Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Dea Larissa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Putusan MUI Pusat No 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk-Produk yang Terafiliasi dengan Israel Perspektif Siyasah Syariyah Muh. Fikwan Ramadhan; Dea Larissa; Muh. Amiruddin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 2 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i2.560

Abstract

Penelitian ini membahas Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk- produk yang terafiliasi dengan israel, ditinjau dari perspektif Siyasah Syar’iyah. Putusan ini menegaskan penerapan prinsip al-maslahah (kemaslahatan) dan al-dharar (menghindari mudarat) sebagai upaya melindungi kepentingan umat Islam, merespons ketidakadilan yang dialami Palestina, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kerugian pada kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang mengandalkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan jurrnal, relevan, guna menggali teori, konsep, dan temuan sebelumnya, serta merumuskan arah penelitian lanjutan melalui sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu solidaritas terhadap Palestina, penolakan terhadap praktik ketidakadilan internasional, dan perlindungan kemaslahatan umat Islam. Dalam kerangka Siyasah Syar’iyah, boikot dipandang sebagai langkah strategis yang selaras dengan prinsip al-maslahah dan al-dharar. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara tujuan kemaslahatan umat dan potensi dampak ekonomi. Hambatan yang dihadapi meliputi resistensi dari sektor bisnis serta potensi penurunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perspektif Siyasah Syar’iyah menggarisbawahi perlunya kebijakan yang proporsional, adaptif, dan mampu mencegah kerusakan yang lebih besar bagi negara, sehingga tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
Analisis Aturan Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah Devita Tulia Anggraini; Achmad Abubakar; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengaturan politik uang dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat serta mengkaji pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, dan regulasi yang berkaitan dengan praktik politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang praktik politik uang pada masa tenang sebagai upaya menjaga integritas pemilu dan kebebasan pemilih. Secara normatif, ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa budaya politik transaksional, tingginya biaya politik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, politik uang dikategorikan sebagai risywah yang bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan nilai demokrasi yang berlandaskan syariat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Co-Authors Achmad Abubakar Devita Tulia Anggraini Muh. Amiruddin Muh. Fikwan Ramadhan