Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Mohamad Mahrusillah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
HUKUM TAKBIRAN PASCA HARI RAYA [Di Festival Budaya Kesenian Tabuh Bedug Nuansa Idul Fitri KNPI Dan Karang Taruna Teluknaga Tangerang Banten] Mohamad Mahrusillah
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Teluknaga Tangerang, festival budaya tabuh bedug atau rampak bedug sudah berlangsung sejak 31 tahun lalu, sebagai sarana menjalin ukhuwah, mempererat jalinan silaturahmi dan menumbuh kembangkan kreatifitas pemuda yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid pasca berlebaran. Namun dalam keberlangsungannya, kegiatan kesenian Tabuh Bedug yang diiringi lantunan takbir nuansa idul fitri selalu menjadi perbincangan. Maka di sini penulis mencoba untuk mengurai sengkarut perdebatan tersebut.
POTRET PENDIDIKAN FIQH DI NUSANTARA: TRADISI PENDIDIKAN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP HUKUM ISLAM DI NUSANTARA Mohamad Mahrusillah; Miftahul Hadi
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2021): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di pulau Jawa dan sampai sekarang tetap survive. Di era modern pesantren terbukti sebagai lembaga pendidikan yang lebih mementingkan pembinaan akhlak dan moralitas peserta didiknya. Meunasah merupakan lembaga pendidikan tingkat rendah yang ada di Aceh. Fungsinya hampir sama dengan surau yang ada di Minangkabau. Sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat rendah, materi pelajaran yang diberikanpun masih seputar pengetahuan tentang bagaimana cara membaca Al-Qur’an yang baik dan benar, kemudian baru diberikan pengetahuan tentang keimanan, akhlak dan ibadah. Lama pendidikannyapun tidak ditentukan berkisar antara dua sampai sepuluh tahun, tidak dipungut bayaran, lembaga pendidikan ini telah mampu mencetak masyarakat Aceh mempunyai fanatisme agama yang tinggi. Sedangkan surau bagi masyarakat Minangkabau memiliki multifungsi. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, rapat, tempat tidur tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang terbuka artinya masyarakat yang tidak menutup diri untuk menerima perubahan. Sehingga pada akhirnya perubahan yang terjadi menjadi sebuah ancaman bagi kelangsungan institusi surau sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam. Tetapi dibalik itu, surau telah mampu melahirkan ulama ulama besar yang disegani baik di Minangkabau maupun di luar Minangkabau bahkan internasional.
ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM LEGALISASI SISTEM HUKUM ISLAM DI INDONESIA Dul Jalil; Mohamad Mahrusillah; Mukorobin Sulung Hidayat
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2022): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh masalah bagaimana rumusan dan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta bagaimana legalisasi KHI dalam sistem Hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengacu kepada sumber primer yaitu “Kompilasi Hukum Islam” dan ditambah dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Islam yang digagas oleh negara mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan agama dan pandangan penguasa. Sebagai Hukum Islam, KHI mempunyai karakter otonom. Sedangkan sebagai peraturan yang dilegitimasi oleh negara pada masa kekuasaan Orde Baru, selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, KHI juga mempunyai karakter konservatif dan reduksionisme. Kedua, pembangunan fiqih yang berkeperibadian Indonesia dalam konteks masa kini, selain harus dikembangkan dengan membangun rumusan ushul al-fiqh yang berkeperibadian Indonesia, harus pula diselaraskan dengan rumusan hubungan antara agama (Islam) dan negara yang lebih harmoni, dengan tidak membiarkan agama dan aspek ajarannya digunakan oleh penguasa demi mendapatkan keuntungan yang sesaat, dan memperjelas pula kedudukan negara sebagai pengemban amanat rakyat bukan sebagai pemegang kedaulatan.
ABORSI SYAR’I DAN NON SYAR’I: DISKURSUS KAJIAN HUKUM ISLAM Mohamad Alif Lazuardi; Mohamad Mahrusillah; Abdul Kodir
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2023): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menjawab permasalahan praktek aborsi legal diskursus kajian hukum Islam, Penulis menyebutnya dengan aborsi syar’i dan parktek aborsi ilegal diskursus kajian hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebolehan hukum aborsi dengan alasan hajat dan darurat sedangkan kebolehan hukum abors sebelum peniupan ruh terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Praktek aborsi yang melanggar syariat, disebut borsi illegal atau non syar’i yaitu, tindakan aborsi yang tidak memiliki uzur syar’i dalam batasan darurat atau hajat.
Co-Authors Abdul Kodir Dul Jalil Miftahul Hadi Mohamad Alif Lazuardi Mukorobin Sulung Hidayat