Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Equality: Law and Social
Faisal Afda'u
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Expanding the Civil Liability of Biological Fathers toward Children Born Out of Wedlock through Trust Fund Mechanisms Azhar Rashed; Faisal Afda'u
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19484

Abstract

This research examines the expansion of the civil responsibility of biological fathers toward children born out of wedlock through the implementation of a trust fund mechanism. The primary objective is to analyze how legal instruments can guarantee the long-term welfare of illegitimate children beyond basic maintenance. This study utilizes a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, analyzing the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The findings indicate that while Indonesian law recognizes the civil relationship between a biological father and an illegitimate child, enforcement of financial support remains inconsistent. The introduction of a trust fund serves as a preventive and curative legal solution to ensure educational and healthcare sustainability. The study concludes that legislative reform is necessary to integrate trust fund principles into the Indonesian civil law system to provide better legal certainty and protection for the best interests of the child.
Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Faisal Afda'u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Sa'dillah Ahmad
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas dan keabsahan perkawinan virtual dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya dan menganalisis yang memberlakukan hukum dari pelaksanaan perkawinan virtual terhadap memberikan hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk mengkaji hukum perkawinan virtual, menganalisis regulasi, dan mencari solusi keadilannya. Hasil penelitian Perkawinan virtual menimbulkan tantangan hukum terkait validitas dan keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 1 Tahun 2019, kehadiran fisik, pencatatan resmi, dan pemenuhan syarat agama menjadi kunci keabsahan perkawinan. Perkawinan virtual sulit memenuhi syarat-syarat ini, terutama dalam hal kehadiran fisik dan pencatatan. Meski teknologi memungkinkan komunikasi real-time, kehadiran virtual belum sepenuhnya diakui menggantikan kehadiran fisik. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak diakui secara hukum, berisiko merugikan hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak. Perlindungan hukum memerlukan regulasi komprehensif, termasuk verifikasi identitas digital dan mekanisme pencatatan adaptif. Reformasi hukum harus dilakukan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.
Legalitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tanpa Pemilihan Langsung sebagai Ancaman terhadap Esensi Demokrasi Lokal Faisal Afda'u; Azhar Rashed
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan legalitas pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. Masalah utama difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan secara masif melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat yang dianggap mengancam esensi kedaulatan rakyat. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi teknis dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penunjukan memiliki dasar hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik tersebut secara nyata mendegradasi otonomi daerah dan partisipasi politik warga. Temuan mengungkapkan adanya risiko sentralisme kekuasaan dan pelanggaran netralitas birokrasi akibat ketiadaan mandat langsung dari rakyat. Kesimpulannya, rekonstruksi regulasi melalui model rekrutmen yang partisipatif dan transparan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan transisi. Penelitian ini merekomendasikan pelibatan dewan perwakilan rakyat daerah dan mekanisme uji publik sebagai solusi konstitusional dalam masa transisi kepemimpinan nasional agar tetap selaras dengan semangat negara hukum yang demokratis.
Co-Authors Azhar Rashed Azhar Rashed Husnia Hilmi Wahyuni Ridho Sa’dillah Ahmad