Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Rahmawati Rahmawati
Universitas Gorontalo
Computer Science & IT Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Akreditasi Puskesmas Berdasarkan Predikat dan Kemampuan Pelayanan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2024 Firdausi Ramadhani; Rono Adam; Ririn Pakaya; Rahmawati Rahmawati; Nurhayati Nurhayati
Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Nasional Karangturi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53416/jurmik.v5i2.420

Abstract

Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan penting dalam menjamin pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Setiap Puskesmas di Indonesia wajib mengikuti proses akreditasi sejak diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015, fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan status akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan data sekunder berupa dokumen hasil akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP), yang mencakup data akreditasi Puskesmas di Provinsi Gorontalo pada periode 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas telah terakreditasi, yaitu sebanyak 92 Puskesmas (97%). Berdasarkan predikat akreditasi, mayoritas Puskesmas berada pada predikat Madya sebanyak 50 Puskesmas (53%). Ditinjau dari kemampuan pelayanan, sebanyak 69 Puskesmas belum memiliki layanan rawat inap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama telah terlaksana secara menyeluruh, yang ditunjukkan oleh tingginya capaian akreditasi Puskesmas. Namun demikian, kualitas layanan masih didominasi oleh predikat Dasar dan Madya, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk mencapai standar Utama dan Paripurna. Selain itu, dominasi Puskesmas non rawat inap mencerminkan fokus pelayanan pada upaya kesehatan primer dan preventif. Oleh karena itu, optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pendampingan dan pembinaan akreditasi menjadi sangat penting.
Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector dalam Melakukan Penarikan Kendraan Bermotor Secara Paksa Terhadap Konsumen Rahmawati Rahmawati; Roy Marthen Moonti; Nurwita Ismail; Muslim A. Kasim
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): July : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the criminal liability of debt collectors involved in forcibly seizing motorized vehicles from consumers. Such actions, often conducted by third parties representing finance companies, frequently occur without proper legal procedures and involve violence, coercion, or violations of consumer rights. The study responds to ongoing incidents where debt collectors act with force, while legal enforcement remains insufficient. Utilizing an empirical normative legal approach, the study combines a review of relevant laws—such as the Criminal Code (KUHP), Consumer Protection Law, and Financial Services Authority regulations with field research, including interviews with victims and observations in Kayubulan Village, Limboto Subdistrict, Gorontalo Regency. The findings reveal that debt collectors who repossess vehicles without official documentation, prior notification, or through intimidation may be committing criminal acts under Article 368 of the KUHP (extortion) and Article 335 (unpleasant acts). These actions clearly conflict with legal norms and consumer protection principles. The study recommends that finance institutions strengthen oversight of third-party collectors and ensure all collection activities comply with legal and ethical standards. Additionally, raising public legal awareness is essential, particularly regarding consumer rights and available legal remedies against coercion or unlawful conduct during debt collection. This dual strategy enhancing institutional accountability and empowering consumers aims to bridge the gap between law and practice, ensuring justice and legal protection in financial transactions.
Co-Authors Firdausi Ramadhani Ismail, Nurwita Moonti, Roy Marthen Muslim A. Kasim Nurhayati Nurhayati Ririn Pakaya Rono Adam