Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Annual Review of Legal Studies Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Social Humanities and Education: Scripta Humanika
Aprila Niravita
Universitas Negeri Semarang
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH MELALUI PENERAPAN PERATURAN UNDANG-UNDANG BPHTB: TANTANGAN DAN PELUANG Satria Utama Teja Sukmana; Raihan Tengku Mardi; Aprila Niravita
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1423

Abstract

Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan peraturan undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat memberikan sejumlah tantangan dan peluang. BPHTB merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Melalui pendekatan yang holistik, termasuk upaya penyuluhan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penerapan peraturan undang-undang BPHTB.
Inefektivitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kawasan Peri-Urban Kabupaten Kendal Rifky Nur Aditya; Siti Nur Aisyah; Annisa Faiz Hayyunida; Timothy Usiando Tampubolon; Muhammad Rizky Putra Pratama; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji inefektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam menekan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methode) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum pengendalian ruang telah tersedia, namun implementasinya belum efektif. Inefektivitas tersebut dipengaruhi oleh disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi kelembagaan, serta tekanan investasi dan urbanisasi yang tinggi. Instrumen zonasi, perizinan melalui KKPR, sanksi, dan insentif belum berjalan optimal karena belum terintegrasi secara kuat dengan data spasial dan kebijakan perlindungan lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, reformasi perizinan berbasis digital, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi masyarakat dan dukungan insentif ekonomi bagi petani guna menjaga keberlanjutan LP2B di kawasan peri-urban.
Keseimbangan Asas Keadilan dalam Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Infrastruktur Publik melalui Tinjauan Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang Dzakwan Ardhya Nugeraha; Arya Virgi Pramudya; Fahmi Hidayat; Dwi Sandy Mahendra Yudha; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Aprila Niravita
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ambisi akselerasi pembangunan infrastruktur publik di Indonesia kerap berbenturan secara diametral dengan hak fundamental warga negara atas ruang hidupnya. Merespons ketegangan tersebut, tulisan ini membedah keseimbangan asas keadilan dalam penerbitan Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah, secara spesifik menyoroti urgensi sinkronisasi kebijakan tata ruang pasca-berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pergeseran paradigma penataan ruang dari yang semula rigid menjadi sangat fleksibel demi investasi telah mendisrupsi kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa transformasi Izin Lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kerap memicu anomali. Penlok, yang sejatinya merupakan sebuah keputusan (beschikking), tak jarang diterbitkan dengan menerabas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berstatus peraturan (regeling). Praktik ini merupakan bentuk cacat wewenang dan cacat substansi yang secara nyata mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ke depannya, penyelesaian sengketa pengadaan tanah tidak boleh direduksi sekadar pada kompensasi finansial di tahap akhir pelaksanaan. Keadilan substantif harus diinternalisasi sejak tahap perencanaan awal, di mana mekanisme KKPR difungsikan sebagai instrumen mitigasi ketidakadilan agraria melalui evaluasi kelayakan lingkungan, perlindungan lahan produktif, dan penerapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Melalui integrasi tata ruang yang ketat dan ruang negosiasi yang nyata bagi masyarakat terdampak, Keputusan Penlok dapat bertransformasi menjadi produk hukum yang bermartabat dan menyeimbangkan kepentingan umum dengan hak privat secara proporsional.
Privatisasi Ruang Laut dan Problematika Pengendalian Tata Ruang Pesisir: Studi Kasus Pagar Laut Tangerang Muhamad Febri Pribadi; Ngesti Mukti Rezeki; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Nataneila Astya Putri Asmana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 1 No 4 (2026): May: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan: Scripta Humanika
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/t2n5j463

Abstract

This study examines the juridical dynamics of marine spatial privatization and the weaknesses of coastal spatial control through the case of the Tangerang sea fence. The research employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches supported by secondary legal materials, including legislation, court decisions, academic literature, and institutional reports. The findings indicate that marine spatial privatization occurred through physical restriction, administrative manipulation, and functional transformation of coastal areas that excluded traditional fishing communities from their living space. The study further reveals that regulatory fragmentation, post-HP3 normative gaps, overlapping institutional authority, and weak coastal supervision created structural vulnerabilities within Indonesia’s coastal governance system. Law enforcement mechanisms remained reactive and sectoral, resulting in delayed state intervention and inadequate protection of coastal communities. This study proposes reconstructing coastal spatial governance through integrated supervision, spatial technology, participatory monitoring, regulatory harmonization, and preventive law enforcement based on ecological governance and spatial justice principles.
Integrasi Pendaftaran Tanah dengan Penataan Ruang Padat Penduduk dalam Mencegah Konflik Agraria Gayatri Natha Sandi; Kayla Nurhaliza Kadir; Naswa Ulaya Putri Prasna; Muhammad Syihabul Fikri Haiban; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 4 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Juli 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i4.10101

Abstract

Agrarian conflict in densely populated areas is a persistent structural problem in Indonesia, fueled by a weak land registration system and a misalignment between spatial use and land ownership rights. This study aims to analyze the urgency of integrating land registration and spatial planning as an instrument for preventing agrarian conflict in densely populated areas. Using normative legal research methods and a legislative and conceptual approach, this study examines the legal framework governing land registration and spatial planning in Indonesia and identifies regulatory gaps that are at the root of agrarian conflict. The results indicate that systematically integrating land spatial data with regional spatial plans (RTRW) can minimize overlapping land ownership, provide legal certainty for communities, and create fair and sustainable land governance. Regulatory reform, institutional capacity building, and database synchronization between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (BPN) and local governments are needed as concrete steps to realize this integration.
Upaya Perlindungan Lahan dari Alih Fungsi dalam Perspektif Yuridis dan Tantangan Implementasi di Lapangan Zahra Risye Anggita Putri; Nadia Ammara Balqis; Zhafira Zaskia Alya Amani; Nasab Sabrina Febriyanti; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, maupun infrastruktur merupakan salah satu persoalan strategis yang berdampak terhadap ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai perlindungan lahan dari alih fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasi penegakan hukum di lapangan, serta merumuskan upaya strategis dalam memperkuat efektivitas perlindungan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lahan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tekanan pembangunan ekonomi yang mendorong konversi lahan secara masif. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan belum berjalan optimal akibat keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, digitalisasi data pertanahan, optimalisasi peran pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
Integrasi Konsep Smart City dalam Penataan Ruang: Tantangan Regulasi dan Kepastian Hukum di Indonesia Amelia Vega; Dewi Zahra Setyawati; Khansa Maritza Zahira; Nasywa Ardelia Vasti; Aprila Niravita
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong lahirnya konsep smart city sebagai instrumen modernisasi tata kelola perkotaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Namun, implementasi smart city di Indonesia belum terintegrasi secara optimal dengan sistem penataan ruang, sehingga menimbulkan berbagai persoalan regulasi dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai integrasi konsep smart city dalam penataan ruang serta mengidentifikasi tantangan regulasi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi smart city dalam penataan ruang telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral sehingga menimbulkan ketimpangan implementasi antar daerah, tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus yang komprehensif, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan perlindungan data, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Women's resilience against politically driven digital violence and legal responses analysis in Indonesia Puji Lestari; Aprila Niravita; Erisandi Arditama; Eta Yuni Lestari; Emmanuel Ofori Gyadu
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 23 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v23i1.94341

Abstract

Women’s responses to politically driven digital violence have become increasingly significant in Indonesia, where such threats undermine equal political participation. Despite the existence of legal frameworks governing elections, digital spaces, and gender-based violence, many remain legally inadequate and insufficiently responsive to women as victims of cyber violence. Existing studies tend to treat digital violence as a cybercrime issue or focus narrowly on women’s political participation, often neglecting its digital dimension. This study addresses that gap by conducting a comprehensive normative legal analysis within the broader framework of democracy and human rights. Using a normative legal research method and literature review, it examines the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, CEDAW, and relevant legal instruments, including Human Rights Law, Election Law, Electronic Information and Transactions Law, Law on Sexual Violence Crime, and regulations issued by the Ministry of Women Empowerment and Child Protection and the General Election Commission. The findings indicate that digital political violence against women commonly manifests as intimidation, sexual harassment, and misinformation aimed at discrediting their credibility and dignity. The study also highlights women’s resilience and resistance strategies. Documenting these experiences contributes to the development of more inclusive, adaptive, and responsive legal frameworks that ensure safe, meaningful political participation in digital spaces.
SERTIFIKASI TANAH BARANG MILIK NEGARA (BMN) DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG Devanda Prastiyo; Aprila Niravita
Annual Review of Legal Studies Vol. 2 No. 2 (2025): May, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol2i2.26725

Abstract

Sertifikasi tanah Barang Milik Negara (BMN) merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh negara. Artikel ini membahas urgensi sertifikasi tanah BMN di Kabupaten Pemalang, proses pelaksanaannya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sertifikasi tanah BMN dapat menjamin kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi tata kelola aset negara yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah BMN di Kabupaten Pemalang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk aspek regulasi, administrasi, dan koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan instansi lainnya untuk mempercepat proses sertifikasi tanah BMN guna meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pengelolaan aset negara.
Co-Authors Amelia Vega Annisa Faiz Hayyunida Arya Virgi Pramudya Devanda Prastiyo Dewi Zahra Setyawati Dwi Sandy Mahendra Yudha Dzakwan Ardhya Nugeraha Emmanuel Ofori Gyadu Erisandi Arditama Fahmi Hidayat Gayatri Natha Sandi Kayla Nurhaliza Kadir Khansa Maritza Zahira Lestari, Eta Yuni Muhamad Febri Pribadi Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Muhammad Rizky Putra Pratama Muhammad Syihabul Fikri Haiban Nadia Ammara Balqis Nasab Sabrina Febriyanti Naswa Ulaya Putri Prasna Nasywa Ardelia Vasti Nataneila Astya Putri Asmana Ngesti Mukti Rezeki Raihan Tengku Mardi Rifky Nur Aditya Satria Utama Teja Sukmana Siti Nur Aisyah Timothy Usiando Tampubolon Zahra Risye Anggita Putri Zhafira Zaskia Alya Amani