Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Physical characterization of coconut fiber (cocos nucifera) and melinjo peel fiber (gnetum gnemon) for potential armor applications Wahyu Kumala Sari; Muhamad Sofian; Yusniati Andini Putri; Raychanezka Whyatta Pembhayoun Maydjaller Camqliew
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i9.1275

Abstract

This study aims to investigate the structural characteristics and mechanical properties of young coconut coir fiber (Cocos nucifera L.) and melinjo seed coat fiber (Gnetum gnemon) as potential raw materials for developing bio-based natural armor derived from local resources. A descriptive method with an experimental laboratory approach was employed, including morphological analysis using scanning electron microscopy (SEM) and tensile strength testing based on the ASTM D3379-02 standards. The results indicate that young coconut coir fibers possess a porous structure with a high lignin content that functions as an energy-absorbing layer, whereas melinjo fibers exhibit parallel fibril orientation and high cellulose content, contributing to tensile strength and structural stiffness. The combination of these two natural fibers demonstrates the potential of a lightweight, durable, and eco-friendly hybrid composite that mimics the protective mechanism of biological armor systems. These findings provide a scientific foundation for the development of protective materials based on local biomaterials and support sustainable innovation in defense material production.
Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afirmasi Orang Asli Papua di Pemerintahan Firman; Muhamad Sofian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5797

Abstract

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Konsepsi desentralisasi asimetris tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui wujud desentralisasi asimetris di papua melalui kebijakan otonomi khusus dan politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbadingan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kepustakaan (library reseach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara de facto desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Melalui berbagai mekanisme afirmasi, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah dengan keberadaan MRP (Majelis Rakyat Papua), pengangkatan OAP dalam badan legislatif seperti DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP. Keberadaan MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil dan manjunjung tinggi kearifan lokal di Papua.
Konstruksi Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Papua Berbasis Keadilan Sosial Muhamad Sofian; Heryanto; Muhamad Anugrah Kurniawan
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v5i1.177

Abstract

Keadilan sosial menjadi sangat penting terutama pada masyarakat adat di Indonesia seperti Papua. Konstitusi telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun secara Konstitusional perlindungan terhadap keadilan sosial telah diatur, namun pada praktiknya justru mengenyampingkan kepentingan keadilan sosial terutama pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji rekonstruksi pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat di papua yang berorientasi pada keadilan sosial. Penelitian ini menggunaka penelitian hukum normatif dengan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok pembahasan. hasil penelitian menunjukan, perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat Papua merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang tidak hanya menekankan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, tetapi juga menjamin hak-hak kolektif mereka sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui pengakuan konstitusional, penghormatan terhadap identitas budaya, keadilan ekonomi dan ekologis, serta partisipasi bermakna dalam pengambilan kebijakan. Untuk mewujudkannya, diperlukan rekonstruksi kebijakan pembangunan berbasis hak masyarakat hukum adat, penguatan perlindungan hak ulayat, optimalisasi kebijakan afirmatif, dan tata kelola Otonomi Khusus yang berkeadilan, sehingga pembangunan di Papua benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional
ISLAMIC SELF-AFFIRMATION PARADIGM: A RESPONSE TO THE SOCIAL CHALLENGES OF MODERN MEDIA Nadila Putri Pramesti; Pratiwi Uly Romadhoni; Muhamad Sofian; Nur Ilmi Putri Febriyanti; Afthon Yazid
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 22 No 2 (2025)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of UIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v22i2.21504

Abstract

In the midst of modernity and globalization, Muslim individuals face various social challenges that can trigger identity crises and self-confidence issues. Self-affirmation according to the Islamic paradigm can be a solution to overcome these challenges. This research aims to analyze the Islamic paradigm of self-affirmation as a response to social challenges. The research method used is qualitative with literature studies, sourced from the Quran, Hadith, and the works of Islamic scholars. The results of the research show that the Islamic paradigm of self-affirmation emphasizes the strengthening of Islamic beliefs and values within individuals. Self-affirmation is carried out by strengthening faith and piety to Allah SWT, recognizing one's potential as a noble creature of Allah, emulating the Prophet Muhammad SAW and his companions, living life according to Islamic law, and being optimistic and never giving up. In conclusion, the Islamic paradigm of self-affirmation not only enhances self-confidence but also encourages individuals to become better and more beneficial members of society.