Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Nadia Sudaryanti
Universitas Suryakancana
Humanities Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Overlapping Anita Kamilah; Nadia Sudaryanti; Asep Hasanudin; Dedi Mulyadi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2443

Abstract

Badan Pertanahan Nasional juga merupakan Lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pertanahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang nantinya akan menjembatani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah. Namun Faktanya yang terjadi dalam masyarakat tidak jarang ditemukan permasalahan sertipikat dengan kepemilikan ganda (dualisme sertipikat) di suatu wilayah. Tujuan dari penellitian ini memberikan pemahaman faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya overlapping hak kepemilikan atas tanah yang dialami masyarakat di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya overlapping hak kepemilikan atas tanah dan peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa akibat overlapping hak kepemilikan atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab overlapping yaitu, ada beberapa kepemilikan tanah yang saling mengklaim satu sama lain dan untuk penyebab lainnya diduga ada cacat administrasi dalam salah satu sertipikat, maka acuan datanya pun harus dikonfirmasi kembali pada pihak yang berwenang. Selain ada klaim dari pihak lain, ada indikasi penyerobotan lahan, melalui permohonan ulang untuk permohonan sertipikat baru, sehingga menjadi peluang sengketa.
Co-Authors Asep Hasanudin Dedi Mulyadi Kamilah, Anita