Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Social Humanities and Education: Scripta Humanika
Aprila Niravita
Universitas Negeri Semarang
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH MELALUI PENERAPAN PERATURAN UNDANG-UNDANG BPHTB: TANTANGAN DAN PELUANG Satria Utama Teja Sukmana; Raihan Tengku Mardi; Aprila Niravita
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1423

Abstract

Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan peraturan undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat memberikan sejumlah tantangan dan peluang. BPHTB merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Melalui pendekatan yang holistik, termasuk upaya penyuluhan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penerapan peraturan undang-undang BPHTB.
Inefektivitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kawasan Peri-Urban Kabupaten Kendal Rifky Nur Aditya; Siti Nur Aisyah; Annisa Faiz Hayyunida; Timothy Usiando Tampubolon; Muhammad Rizky Putra Pratama; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji inefektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam menekan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methode) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum pengendalian ruang telah tersedia, namun implementasinya belum efektif. Inefektivitas tersebut dipengaruhi oleh disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi kelembagaan, serta tekanan investasi dan urbanisasi yang tinggi. Instrumen zonasi, perizinan melalui KKPR, sanksi, dan insentif belum berjalan optimal karena belum terintegrasi secara kuat dengan data spasial dan kebijakan perlindungan lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, reformasi perizinan berbasis digital, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi masyarakat dan dukungan insentif ekonomi bagi petani guna menjaga keberlanjutan LP2B di kawasan peri-urban.
Keseimbangan Asas Keadilan dalam Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Infrastruktur Publik melalui Tinjauan Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang Dzakwan Ardhya Nugeraha; Arya Virgi Pramudya; Fahmi Hidayat; Dwi Sandy Mahendra Yudha; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Aprila Niravita
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ambisi akselerasi pembangunan infrastruktur publik di Indonesia kerap berbenturan secara diametral dengan hak fundamental warga negara atas ruang hidupnya. Merespons ketegangan tersebut, tulisan ini membedah keseimbangan asas keadilan dalam penerbitan Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah, secara spesifik menyoroti urgensi sinkronisasi kebijakan tata ruang pasca-berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pergeseran paradigma penataan ruang dari yang semula rigid menjadi sangat fleksibel demi investasi telah mendisrupsi kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa transformasi Izin Lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kerap memicu anomali. Penlok, yang sejatinya merupakan sebuah keputusan (beschikking), tak jarang diterbitkan dengan menerabas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berstatus peraturan (regeling). Praktik ini merupakan bentuk cacat wewenang dan cacat substansi yang secara nyata mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ke depannya, penyelesaian sengketa pengadaan tanah tidak boleh direduksi sekadar pada kompensasi finansial di tahap akhir pelaksanaan. Keadilan substantif harus diinternalisasi sejak tahap perencanaan awal, di mana mekanisme KKPR difungsikan sebagai instrumen mitigasi ketidakadilan agraria melalui evaluasi kelayakan lingkungan, perlindungan lahan produktif, dan penerapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Melalui integrasi tata ruang yang ketat dan ruang negosiasi yang nyata bagi masyarakat terdampak, Keputusan Penlok dapat bertransformasi menjadi produk hukum yang bermartabat dan menyeimbangkan kepentingan umum dengan hak privat secara proporsional.
Privatisasi Ruang Laut dan Problematika Pengendalian Tata Ruang Pesisir: Studi Kasus Pagar Laut Tangerang Muhamad Febri Pribadi; Ngesti Mukti Rezeki; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Nataneila Astya Putri Asmana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 1 No 4 (2026): May: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan: Scripta Humanika
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/t2n5j463

Abstract

This study examines the juridical dynamics of marine spatial privatization and the weaknesses of coastal spatial control through the case of the Tangerang sea fence. The research employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches supported by secondary legal materials, including legislation, court decisions, academic literature, and institutional reports. The findings indicate that marine spatial privatization occurred through physical restriction, administrative manipulation, and functional transformation of coastal areas that excluded traditional fishing communities from their living space. The study further reveals that regulatory fragmentation, post-HP3 normative gaps, overlapping institutional authority, and weak coastal supervision created structural vulnerabilities within Indonesia’s coastal governance system. Law enforcement mechanisms remained reactive and sectoral, resulting in delayed state intervention and inadequate protection of coastal communities. This study proposes reconstructing coastal spatial governance through integrated supervision, spatial technology, participatory monitoring, regulatory harmonization, and preventive law enforcement based on ecological governance and spatial justice principles.
Integrasi Pendaftaran Tanah dengan Penataan Ruang Padat Penduduk dalam Mencegah Konflik Agraria Gayatri Natha Sandi; Kayla Nurhaliza Kadir; Naswa Ulaya Putri Prasna; Muhammad Syihabul Fikri Haiban; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 4 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Juli 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i4.10101

Abstract

Agrarian conflict in densely populated areas is a persistent structural problem in Indonesia, fueled by a weak land registration system and a misalignment between spatial use and land ownership rights. This study aims to analyze the urgency of integrating land registration and spatial planning as an instrument for preventing agrarian conflict in densely populated areas. Using normative legal research methods and a legislative and conceptual approach, this study examines the legal framework governing land registration and spatial planning in Indonesia and identifies regulatory gaps that are at the root of agrarian conflict. The results indicate that systematically integrating land spatial data with regional spatial plans (RTRW) can minimize overlapping land ownership, provide legal certainty for communities, and create fair and sustainable land governance. Regulatory reform, institutional capacity building, and database synchronization between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (BPN) and local governments are needed as concrete steps to realize this integration.
Co-Authors Annisa Faiz Hayyunida Arya Virgi Pramudya Dwi Sandy Mahendra Yudha Dzakwan Ardhya Nugeraha Fahmi Hidayat Gayatri Natha Sandi Kayla Nurhaliza Kadir Muhamad Febri Pribadi Muhammad Adymas Hikal Fikri Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Muhammad Rizky Putra Pratama Muhammad Syihabul Fikri Haiban Naswa Ulaya Putri Prasna Nataneila Astya Putri Asmana Ngesti Mukti Rezeki Raihan Tengku Mardi Rifky Nur Aditya Satria Utama Teja Sukmana Siti Nur Aisyah Timothy Usiando Tampubolon