Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities
Deni Setiyawan
Universitas Muhammadiyah Gresik
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terkait Pembelian Game Di Steam Yang Diretas Ahmad Fadli Hanafi; Deni Setiyawan
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/2nxrcg90

Abstract

Perkembangan platform distribusi digital seperti Steam telah mengubah pola konsumsi permainan video namun menimbulkan permasalahan hukum terkait peretasan akun. Pada tahun 2024, 5,7 juta akun Steam global diretas oleh malware infostealer, termasuk 69.909 akun Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia yang mengalami peretasan akun Steam, tanggung jawab hukum Valve Corporation, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukkan konsumen Indonesia memiliki perlindungan hukum komprehensif berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi, mencakup aspek preventif (kewajiban sistem keamanan, transparansi informasi) dan represif (hak ganti rugi, tanggung jawab produk). Valve Corporation bertanggung jawab berdasarkan prinsip product liability, tanggung jawab profesional, dan wanprestasi, serta tunduk pada yurisdiksi Indonesia meskipun berkedudukan di luar negeri. Klausula pembatasan tanggung jawab dalam Terms of Service Steam dapat batal demi hukum jika merugikan konsumen. Konsumen dapat menempuh jalur non-litigasi (Steam Support, mediasi BPSK, arbitrase internasional) dan litigasi (gugatan perdata, class action). Namun, efektivitas menghadapi tantangan yurisdiksi lintas negara, ketidakseimbangan posisi tawar, dan literasi hukum konsumen.
Implementasi Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Perlindungan Hukum UMKM Jetis Mojokerto Produk Deni Setiyawan; Lia Trihapsari; Adita Prasasti Aprilia W; Aida Hanim Putri; Hera Venda Merita
ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/almujtamae.v6i1.24537

Abstract

Permasalahan UMKM di Desa Jetis Mojokerto yang belum memiliki sertifikat halal umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terkait prosedur, persyaratan administratif, serta urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Padahal ketentuan sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas produk UMKM melalui pendampingan proses sertifikasi halal secara sistematis. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, identifikasi bahan baku, pemenuhan dokumen, hingga pengajuan sertifikasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman, kesadaran hukum, serta keterampilan administratif pelaku UMKM dalam memenuhi standar jaminan produk halal. Kesimpulannya, pendampingan berbasis partisipatif terbukti efektif dalam mendorong kemandirian pelaku UMKM serta memperkuat legalitas dan daya saing produk secara berkelanjutan.
Niet Ontvankelijke Verklaard (Di NO) Case of Annulment of Marriage Due to an Arranged Marriage Anggun Purnama Sari; Deni Setiyawan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2695

Abstract

This study aims to analyze the decision of Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) or the inadmissibility of the case in the case of marriage annulment based on an arranged marriage agreed by the parties, as well as to examine the legal basis, the judge's considerations, and the legal implications for the protection of the rights of the parties harmed in the marriage. The phenomenon of arranged marriages still often occurs in society for reasons of custom, economics, or family honor. However, when the marriage is filed for annulment to the religious court, it is not uncommon for the application to be declared Niet Ontvankelijke Verklaard because it is considered not to meet the formal and material requirements according to the provisions of civil procedural law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. This study uses a normative juridical method with a case approach and a statute approach, through an analysis of court decisions that declare the case inadmissible. The results of the study indicate that the main reasons for the judge to issue an NO decision are the failure to fulfill the legal standing requirements, the incompleteness of the object of the lawsuit, and formal defects in the petition for annulment. Furthermore, the agreement to an arranged marriage by the parties to the marriage is considered voluntary, thus failing to meet the element of coercion that constitutes the basis for annulment. The NO ruling has the legal implication that the case was not examined to its core, allowing the parties to resubmit the lawsuit with formal amendments. In conclusion, the Niet Ontvankelijke Verklaard ruling in the case of annulment of a marriage based on an arranged marriage does not mean the marriage is fully valid, but rather indicates an inaccuracy in the lawsuit filing procedure that must be improved to achieve legal certainty and protect individual rights in marriage.
Co-Authors Adita Prasasti Aprilia W Ahmad Fadli Hanafi Aida Hanim Putri Anggun Purnama Sari Hera Venda Merita Lia Trihapsari