Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Ambrosius Dedi A. Sinu
Universitas Nusa Cendana
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Hubungan antara Intensitas Kampanye Politik di Tiktok terhadap Elektabilitas Christian Widodo dan Serena Franxis pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2024 Chaterine Viola Kehi; Syahrin B. Kamahi; Ambrosius Dedi A. Sinu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara intensitas kampanye Politik di Tiktok terhadap elektabilitas Christian Widodo dan Serena Francis pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2024. Penelitian ini didasarkan pada teori pemasaran politik, yang memandang kampanye Tiktok sebagai saluran promosi digital untuk memengaruhi keputusan pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif ini menggunakan pendekatan survei terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan kombinasi teknik Quota Sampling dan Purposive Sampling untuk menjamin keterwakilan wilayah dan relevansi kriteria pengguna TikTok. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara parsial antara intensitas kampanye Tiktok terhadap elektabilitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi Uji T sebesar 0,046 (p < 0,05). Meskipun demikian, hasil koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh intensitas kampanye tiktok terhadap elektabilitas hanya sebesar 4,0%, dengan sisanya sebesar 96,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yaitu citra, reputasi Christian Widodo dan Serena Francis yang sudah terbentuk jangka panjang, loyalitas pemilih terhadap partai politik, serta peran media sosial lain.
Analisis Rencana Tata Ruang Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kota Mbay) Anskarius Sue Nono; Frans W. Muskanan; Ambrosius Dedi A. Sinu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perencanaan tata ruang terhadap Pembangunan keberlanjutan Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan berjumlah 8 orang . Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data, triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Teori yang digunakan adalah Teori Merilee S. Grindle (1980:10) yang menjelaskan tentang implementasi dalam kebijakan, dalam hal ini adalah RTRW pembangunan Kota Mbay yang sifatnya keberlanjutan. Model implementasi Merilee S. Grindle yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dilihat dari isi kebijakan yakni Kepentingan dalam implementasi kebijakan ini dapat dilihat dalam peraturan daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017 – 2037 yang berfokus pada program perencanaan tata kota di lingkup kota Mbay. Tipe manfaat yang dapat dihasilkan dari Pembangunan ruang Kota Mbay adalah manfaat untuk masyarakat Kota Mbay itu sendiri. Derajat perubahan yang diinginkan yaitu setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai dan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai kea rah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program tata ruang di Kota Mbay dilakukan oleh Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo, khususnya melalui Bidang Tata Ruang. Namun, proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak lain. Pemerintah Kabupaten Nagekeo, melalui Dinas PUPR, adalah pemegang otoritas utama dalam pelaksanaan tata ruang. Dilihat dasi lingkungan kebijakan bahwa implementasi rencana tata ruang di Kota Mbay merupakan upaya kolaboratif yang dipimpin oleh Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mbay, implementasinya menghadapi kendala signifikan berupa kelemahan pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan.
Resistensi Masyarakat terhadap Penyitaan Minuman Tradisional Moke di Kabupaten Sikka Paulinus Pangkarius; Frans W. Muskanan; Ambrosius Dedi A. Sinu; Ananias R. P. Jacob
Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026): September: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan
Publisher : Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/sidu.v5i3.5413

Abstract

This study aims to analyze forms of community resistance to the confiscation of the traditional alcoholic beverage moke in Sikka Regency, the factors underlying such resistance, and community efforts to preserve moke as a cultural identity and source of livelihood. This study employs James C. Scott’s theory of resistance, which distinguishes resistance into open resistance (public transcript) and hidden resistance (hidden transcript). Moke holds significant cultural, social, and economic value for the people of Sikka. The confiscation of moke by police officers in 2025 generated community opposition because it was perceived as threatening local culture and livelihoods. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving traditional leaders, moke producers, members of the Sikka Regency Regional House of Representatives, local government officials, and PMKRI Maumere student organization members. Data analysis involved data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate two forms of resistance. Open resistance included demonstrations, advocacy, public demands, and efforts to establish regulations protecting moke as cultural heritage. Hidden resistance involved silent non-compliance, informal criticism, and continued production and distribution. Resistance was driven by cultural, economic, social, policy, and law enforcement factors.
Politik Ekologi dalam Tata Kelola Taman Wisata Hutan Alam Lok Pahar, Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur Vincensius Wernerinto Sabi; Syahrin Badrin Kamahi; Ambrosius Dedi A. Sinu
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i1.7665

Abstract

This study aims to analyze the political ecology of governance in the Lok Pahar Nature Tourism Park (TWA Lok Pahar), Ruteng, East Manggarai Regency. The research employed a qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted using the political ecology perspective developed by Bryant and Bailey, which emphasizes power relations, discourse contestation, and political-economic structures in natural resource governance. The findings reveal unequal power relations among the Natural Resources Conservation Agency (KSDA), the local government, and indigenous communities. The state, represented by KSDA, holds a dominant position in managing the conservation area, while indigenous communities regard Lok Pahar as customary land inherited from their ancestors. The study also identifies a contestation between the state's conservation narrative and the indigenous communities' customary rights narrative. The centralized conservation policy structure has limited community access to the area. This condition has encouraged various forms of community resistance, including customary land claims, land utilization, opposition to conservation policies, and advocacy for indigenous rights supported by the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) as a non-state actor advocating for the recognition and protection of indigenous peoples' rights in Lok Pahar.
Co-Authors Ananias Riyoan Philip JACOB Anskarius Sue Nono Chaterine Viola Kehi Frans W. Muskanan Paulinus Pangkarius Syahrin Badrin Kamahi Vincensius Wernerinto Sabi