Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Lobster Bertelur di Bandara Internasional Minangkabau Fitra Oktoriny; Marisa Jemmy; Yunimar Yunimar; Dedi Hariyanto
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z6y1cn31

Abstract

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Lobster Bertelur di Bandara Internasional Minangkabau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran dalam pengiriman lobster bertelur meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum, kendala, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan lobster bertelur di Bandara Internasional Minangkabau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat rendahnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala utama meliputi pemeriksaan fisik secara acak, keterbatasan jumlah petugas dan sarana prasarana, serta kurangnya komunikasi efektif dengan pemilik barang. Upaya yang diperlukan adalah peningkatan sosialisasi regulasi dan keterlibatan langsung pemilik barang dalam proses pengiriman.
Dinamika Pengambilan Keputusan Petugas Pemasyarakatan Dalam Penempatan Narapidana Tanpa Klasifikasi Tingkat Kejahatan Marisa Jemmy; Fitra Oktoriny; ABD. Rahmad; Holivia Maharani Putri
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/wwccqy48

Abstract

Penempatan narapidana berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan. Namun, kondisi kelebihan kapasitas hunian pada lembaga pemasyarakatan menyebabkan penerapan klasifikasi narapidana tidak selalu dapat dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan petugas pemasyarakatan dalam penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Objek penelitian adalah petugas pemasyarakatan pada beberapa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan administrasi, asesmen dan klasifikasi, identifikasi ketersediaan kamar hunian, pertimbangan keamanan dan ketertiban, serta monitoring dan evaluasi. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi pengalaman petugas, pertimbangan profesional, tanggung jawab menjaga keamanan, kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta karakteristik narapidana. Penempatan narapidana tanpa pemisahan tingkat kejahatan berdampak pada menurunnya efektivitas pembinaan dan meningkatnya potensi gangguan keamanan. Disimpulkan bahwa kelebihan kapasitas hunian merupakan faktor dominan yang menyebabkan petugas lebih mengutamakan pertimbangan keamanan dan ketersediaan ruang hunian dibandingkan penerapan klasifikasi narapidana secara ideal.