Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Jhon Fernando S
Universitas Pelita Harapan
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEKUATAN HUKUM KONTRAK JUAL BELI LAHAN VIRTUAL INDONESIA DI METAVERSE DITINJAU DARI ASAS HUKUM AGRARIA NASIONAL Prisca Octavia Rumokoy; Erwin Tampubulon; Jhon Fernando S; Rionaldy Bernadus
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.884

Abstract

Disrupsi teknologi Web 3.0 telah melahirkan fenomena jual beli lahan virtual di Metaverse yang dilakukan melalui Smart Contract berbasis blockchain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan kontrak tersebut dan implikasinya terhadap kedaulatan agraria Indonesia, mengingat adanya potensi penyelundupan hukum (fraus legis) oleh subjek hukum asing. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Smart Contract yang memberikan kuasa eksklusif atas aset fisik tanah di Indonesia kepada pihak asing berstatus batal demi hukum (null and void) karena melanggar syarat kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Asas Nasionalisme dalam Pasal 21 jo. Pasal 26 ayat (2) UUPA. Secara implikatif, penguasaan ini mengamputasi Hak Menguasai Negara dan menciptakan tatanan agraria bayangan. Kesimpulannya, instrumen digital ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia. Disarankan agar Pemerintah segera merumuskan regulasi PSE yang ketat bagi platform Metaverse dan mengintegrasikan sistem blockchain pada pendaftaran tanah nasional untuk memitigasi kolonialisme digital.
Dominasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing dalam Hubungan Kerja: Analisis Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Penyumbang Tingkat Pengangguran di Indonesia: Penelitian Sugeng Santoso PN; Erwin Tampubolon; Jhon Fernando S; Rionaldy Bernadus
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6124

Abstract

Penelitian ini menganalisis dominasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sistem Outsourcing dalam pasar kerja di Indonesia serta kontribusinya terhadap tingkat pengangguran struktural. Meskipun dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas pasar kerja, implementasi kedua mekanisme ini telah menciptakan fenomena prekarisasi tenaga kerja yang justru memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Melalui analisis yuridis-normatif terhadap regulasi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap stabilitas kerja, penelitian ini menemukan bahwa PKWT dan Outsourcing telah menjadi mekanisme sistematis yang mengalihkan risiko bisnis kepada pekerja, menciptakan ketidakamanan kerja (Job insecurity), dan menghambat terbentuknya hubungan kerja yang berkelanjutan. Rigiditas regulasi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendorong perusahaan menggunakan PKWT dan Outsourcing sebagai strategi untuk menghindari kewajiban hukum, yang ironisnya justru meningkatkan tingkat pengangguran terselubung dan turnover intention. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum ketenagakerjaan yang lebih seimbang antara fleksibilitas usaha dan perlindungan pekerja, pembatasan penggunaan PKWT hanya untuk pekerjaan yang benar-benar bersifat sementara, penguatan pengawasan terhadap praktik Outsourcing, serta peningkatan jaminan sosial bagi pekerja non-permanen.
Dimensi Perlindungan Generasi Mendatang dalam Hukum Lingkungan: Kajian Empiris Pemberdayaan Ekonomi Warga di RT 08 Malaka Jaya: Penelitian Taufiq Supriadi; Rionaldy Bernadus; Jhon Fernando S; Erwin Tampubolon
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena narsisme religius dalam relasi perkawinan serta implikasinya terhadap pengabaian hak emosional pasangan dari perspektif gender. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana religiusitas yang bersifat narsistik dimanifestasikan melalui kontrol psikologis, dominasi simbolik, dan legitimasi moral yang berdampak pada ketimpangan relasi suami-istri, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami pengabaian emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis psikologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan hukum keluarga, putusan pengadilan terkait sengketa perkawinan, serta literatur psikologi tentang narcissistic personality dan religious narcissism. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan perspektif gender dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narsisme religius kerap beroperasi melalui penafsiran ajaran agama yang bersifat otoritarian dan hierarkis, sehingga membenarkan pengabaian kebutuhan emosional pasangan atas nama ketaatan dan kepemimpinan religius. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kekerasan psikologis yang bersifat laten, tetapi juga berkontribusi pada normalisasi ketidakadilan gender dalam hukum keluarga, baik dalam praktik sosial maupun pertimbangan yuridis. Selain itu, kerangka hukum keluarga yang ada masih belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kekerasan emosional berbasis religiusitas. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa narsisme religius merupakan faktor penting yang perlu diintegrasikan dalam analisis hukum keluarga dengan pendekatan psikologis dan gender. Diperlukan penguatan perspektif keadilan gender, asesmen psikologis dalam penyelesaian sengketa keluarga, serta reinterpretasi norma hukum dan agama yang lebih berorientasi pada perlindungan hak emosional dan martabat pasangan.
Co-Authors Erwin Tampubolon Erwin Tampubulon Prisca Octavia Rumokoy Rionaldy Bernadus Sugeng Santoso PN Taufiq Supriadi