Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Science and Education Journal Journal of Citizenship
Teguh Aris Munandar
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Humanities Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Antara Keadilan Ekonomi dan Tata Kelola Sumberdaya Alam: Dilema Tatakelola Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bogor Jonah Silas; Wawan wawan; Teguh Aris Munandar
Journal of Citizenship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i1.631

Abstract

Penelitian ini berangkat dari persoalan empirik maraknya praktik pertambangan emas ilegal yang berlangsung di tengah lemahnya tata kelola sumber daya alam, khususnya pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat. Praktik tersebut menghadirkan dilema serius antara upaya penyelamatan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal untuk mempertahankan sumber penghidupan. Kerusakan ekologi, risiko bencana, serta ancaman kesehatan berjalan beriringan dengan terbukanya peluang ekonomi yang dianggap paling rasional bagi kelompok masyarakat termarjinalkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kegagalan dan tantangan tata kelola pertambangan rakyat, serta merumuskan alternatif tata kelola yang berkeadilan secara ekonomi dan berkelanjutan secara ekologis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui observasi langsung di lokasi penelitian serta observasi berbasis media dan dokumen kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik pertambangan ilegal tidak semata disebabkan oleh lemahnya kontrol negara, melainkan oleh kegagalan negara dalam menghadirkan tata kelola pertambangan yang adil, partisipatif, dan adaptif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Pembahasan juga menegaskan adanya dilema struktural antara perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi, yang diperparah oleh rezim perizinan yang sentralistik dan eksklusif. Penelitian ini menawarkan model tata kelola pertambangan berbasis kearifan lokal melalui penguatan peran institusi adat, dengan negara berfungsi sebagai pemberi legitimasi hukum, sebagai alternatif solusi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Strategi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024: Studi Kasus Peningkatan Indeks Demokrasi di Provinsi Banten Moh Fikri Tanzil Mutaqin; Febri Saefulloh; Teguh Aris Munandar; Agung Tesa Tesa Gumilar; Titi Alawiyah
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.263

Abstract

The simultaneous general elections (Pemilu) and regional elections (Pemilukada) of 2024 in Banten Province present a clear democratic irony: the quantitative increase of legislative candidates from 85 to 100 seats has not been matched by a corresponding growth in their political awareness. This study aims to analyze the level of political awareness among legislative candidates (caleg) in Banten Province and the adaptive strategies they employ in response to structural challenges in the 2024 electoral contest. A qualitative approach utilizing a case study method was employed to explore this phenomenon in depth. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis of 12 candidate informants from various political parties across the Millennial and Gen Z generations, selected through purposive sampling in Serang City, Banten Province. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, validated through source and technique triangulation. The findings reveal two dominant structural challenges: the hegemony of high cost politics that marginalizes intellectual capital, and a political awareness deficit at both the candidate and voter levels. Conversely, adaptive strategies were identified, including social media utilization as a low-cost campaign instrument, local wisdom approaches, and religious symbolism. This study concludes that enhancing political awareness requires a fundamental transformation in the role of political parties, from mere electoral vehicles to substantive political education institutions through structured and sustained mentoring and cadre development.
Co-Authors Agung Tesa Tesa Gumilar Febri Saefulloh Jonah Silas Moh Fikri Tanzil Mutaqin Titi Alawiyah Wawan wawan