Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TRANFORMASI DIGITAL: PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN CRYPTOCURRENCY DALAM SEKTOR KEUANGAN ERA SOCIETY 5.0 Aluna Putri Sagita; Aluna Putri Sagina; Annisa Almaqhvira; Eka Merdekawati Djafar
Jurnal ADIL Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v16i2.5794

Abstract

Perkembangan Cryptocurrency sebagai aset digital mendorong pemerintah Indonesia melakukan peralihan kewenangan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis peralihan kewenangan tersebut dan mengkaji potensi tumpang tindih kewenangan pengawasan antara OJK dan BI. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan pengawasan Cryptocurrency memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, dan diperkuat dengan regulasi turunan yang dikeluarkan oleh OJK. Namun demikian, pembagian kewenangan antara OJK dan BI, khususnya terkait aspek pengawasan sektor jasa keuangan dan stabilitas makroprudensial, berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kewenangan melalui pembagian fungsi yang jelas, penguatan koordinasi kelembagaan, dan integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan Cryptocurrency yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
Pencegahan Balapan Liar di Kalangan Remaja: Edukasi Kesadaran Hukum Bagi Siswa MAN 1 Bulukumba Muhammad Irwan; Achmad; Amaliyah; Muhammad Narya Febrian A; Aluna Putri Sagina; Aluna Putri Sagita; Ahmad Dany; Amaliah Kirani Akhirman
Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement Vol. 7 No. 2 (2026): Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement
Publisher : LP2M INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/amalee.v7i2.10606

Abstract

Illegal street racing is a form of juvenile delinquency that remains a social problem in Bulukumba Regency. This phenomenon poses risks to safety and public order and carries legal consequences for those involved. This community service activity aims to improve students' legal understanding at MAN 1 Bulukumba regarding the dangers of illegal street racing and its legal consequences. The activity involved 25 students through four stages: a pre-test, a Focus Group Discussion (FGD), a case study, and a post-test. The educational material covered the causes, impacts, legal provisions, and preemptive and preventive measures for curbing illegal street racing. Evaluation was conducted using 10 multiple-choice questions on both the pre-test and post-test. The data was analyzed descriptively by comparing the average scores before and after the activity. The results showed an increase in the average score from 78.0 on the pre-test to 94.4 on the post-test, representing a rise of 16.4 points. This increase reflects a change in the participants’ understanding following the legal education session. This activity can serve as an educational initiative to strengthen students’ legal awareness and help prevent illegal street racing among teenagers.