Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding SNAST Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Endri Susanto
Endri Foundation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Pidana Dalam Penegakkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Endri Susanto; Hariadi Rahman; Nurazizah Nurazizah; Lisa Aisyah; Ema Puspitasari
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seeing the rapid development of technology in the digital world, relations between the global community cannot be limited, then the government needs to make a legislation to regulate the procedures and how to use social media properly, in order to protect the rights of other citizens as well. we are familiar with the ITE Law. This study aims to find out how the influence and role of legal politics in enforcing the ITE Law in Indonesia. The research method used is normative research, by analyzing Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the study indicate that in the enforcement of the ITE Law, legal politics has a large role because it is related to the existence of political will in the enforcement of the Aquo Law in which there is a very large structure related to legal politics.
PIROLISIS LIMBAH KULIT NANGKA MENJADI ARANG AKTIF DAN ASAP CAIR DENGAN AKTIVATOR LARUTAN NATRIUM KHLORIDA Ani Purwanti; Achmad Thesa Widhaswara; Endri Santoso
PROSIDING SNAST Prosiding SNAST 2018
Publisher : IST AKPRIND Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jackfruit (Artocarpu sheterophyllus) is a fruit plant that belongs to a group of tropical plants. During this time, jackfruit harvested for its ripe fruit meat, often used fresh or processed into various types of food. In general, jackfruit skin is only thrown away and underutilized. As jackfruit skin biomass has high organic composition and charcoal content, it has the potential as raw material for making activated charcoal and liquid smoke with pyrolysis process. Activated charcoal production was carried out by pyrolysis process, which is charcoal without contact with air. Jackfruit skin waste that had been cut with a size of 1 cm2 was dried first. After drying process, jackfruit skin waste was analyzed for water content and ash content then the pyrolysis process can be done. The pyrolysis process was carried out using temperature and time variations. The charcoal produced was soaked in the activator of NaCl solution with variations in concentration and soaking time. Based on the research that has been done with 150 grams of raw material, the best results were obtained at the process of pyrolysis temperature of 570ºC and pyrolysis time of 60 minutes, with a concentration of 20% NaCl solution and 34 hours of soaking time. From this process, 53 mL of liquid smoke was produced and the charcoal activity obtained was 331.105 mg/g. This charcoal activity is still below the standard, which is 750 mg/g (SNI 06-3730-1995).
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI INDONESIA, KOREA SELATAN DAN UNITED STATES OF AMERIKA SERIKAT Susanto, Endri; Listyaningrum, Novita; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1272

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan sebuah kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian serta kecemasan dalam masyarakat, perkosaan sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya, hal ini dikarenakan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat. Masing-masing negara memiliki atauran tersendiri dalam menangani dan menanggulangi kasus pemerkosaan yang terjadi di negaranya. Dalam membuat suatu perbandingan hukum tentu yang menarik untuk dibandingkan ialah perbandingan dengan negara lain sesama penganut sistem hukum civil law dan negara lain yang menganut sistem common law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Persamaan terletak pada: Pertama, pengaturan mengenai Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Kedua, Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan yang dapat dibandingkan ialah: 1) Pemerkosaan terhadap disabilitas; 2) adanya unsur persetujuan; 3) Lama Hukuman; 4) Objek Pemerkosaan; 5) Pemerkosaan Sedarah; dan 6) Pemerkosaan dalam Pernikahan (marital rape).
Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sakti, Lanang; Susanto, Endri; Rahman , Arif
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Desember (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v2i2.346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004 serta ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodelogi penelitian hukum normatif yang mana hasilnya adalah kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bukan hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi jika dalam menjalankan kepengawasannya itu Komisi Yudisial mendapati ada hakim yang berprestasi maka Komisi Yudisial berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan kepada hakim tersebut, begitu mulianya tugas dari Komisi Yudisial yang dengan keterbatasan wewenangnya mau memainkan peran yang selama ini diharapkan publik. Sedangkan Putusan MK yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra petita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR) Susanto, Endri; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.409

Abstract

This research is a normative legal research that aims to analyze the concept of the crime of extortion and threats through social media in the formulation of Article 27 paragraph (4) of the ITE Law and to analyze the considerations of judges in acquitting decisions (vrijspraak) against cases of criminal acts of extortion and threats through social media in Mataram District Court Decision No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. The results of the research are analyzed that the previous offense of extortion and threats (afpersing en afdreiging) in the Criminal Code were two different crimes, but the ITE Law formulates the crime of extortion and threats in one formulation of the Article. Extortion and threats carried out through electronic media use the element of extortion as the first element because extortion is the substance, while threats are a method used by perpetrators to carry out acts of extortion. In the acquittal (vrijspraak) against the criminal act of extortion and threats through social media in the Mataram District Court Decision Number 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr that at the trial the Defendant explained the intent and purpose of the Defendant in providing comments on Social Media was so that funds Earthquake assistance was quickly realized by the Regional Government of Kab. North Lombok, Another consideration is that based on proven legal facts, the defendant's posting on his Facebook account was not motivated by extortion and the defendant did not get any benefit, therefore the element of extortion and/or threats was not proven.
Co-Authors Achmad Thesa Widhaswara Ani Purwanti Ema Puspitasari Hariadi Rahman Lanang Sakti Lisa Aisyah Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari Novita Listyaningrum, Novita Nurazizah Nurazizah Parman, Lalu Rahman , Arif Ufran Ufran, Ufran