Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Mahalini: Journal of Business Law
Amelia Vega
Universitas Negeri Semarang
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis putusan Pengadilan Negeri mengenai Upaya Hukum Perum Bulog atas Tindakan Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pihak Mitra CV Mulyo Santoso: Tinjauan Kasus terhadap Putusan PN Jakarta Selatan No. 337/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL Nur Rofi Dwianti; Salsa Nabilani; Amelia Vega; Sann Satriatama
Mahalini: Journal of Business Law Vol. 1 No. 2 (2024): Mahalini: Journal of Business Law
Publisher : Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the main sources of food for Indonesians is rice. To ensure food security and price stability of rice, the government established an agency called Perum Bulog. Perum Bulog carries out food procurement through grain sales, grain milling supplies, and rice sales. However, in reality, the agreement between Perum Bulog and its partners is inseparable from various challenges and problems. One of them is a default committed by a partner who has an agreement with Perum Bulog. In this research, the problems discussed are Perum Bulog's legal efforts to deal with partner defaults and the directors' responsibility for losses suffered by PERUM BULOG as a result of partner defaults. The purpose of this article is to find out the legal efforts of Perum Bulog for the legal action of default committed by the partner, to analyze the responsibility of the board of directors for the losses suffered by Perum Bulog due to the default of the partner. The method used in this article is normative juridical method and the specification is descriptive analytical. The data source used consists of secondary data which can be divided into primary legal materials and secondary legal materials. The data collection used in the analysis in this article is literature and documentary. The data analysis technique in this research is processed through qualitative analysis. According to the research, the Board of Directors of Bulog has taken legal action based on Article 1243 of the Civil Code to make a statement of acknowledgment of debt by CV Mulyo Santoso and file a claim for compensation to the previous Board of Directors of Bulog. In addition, based on Article 100 Paragraph 2 of Government Regulation No. 13/2016 and Article 97 of the Company Law, the Board of Directors of Bulog can be asked to compensate for the agreement made if it is proven that there is a loss arising from their fault.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Skimming Pada Transaksi ATM Dan E-Banking Nur Rofi Dwianti; Kayla Achri Salsabila; Amelia Vega; Sann Satriatama; Delon Arthur Wijaya; Baidhowi Baidhowi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 01 (2026): Februari - Maret 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank adalah badan usaha resmi yang memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dana masyarakat, proses bekerjanya bank bentuk berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam sektor perbankan yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa perlu jauh-jauh untuk datang ke teller bank. Perkembangan teknologi dalam perbankan memberikan dampak positif yang cukup banyak. Namun, terdapat dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan seperti kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. Kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah skimming yaitu proses kejahatan dengan cara penyaringan data pada kartu ATM nasabah. Apabila nasabah kehilangan uang dikarenakan skimming oleh orang yang tidak dikenal maka berdasarkan pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka nasabah berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut.
Integrasi Konsep Smart City dalam Penataan Ruang: Tantangan Regulasi dan Kepastian Hukum di Indonesia Amelia Vega; Dewi Zahra Setyawati; Khansa Maritza Zahira; Nasywa Ardelia Vasti; Aprila Niravita
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong lahirnya konsep smart city sebagai instrumen modernisasi tata kelola perkotaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Namun, implementasi smart city di Indonesia belum terintegrasi secara optimal dengan sistem penataan ruang, sehingga menimbulkan berbagai persoalan regulasi dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai integrasi konsep smart city dalam penataan ruang serta mengidentifikasi tantangan regulasi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi smart city dalam penataan ruang telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral sehingga menimbulkan ketimpangan implementasi antar daerah, tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus yang komprehensif, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan perlindungan data, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Co-Authors Aprila Niravita Baidhowi Delon Arthur Wijaya Dewi Zahra Setyawati Kayla Achri Salsabila Khansa Maritza Zahira Nasywa Ardelia Vasti Nur Rofi Dwianti Salsa Nabilani Sann Satriatama