Ria Sukmawidari
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sinergi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penguatan Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Ria Sukmawidari; Nur Halisah; Dian Adriani; Zaenal Abidin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1920

Abstract

Isu kewarisan beda agama di Indonesia menimbulkan persoalan normatif dan yuridis yang melibatkan dua otoritas hukum, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergi antara Fatwa MUI dan yurisprudensi MA dalam penguatan hukum kewarisan beda agama di Indonesia serta mengkaji kendala implementasinya dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara terhadap masyarakat untuk melihat penerapannya secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesesuaian substansi dalam menegakkan keadilan tanpa menyalahi prinsip hukum Islam, namun sinergi tersebut belum terimplementasi optimal karena lemahnya dasar normatif dan rendahnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi sinergi Fatwa MUI dan Yurisprudensi MA memerlukan penguatan dasar hukum yang lebih mengikat serta peningkatan pemahaman masyarakat, dengan menjadikan maqāṣid al-syarī’ah dan ijtihad sebagai landasan konseptual pengembangan hukum kewarisan beda agama.
GENDER JUSTICE IN INHERITANCE LAW: A COMPARISON OF THE CONCEPT OF PROPORTIONALITY AND THE CONCEPT OF EQUALITY Ria Sukmawidari; Irbach Nurfatin Mahmud; Wardayani Wardayani; Kurniati Kurniati
Kafa`ah: Journal of Gender Studies Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/jk.v16i1.908

Abstract

The debate regarding gender justice in inheproporitance law arises from differing concepts, namely proportional distribution (2:1) as applied by some laws, while other laws adhere to the principle of equality (1:1). This study aims to analyze both concepts from the perspective of gender justice, while assessing their relevance in the modern social context. The method used is a literature study with a normative-comparative approach, which compares provisions from various legal systems, such as Islamic law, civil law, customary law, and court decisions, and analyzes them through the theory of gender justice and the maqāṣid al-syarī'ah framework. The results of the study show that both concepts have their own contextual justice. Proportionality is more appropriate when the responsibility for maintenance is entirely borne by men, while equality is more appropriate in situations where men and women both play a role in the family economy. This study confirms that gender justice in inheritance law cannot be understood absolutely, but must be viewed relatively in accordance with social realities and the configuration of roles within the family. The impact of this study is to provide a more neutral and comprehensive insight for the development of inheritance law studies within the framework of gender justice. Keyword: Gender, Inheritance law, Proportionality and Equality
Sinergi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penguatan Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Ria Sukmawidari; Nur Halisah; Dian Adriani; Zaenal Abidin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.1920

Abstract

Isu kewarisan beda agama di Indonesia menimbulkan persoalan normatif dan yuridis yang melibatkan dua otoritas hukum, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergi antara Fatwa MUI dan yurisprudensi MA dalam penguatan hukum kewarisan beda agama di Indonesia serta mengkaji kendala implementasinya dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan komparatif-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan, serta wawancara terhadap masyarakat untuk melihat penerapannya secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesesuaian substansi dalam menegakkan keadilan tanpa menyalahi prinsip hukum Islam, namun sinergi tersebut belum terimplementasi optimal karena lemahnya dasar normatif dan rendahnya pemahaman masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi sinergi Fatwa MUI dan Yurisprudensi MA memerlukan penguatan dasar hukum yang lebih mengikat serta peningkatan pemahaman masyarakat, dengan menjadikan maqāṣid al-syarī’ah dan ijtihad sebagai landasan konseptual pengembangan hukum kewarisan beda agama.