Khusnul Yatima
Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi PERDA No. 9 Tahun 2017 tentang Fungsi Satpol-PP pada Pedagang Kaki Lima di Tanjung Jabung Timur Feby Rizki Pratiwi; Khusnul Yatima; Kurniawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6056

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap isi dan implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Teluk Dawan dengan melibatkan lima PKL dan satu perwakilan kelurahan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan diskusi partisipatif antara peserta dan tim pengabdi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berskala kecil efektif dalam membangun pemahaman hukum yang lebih baik dan mendorong terciptanya dialog antara masyarakat dan pemerintah lokal. Para peserta memahami peran Satpol-PP tidak hanya sebagai penegak peraturan, tetapi juga sebagai mitra pembinaan. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi penting terkait pendekatan persuasif dalam penertiban dan kebutuhan akan panduan hukum praktis bagi PKL. Pengabdian ini membuktikan bahwa intervensi edukatif yang bersifat dialogis mampu memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan daerah.
Membangun Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Program Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Geragai Friski Fahrul Yadin; Khusnul Yatima; Kurniawan; Nilfatri; Alisya Pitri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6057

Abstract

Keluarga sakinah merupakan pilar ketahanan sosial yang menghadapi tantangan berupa tingginya angka perceraian dan lemahnya persiapan perkawinan, sebagaimana tercermin dari data Kementerian Agama RI tahun 2023 yang menunjukkan masih tingginya angka perceraian di Indonesia akibat kurangnya persiapan pasangan dalam membina rumah tangga. Permasalahan ini diperparah oleh implementasi program bimbingan perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) yang belum optimal, dengan durasi bimbingan jauh di bawah standar dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan yang terstruktur, aplikatif, dan berkesinambungan di Kecamatan Geragai. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan KUA sebagai mitra utama, dilaksanakan selama satu bulan pada September 2025, dengan sasaran pasangan calon pengantin, pasangan usia muda, dan penyuluh agama, melalui tahapan persiapan, pelaksanaan bimbingan, pendampingan, pemanfaatan media digital, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada durasi dan kualitas materi bimbingan yang kini sesuai standar Kementerian Agama, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif, serta peningkatan kapasitas penyuluh agama dalam memberikan bimbingan yang lebih profesional dan kontekstual. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya literatur inovasi layanan lembaga keagamaan dan secara praktis menawarkan model pembinaan berbasis kebutuhan lokal yang dapat diadaptasi untuk memperkuat ketahanan keluarga di era modern.
Fair Price Formation in Ready-to-Eat Cake Sales: A Fiqh Muamalah Analysis of Microenterprise Practices Anggun Putri Utami; M Arif Musthofa; Khusnul Yatima; Sayida Khoiratun Nisak; Erwina Kartika Devi; M. Habibie
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 4 Oktober 2026: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v5i4.1609

Abstract

This study examines the pricing practices of ready-to-eat cakes at Micro Cake Business X in Talang Babat Village, Indonesia, from the perspective of fiqh muamalah. The study aims to analyze the mechanisms of price formation, the factors underlying price fluctuations, the transparency of price information, and the practice of reselling unsold cakes from the previous day. A qualitative research design with an empirical juridical approach was employed. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation involving the business owner, employees, and consumers. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing, while source and methodological triangulation were used to strengthen the credibility of the findings. The results indicate that cake prices are primarily determined by raw-material costs, prevailing market prices, product size and type, production complexity, consumer purchasing power, and established business practices. Price fluctuations mainly occur in response to changes in raw-material costs, with the owner adjusting selling prices, modifying product size, or reducing profit margins. The study also finds that selected unsold cakes from the previous day are resold after an informal assessment of their physical condition; however, production dates and storage status are not consistently disclosed to consumers. From the perspective of fiqh muamalah, these practices are generally permissible because price determination and profit-seeking are not inherently prohibited. Nevertheless, limited transparency in communicating price changes and the condition of previously stored products may weaken the principle of tarāḍin (mutual consent) and create potential elements of gharar and tadlis. The study concludes that fair pricing in micro-enterprises requires not only economic rationality but also transparency, honesty, justice, and consumer protection. The study recommends simple production-cost records, updated price lists, prior notification of price changes, separation of freshly produced and previously stored cakes, and clear production-status information to strengthen amanah, tarāḍin, and sharia compliance