Princess Ngozi Chika
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi Naila Ahmad; Nabila Kheisya Zalvadhia; Salwa Alfira; Reivania Calista Rizanul; Princess Ngozi Chika; Restu Rahmawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2402

Abstract

Pemilihan Umum di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dalam menangani dugaan praktik politik uang selama Kampanye Pemilu 2024, serta menilai efektivitas peran lembaga tersebut dalam menjaga integritas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan menganalisis regulasi, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup luas, termasuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi awal, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, budaya politik uang yang telah mengakar, serta tekanan politik dari berbagai pihak. Meskipun Bawaslu memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjamin independensinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi bagi penguatan sistem pengawasan Pemilu serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Dinamika Peluang Politik dan Inovasi Taktis pada Kampanye digital tolakruupilkada2024 Devita Larasati Tupen; Princess Ngozi Chika; Aniqotul Ummah
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 1 No. 1: Maret 2026
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i1.1303

Abstract

Perkembangan demokrasi Indonesia pada satu dekade terakhir menunjukkan transformasi signifikan menuju kontestasi politik berbasis teknologi digital Kampanye TolakRUUPilkada2024 menjadi salah satu contoh menonjol bagaimana aktivisme digital muncul sebagai respons terhadap upaya revisi Undang Undang Pilkada yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi lokal dan mengabaikan prinsip partisipasi publik Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika gerakan sosial digital tersebut dengan menekankan bagaimana peluang politik strategi mobilisasi dan struktur ruang digital berinteraksi dalam menekan proses legislasi yang dianggap elitis Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kasus Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen kebijakan laporan lembaga terkait demokrasi publikasi akademik statistik partisipasi politik serta pemberitaan media Analisis dilakukan menggunakan teknik reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan berbasis kerangka teori Political Opportunity Structure dan Resource Mobilization Theory Temuan menunjukkan bahwa gerakan TolakRUUPilkada2024 berhasil menciptakan tekanan publik melalui pemanfaatan taktik digital seperti hashtag activism kolaborasi lintas platform serta keterlibatan influencer untuk memperluas jangkauan isu Kampanye ini memperkuat identitas kolektif prodemokrasi dan meningkatkan kesadaran politik generasi muda Namun demikian gerakan ini juga menghadapi sejumlah keterbatasan seperti risiko slacktivism bias representasi digital serta tantangan polarisasi dan disinformasi yang dipicu algoritma media sosial Dengan demikian kampanye digital terbukti memiliki potensi besar dalam memperkuat partisipasi warga dan akuntabilitas politik namun efektivitas jangka panjangnya tetap bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan mobilisasi daring dengan advokasi formal guna mencapai perubahan kebijakan yang substansial dan berkelanjutan