Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) IRDH International Journal of Social Sciences & Humanities (IRDH IJSCH) Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Putri, Renantha Meggy
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY OF STANDARD CLAUSES IN SALE AND PURCHASE NOTES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW AND CONSUMER PROTECTION LAW Putri, Renantha Meggy; Suhendra, Ahmad; Hayati, Murdika
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 3 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i3.391

Abstract

This research concerns the analysis of the legal certainty of standard clauses of sale and purchase notes, which aims to find out and analyze the standard clauses of sale and purchase notes from the perspective of sharia economic law and consumer protection law as well as a comparison between the two perspectives of sharia economic law and consumer protection law and to find out and analyze the certainty of sharia economic law and consumer protection law regarding standard clauses of sale and purchase notes. The object of this research is the provisions of the standard clauses of sales and purchase notes where consumers must comply with the contents of the standard clauses of sales and purchase notes made by business actors. The method used in this research is library research. The aim of this research method is to collect data and information with the help of various materials available in the library, including primary data sources in the form of the book Compilation of Sharia Economic Law, the book Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, books on economic law and sharia contracts in Indonesia, and books on the basics of consumer protection. while secondary data comes from articles, magazines and journals related to sharia economic law and consumer protection law regarding standard clauses in sales and purchase notes. The results of this research show that the analysis of legal certainty in the standard clauses of sales and purchase notes from the perspective of sharia economic law and consumer protection law is that there are consumer rights and obligations of business actors in the standard clauses of sales and purchase notes in sharia economic law and consumer protection law and meanwhile in the legal certainty in the standard clauses of standard sales notes, consumers obtain their rights and the consumer protection regulations regulated by law are guaranteed.
Family Awareness in Inheritance: Increasing Understanding of Islamic Inheritance Law in Society at the Kantor Urusan Agama (KUA) Tigaraksa District, Tangerang Regency Bahrul Ulum; Renantha Meggy Putri
IRDH International Journal of Social Sciences & Humanities Vol. 2 No. 3 (2025): October
Publisher : International Research and Development for Human Beings (IRDH)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A seminar with the theme “Family Awareness in Inheritance: Improving Understanding of Islamic Inheritance Law in Society” was held in August 2025 at the Religious Affairs Office (KUA) of Tigaraksa District, Tangerang Regency, as part of the Independent Student Work Lecture (KKM) program of the Nahdlatul Ulama Islamic College (STiSNU). This activity was attended by 35 participants from various levels of society. The background to the implementation of this seminar was the still low understanding of some people regarding Islamic inheritance law, which often triggers problems and conflicts between families. The purpose of the seminar was to provide a comprehensive understanding of the concept, legal basis, and mechanism of inheritance distribution according to Islamic law, as well as to raise family awareness of the importance of justice and openness in the process. The methods used in the seminar included lectures, questions and answers, and case studies. The materials presented included: (1) the legal basis of Islamic inheritance based on the Qur'an and hadith, (2) the relationship between Islamic inheritance law and the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia, (3) identification of inheritance problems in society, and (4) strategies for building family awareness in resolving inheritance distribution. The seminar's results demonstrated the participants' high level of enthusiasm, evident in their active participation in the discussions and their increased understanding of the rights and obligations of heirs. The seminar concluded that increasing family awareness of Islamic inheritance law can minimize potential disputes, maintain family relationships, and ensure inheritance distribution in accordance with the principles of Islamic justice. It is hoped that similar activities can be conducted sustainably, involving more parties, to further enhance the spread of Islamic inheritance law literacy in society.
Implementasi Kewajiban Tarbiyah Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Siber pada Anak dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam Muzayanah, Umuy; Putri, Renantha Meggy; Suhendra, Ahmad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.80683

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa manfaat signifikan bagi tumbuh kembang anak, namun di sisi lain meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual siber, seperti online grooming, sextortion, dan eksploitasi seksual daring. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya literasi digital keluarga, kurang optimalnya pendidikan seksual yang berlandaskan nilai-nilai syariah, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak. Kondisi tersebut menuntut penguatan peran keluarga, khususnya melalui kewajiban tarbiyah, sebagai upaya preventif dalam melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban tarbiyah keluarga sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual siber terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Subjek penelitian meliputi orang tua dan pendidik sebagai sumber data empiris, sementara sumber data normatif berasal dari Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan lembar telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan temuan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarbiyah keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan moral, kecerdasan digital, serta kemampuan anak dalam mengenali dan menghindari ancaman kekerasan seksual siber. Pendidikan akhlak, penguatan nilai spiritual, komunikasi terbuka, dan pengawasan digital yang proporsional terbukti mampu menurunkan tingkat kerentanan anak terhadap manipulasi dan eksploitasi daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban tarbiyah keluarga memiliki dasar normatif yang kuat dalam Hukum Keluarga Islam dan relevan sebagai pendekatan preventif yang efektif dalam perlindungan anak di era digital, serta berimplikasi pada perlunya penguatan kebijakan perlindungan anak berbasis keluarga.
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KLAUSULA BAKU NOTA JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Renantha Meggy Putri; Murdika Hayati
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 2 (2025): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini perihal analisis kepastian hukum klausula baku nota jula beli, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa klausula baku nota jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen serta perbandingan diantara kedua perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen tentang klausula baku nota jual beli. Yang menjadi objek penelitian ini adalah ketentuan klausula baku nota jual beli yang dimana konsumen harus memenuhi isi klausula baku nota jual beli yang dibuat oleh pelaku usaha. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian perpustakaan (Library Research). Tujuan metode penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan dengan memuat sumber data primer berupa buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, buku hukum ekonomi dan akad syariah di Indonesia, dan buku pokok-pokok perlindungan konsumen. sedangkan data sekunder dari artikel, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindunga konsumen tentang klausula baku dalam nota jual beli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kepastian hukum klausula baku nota jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen adalah terdapat hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam klausula baku nota jual beli pada hukum ekonomi syariah maupun hukum perlindungan konsumen dan sementara dalam kepastian hukum dalam klausula baku nota jual baku tersebut konsumen memperoleh hak-haknya dan terjaminnya peraturan perlindungan konsumen yang diatur oleh undang-undang.
REKONSTRUKSI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS CACAT FORMIL AKTA AUTENTIK BERBASIS PRINSIP KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM Awaliyah Safitri; Renantha Meggy Putri; Ahmad Suhendra
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 1 (2026): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris berbasis klasifikasi cacat formil secara sistematis, serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem kenotariatan Indonesia. Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi normatif pertanggungjawaban notaris atas cacat formil dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; (2) bagaimana model klasifikasi cacat formil yang sistematis dan proporsional; serta (3) bagaimana implikasi model tersebut terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Sumber bahan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan terkait lainnya, doktrin hukum, serta analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan yang relevan dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat formil tidak bersifat tunggal, melainkan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) cacat formil administratif ringan; (2) cacat formil substantif-prosedural; (3) cacat formil berat (esensial); dan (4) cacat formil akibat kelalaian profesional (negligence). Masing-masing kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan harus dihubungkan secara proporsional dengan bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Rekonstruksi ini memberikan kerangka evaluatif yang lebih sistematis dalam menilai derajat kesalahan dan dampak hukum suatu cacat formil, sehingga mampu memperkuat konsistensi penegakan hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan profesi notaris. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembaruan regulasi dan konsolidasi praktik yurisprudensi di bidang kenotariatan.
Co-Authors Ahmad Suhendra Awaliyah Safitri BAHRUL ULUM Hayati, Murdika Murdika Hayati Muzayanah, Umuy