Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law_Jurnal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Impresi Indonesia Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga PESHUM
Prisca Octavia Rumokoy
Universitas Pelita Harapan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Asas Terang dan Tunai dalam Hukum Agraria terhadap Perlindungan Pembeli Beritikad Baik pada Sistem Angsuran In-House yang Objeknya Terjerat Sita Jaminan Hadi Mustopa; Metty Sander; Putri Jecika Fujianti; Prisca Octavia Rumokoy; Shinta Pangesti
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.11962

Abstract

This study aims to analyze the existence of the principles of publicity (terang) and full payment (tunai) in Indonesian agrarian law, as well as their juridical implications for the certainty of land registration for good-faith buyers in in-house installment practices where the object is subject to a conservatory attachment. The research method employed is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the principles of publicity and full payment constitute absolute material requirements for the transfer of land rights under Article 5 of the Basic Agrarian Law (UUPA), in practice, within in-house schemes, the transfer is often deferred until full payment is completed. Consequently, the buyer’s ownership status remains merely obligatory in nature. This condition creates significant legal vulnerability when the object is subjected to a conservatory attachment (conservatoir beslag) due to disputes between the developer and third parties, which in turn halts the administrative process of land registration at the Land Office. Legal protection for good-faith buyers does not occur automatically but must be pursued through legal opposition (partij verzet) to prove physical possession and actual payment. Therefore, regulatory measures are needed to mandate the registration of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) in the land register to ensure legal certainty and to protect consumers’ rights from external attachment interventions.
KEKUATAN HUKUM KONTRAK JUAL BELI LAHAN VIRTUAL INDONESIA DI METAVERSE DITINJAU DARI ASAS HUKUM AGRARIA NASIONAL Prisca Octavia Rumokoy; Erwin Tampubulon; Jhon Fernando S; Rionaldy Bernadus
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.884

Abstract

Disrupsi teknologi Web 3.0 telah melahirkan fenomena jual beli lahan virtual di Metaverse yang dilakukan melalui Smart Contract berbasis blockchain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan kontrak tersebut dan implikasinya terhadap kedaulatan agraria Indonesia, mengingat adanya potensi penyelundupan hukum (fraus legis) oleh subjek hukum asing. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Smart Contract yang memberikan kuasa eksklusif atas aset fisik tanah di Indonesia kepada pihak asing berstatus batal demi hukum (null and void) karena melanggar syarat kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Asas Nasionalisme dalam Pasal 21 jo. Pasal 26 ayat (2) UUPA. Secara implikatif, penguasaan ini mengamputasi Hak Menguasai Negara dan menciptakan tatanan agraria bayangan. Kesimpulannya, instrumen digital ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia. Disarankan agar Pemerintah segera merumuskan regulasi PSE yang ketat bagi platform Metaverse dan mengintegrasikan sistem blockchain pada pendaftaran tanah nasional untuk memitigasi kolonialisme digital.
Dualisme Kedudukan Hak Guna Usaha: Perspektif Keterbukaan Informasi Publik dan Kontrak Bisnis Shinta Pangesti; Prisca Octavia Rumokoy; Nonita Sabillah Fahzari; I Dewa Wirantaya; Selin Dinda Hariyanti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16700

Abstract

The Dualism of the Legal Status of Land Cultivation Rights: The Principle of Public Information Disclosure and Business Contracts. This study aims to analyze the Supreme Court’s decision in the Judicial Review (PK) ruling Number 61 PK/TUN/KI/2020 concerning the dispute over information on Land Cultivation Rights (Hak Guna Usaha/HGU) between Forest Watch Indonesia and the Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). The main focus of this research is to examine HGU from the perspectives of agrarian law and contract law. The method used in this study is normative juridical with a qualitative analytical approach. The statute approach and case approach are employed to examine the Supreme Court decision and the legal norms that form the basis of law in Indonesia. A dualism arises between business actors and the public: business actors view HGU as private, while the public perceives it as public. The results of the study indicate that Forest Watch Indonesia was not at fault in requesting information from the Ministry of ATR/BPN, and the Ministry itself cannot be held entirely at fault either. Reconstruction is therefore necessary to prevent conflict dualism.
IMPLIKASI PENGHAPUSAN DOKUMEN TANAH LAMA TERHADAP SISTEM AGRARIA DAN KELOMPOK RENTAN Shinta Pangesti; Prisca Octavia Rumokoy; Wafi Faisal Falah; Satijah Satijah; Aryuko Prizky Akbar
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8462

Abstract

Pasal 96 PP No. 18/2021, kebijakan pemerintah, menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya PP tersebut, tanah harus didaftarkan berdasarkan dokumen lama (girik, letter C, petok D, verponding, dan sejenisnya). Dokumen lama tidak lagi dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah dengan berakhirnya tenggat waktu tersebut pada Februari 2026. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 19 UUPA, yang menghendaki agar setiap hak atas tanah didaftarkan, kebijakan ini dapat memperkuat asas kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional. Sebaliknya, petani, pemegang hak masyarakat adat, dan pemilik dokumen lama lainnya yang belum tersertifikasi berpotensi kehilangan pengakuan hukum. Metode yuridis normatif dan analisis data sekunder (seperti statistik PTSL dan kasus konflik agraria) menunjukkan bahwa meskipun pada tataran sistem kebijakan ini selaras dengan prinsip pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, kelompok rentan menghadapi ketidakpastian saat menerapkannya. Proses konversi hak tanah bagi kelompok ini semakin sulit karena kurangnya kesadaran hukum, hambatan administratif (seperti persyaratan tanda tangan banyak pihak adat), dan kendala biaya PTSL. Rekomendasi kebijakan termasuk mempercepat program PTSL yang inklusif, mengurangi biaya administrasi seperti BPHTB bagi masyarakat miskin, dan melindungi hak adat melalui sistem pendaftaran tanah ulayat yang resmi.
Kerentanan Pekerja Lepas dalam Kesepakatan Kerja Tanpa Kontrak Tertulis di Industri Kreatif Desain Grafis Indonesia: Perspektif Hukum Kontrak Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto; Adisti Puspa Setyawan; Erpuat Erpuat; Prisca Octavia Rumokoy
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7740

Abstract

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya pada sektor desain grafis, mendorong peningkatan jumlah pekerja lepas secara signifikan. Namun demikian, terdapat fenomena yang patut menjadi perhatian, di mana sebagian dari pekerja tersebut bekerja menghasilkan kreatifitas tanpa didukung oleh kontrak kerja yang memadai. Berdasarkan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) pekerja lepas dalam industri kreatif sebagian besar tidak memiliki kontrak kerja tertulis, di mana pemberian perintah kerja umumnya hanya didasarkan pada komunikasi melalui pesan melalui telepon genggam, email, atau bahkan secara verbal. Penelitian ini mengkaji kerentanan hukum pekerja lepas industri kreatif desain grafis dalam kerangka hukum kontrak Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerentanan hukum yang dihadapi oleh pekerja lepas desain grafis dalam kerangka hukum kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, yang mengevaluasi relevansi peraturan perundang-undangan terkait hukum kontrak dengan praktik pekerja lepas di industri kreatif desain grafis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum kontrak Indonesia pada dasarnya mengakui keabsahan perjanjian lisan, ketiadaan kontrak tertulis pada kenyataannya mengakibatkan kerentanan pada posisi hukum dari pekerja lepas, khususnya dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur hubungan kerja lepas, termasuk kewajiban adanya kontrak kerja tertulis sebagai standar minimum dalam hubungan kerja tersebut.
Co-Authors Adisti Puspa Setyawan Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto Aryuko Prizky Akbar Erpuat Erpuat Erwin Tampubulon Hadi Mustopa I Dewa Wirantaya Jhon Fernando S Metty Sander Nonita Sabillah Fahzari Pangesti, Shinta Putri Jecika Fujianti Rionaldy Bernadus Satijah Satijah Selin Dinda Hariyanti Shinta Pangesti Wafi Faisal Falah