dan Konsultasi JONHARIONO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Nias merupakan wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama perekonomian. Meskipun demikian, ketiga sektor tersebut belum mampu menyerap tenaga kerja secara memadai. Situasi ini menyebabkan banyak masyarakat memilih bekerja di luar daerah demi memperoleh peluang kerja yang dinilai lebih baik, khususnya di kota besar seperti Medan, Jakarta, dan daerah urban lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), tingkat migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Nias mencapai 15% dari total angkatan kerja, dengan sebagian besar migran terlibat di sektor informal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan ketersediaan lapangan kerja lokal, yang diperparah oleh rendahnya tingkat upah, minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan, serta faktor sosial budaya yang menganggap bekerja di luar daerah sebagai sesuatu yang lebih bernilai. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja di Kabupaten Nias serta menelaah dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sempitnya peluang kerja, upah yang rendah, serta ketimpangan pembangunan merupakan pendorong utama migrasi. Dampak migrasi meliputi manfaat ekonomi melalui kiriman uang (remitansi), tetapi juga sisi negatif berupa menurunnya jumlah tenaga kerja produktif di daerah dan munculnya potensi masalah sosial akibat perpisahan keluarga dalam jangka panjang. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi penanganan migrasi tenaga kerja.