Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Physical characterization of coconut fiber (cocos nucifera) and melinjo peel fiber (gnetum gnemon) for potential armor applications Wahyu Kumala Sari; Muhamad Sofian; Yusniati Andini Putri; Raychanezka Whyatta Pembhayoun Maydjaller Camqliew
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i9.1275

Abstract

This study aims to investigate the structural characteristics and mechanical properties of young coconut coir fiber (Cocos nucifera L.) and melinjo seed coat fiber (Gnetum gnemon) as potential raw materials for developing bio-based natural armor derived from local resources. A descriptive method with an experimental laboratory approach was employed, including morphological analysis using scanning electron microscopy (SEM) and tensile strength testing based on the ASTM D3379-02 standards. The results indicate that young coconut coir fibers possess a porous structure with a high lignin content that functions as an energy-absorbing layer, whereas melinjo fibers exhibit parallel fibril orientation and high cellulose content, contributing to tensile strength and structural stiffness. The combination of these two natural fibers demonstrates the potential of a lightweight, durable, and eco-friendly hybrid composite that mimics the protective mechanism of biological armor systems. These findings provide a scientific foundation for the development of protective materials based on local biomaterials and support sustainable innovation in defense material production.
Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afirmasi Orang Asli Papua di Pemerintahan Firman; Muhamad Sofian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5797

Abstract

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Konsepsi desentralisasi asimetris tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui wujud desentralisasi asimetris di papua melalui kebijakan otonomi khusus dan politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbadingan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kepustakaan (library reseach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara de facto desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Melalui berbagai mekanisme afirmasi, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah dengan keberadaan MRP (Majelis Rakyat Papua), pengangkatan OAP dalam badan legislatif seperti DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP. Keberadaan MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil dan manjunjung tinggi kearifan lokal di Papua.