Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Equality: Law and Social
Faisal Afda'u
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Faisal Afda'u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Sa'dillah Ahmad
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas dan keabsahan perkawinan virtual dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya dan menganalisis yang memberlakukan hukum dari pelaksanaan perkawinan virtual terhadap memberikan hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk mengkaji hukum perkawinan virtual, menganalisis regulasi, dan mencari solusi keadilannya. Hasil penelitian Perkawinan virtual menimbulkan tantangan hukum terkait validitas dan keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 1 Tahun 2019, kehadiran fisik, pencatatan resmi, dan pemenuhan syarat agama menjadi kunci keabsahan perkawinan. Perkawinan virtual sulit memenuhi syarat-syarat ini, terutama dalam hal kehadiran fisik dan pencatatan. Meski teknologi memungkinkan komunikasi real-time, kehadiran virtual belum sepenuhnya diakui menggantikan kehadiran fisik. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak diakui secara hukum, berisiko merugikan hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak. Perlindungan hukum memerlukan regulasi komprehensif, termasuk verifikasi identitas digital dan mekanisme pencatatan adaptif. Reformasi hukum harus dilakukan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.
Legalitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tanpa Pemilihan Langsung sebagai Ancaman terhadap Esensi Demokrasi Lokal Faisal Afda'u; Azhar Rashed
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan legalitas pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. Masalah utama difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan secara masif melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat yang dianggap mengancam esensi kedaulatan rakyat. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi teknis dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penunjukan memiliki dasar hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik tersebut secara nyata mendegradasi otonomi daerah dan partisipasi politik warga. Temuan mengungkapkan adanya risiko sentralisme kekuasaan dan pelanggaran netralitas birokrasi akibat ketiadaan mandat langsung dari rakyat. Kesimpulannya, rekonstruksi regulasi melalui model rekrutmen yang partisipatif dan transparan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan transisi. Penelitian ini merekomendasikan pelibatan dewan perwakilan rakyat daerah dan mekanisme uji publik sebagai solusi konstitusional dalam masa transisi kepemimpinan nasional agar tetap selaras dengan semangat negara hukum yang demokratis.
Co-Authors Azhar Rashed Husnia Hilmi Wahyuni Ridho Sa'dillah Ahmad