Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) RIO LAW JURNAL Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Kurnia Mengabdi (jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Ilmiah Nusantara
Heryanto
Universitas Cenderawasih
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGUATAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI PENDEKATAN VIKTIMOLOGI: TELAAH HUKUM NORMATIF Magdhalena Tasik Todingrara; Heryanto Heryanto
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Mei 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i6.12009

Abstract

Perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan. Namun, dalam praktiknya, korban masih sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-haknya meskipun telah tersedia instrumen hukum yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat perlindungan korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi, mengkaji implementasi perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, serta merumuskan konsep penguatan perlindungan korban melalui pendekatan viktimologi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 telah memperkuat pengaturan mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelindungan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala implementasi, antara lain koordinasi antarlembaga, akses terhadap layanan pelindungan, serta paradigma penegakan hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada korban. Oleh karena itu, penguatan perlindungan korban perlu dilakukan melalui penerapan pendekatan viktimologi yang menitikberatkan pada orientasi pelindungan yang berpusat pada korban (victim-centred approach), penguatan sinergi kelembagaan, dan mekanisme pemulihan korban yang berkelanjutan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.
Konstruksi Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Papua Berbasis Keadilan Sosial Muhamad Sofian; Heryanto; Muhamad Anugrah Kurniawan
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v5i1.177

Abstract

Keadilan sosial menjadi sangat penting terutama pada masyarakat adat di Indonesia seperti Papua. Konstitusi telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun secara Konstitusional perlindungan terhadap keadilan sosial telah diatur, namun pada praktiknya justru mengenyampingkan kepentingan keadilan sosial terutama pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji rekonstruksi pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat di papua yang berorientasi pada keadilan sosial. Penelitian ini menggunaka penelitian hukum normatif dengan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok pembahasan. hasil penelitian menunjukan, perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat Papua merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang tidak hanya menekankan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, tetapi juga menjamin hak-hak kolektif mereka sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui pengakuan konstitusional, penghormatan terhadap identitas budaya, keadilan ekonomi dan ekologis, serta partisipasi bermakna dalam pengambilan kebijakan. Untuk mewujudkannya, diperlukan rekonstruksi kebijakan pembangunan berbasis hak masyarakat hukum adat, penguatan perlindungan hak ulayat, optimalisasi kebijakan afirmatif, dan tata kelola Otonomi Khusus yang berkeadilan, sehingga pembangunan di Papua benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional
Pengembalian Dan Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak; Heryanto Heryanto
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1849

Abstract

ABSTRAKkorupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, dengan kerugian yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai undang-undang, yang menegaskan pentingnya pengembalian kerugian yang ditimbulkan. Penegakan hukum yang tepat sangat diperlukan untuk pelaku korupsi yang bertanggung jawab serta mencegah kerugian lebih lanjut. Metodologi penelitian ini menekankan pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara, yang harus didasari oleh analisis data konkret dan kualitatif. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa penerapan pidana uang pengganti dan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara adalah langkah-langkah krusial untuk memulihkan kekayaan yang dicuri. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan faktor yuridis dan sosiologis guna mencapai keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Kata Kunci : Korupsi dan kerugian keuangan negara
Penguatan Literasi Hukum Remaja terhadap Ketentuan Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di SMA Negeri 1 Jayapura Nur Sri Maryam Dm; Muh. Anugrah Kurniawan Amir; Heryanto
Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2026): Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/ne2knq58

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) on January 2, 2026, introduced significant changes to Indonesia’s national criminal law system, including the regulation of cohabitation as a complaint-based offense. These changes require improved legal literacy among young people to ensure accurate understanding of the new legal provisions and prevent misinformation, particularly amid the rapid flow of information in the digital era. This Community Service Program aimed to improve the legal literacy of students at SMA Negeri 1 Jayapura regarding the regulation of cohabitation under the New Criminal Code through an interactive and participatory legal education approach. The activities involved the delivery of substantive legal materials, discussions, case studies, clarification of myths and facts, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results showed an increase in participants’ understanding from 67% in the pre-test to 98% in the post-test, representing an improvement of 31%. This increase demonstrates that a dialogical and case-based legal education approach was effective in strengthening students’ understanding of cohabitation, complaint-based offenses, and the importance of legal literacy. The program also produced digital educational materials, including infographics and short educational videos, which can be utilized by the school as sustainable learning resources. This program contributes to strengthening legal awareness among adolescents and promoting a better understanding of national criminal law within the social and cultural context of Papua.
PEMBERDAYAAN KADER MALARIA MELALUI PELATIHAN DIVERSIFIKASI MINYAK ATSIRI MENJADI LILIN AROMATERAPI ANTI-NYAMUK DI KAMPUNG YAHIM Juniarto Mende; Sri Nur Damayana; Rizka Cintya Edwar; Olivia Sarid Taudufu; Punda Cahya Khirani Anorraga; Muh. Anugrah Kurniawan Amir; Magdhalena Tasik Todingrara; Heryanto Heryanto; Graciano Aristides Maturbongs; Yohana Krisostoma Anduk Mbulang; Claudius Hendraman B. Tobi; Mustika Endah Pratiwi
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 10, No 5 (2026): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v10i5.42114

Abstract

Abstrak: Kampung Yahim menghadapi risiko tinggi malaria (API ≥ 100), sementara penggunaan kelambu terasa panas dan obat nyamuk bakar berisiko menghasilkan asap yang berisiko bagi pernapasan. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pencegahan malaria serta keterampilan ekstraksi minyak atsiri dan pembuatan lilin aromaterapi sebagai solusi anti-nyamuk. Kegiatan diikuti 30 peserta Kelompok Kader Malaria Khena Mbai, meliputi edukasi interaktif, demonstrasi destilasi minyak atsiri sereh wangi, dan praktik formulasi lilin aromaterapi. Evaluasi menggunakan kuesioner pre/post-test dan uji hedonik menggunakan skala Likert (dengan nilai 1-5). Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan malaria sebesar 81% (skor 32,63 ± 11,131 menjadi 87,00 ± 7,497) dan keterampilan teknis sebesar 83% (skor 27,00 ± 11,788 menjadi 88,00 ± 7,138). Uji kesukaan produk menunjukkan tingkat penerimaan sangat baik (aroma 4,7; tekstur 4,3; warna 4,2). Pelatihan praktis ini efektif mengoptimalkan kemampuan kader. Program lanjutan direkomendasikan fokus pada uji efektivitas repelensi, pendampingan produksi, dan legalitas kemasan. Abstract: Yahim Village faces a high risk of malaria (API ≥ 100); however, using bed nets causes discomfort due to heat, while mosquito coils generate smoke that poses respiratory risks. This community service initiative aimed to enhance knowledge regarding malaria prevention and to develop skills in essential oil extraction and aromatherapy candle making as mosquito-repellent solutions. Thirty participants from the Khena Mbai Malaria Cadre Group took part in activities that included interactive education, a demonstration of citronella essential oil distillation, and hands-on practice in formulating aromatherapy candles. Evaluation was conducted using pre- and post-test questionnaires and a hedonic test based on a 1–5 Likert scale. Results showed an 81% increase in average malaria knowledge (scores rising from 32.63 ± 11.131 to 87.00 ± 7.497) and an 83% improvement in technical skills (scores rising from 27.00 ± 11.788 to 88.00 ± 7.138). Product acceptance testing indicated excellent results (aroma: 4.7; texture: 4.3; color: 4.2). This practical training effectively optimized the cadres' capabilities. Follow-up programs are recommended to focus on testing repellent efficacy, providing production support, and addressing packaging compliance.
Co-Authors Ayub Jose Luhut Parulian Simanjuntak Claudius Hendraman B. Tobi Graciano Aristides Maturbongs Juniarto Mende Magdhalena Tasik Todingrara Magdhalena Tasik Todingrara Muh. Anugrah Kurniawan Amir Muh. Anugrah Kurniawan Amir Muhamad Anugrah Kurniawan Muhamad Sofian Mustika Endah Pratiwi Nur Sri Maryam DM Olivia Sarid Taudufu Punda Cahya Khirani Anorraga Sri Nur Damayana Yohana Krisostoma Anduk Mbulang