Apvira Azhari Siregar
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Transformation of Youth Social Movements: #Reformasidikorupsi and Digital Politics in the Social Media Era Apvira Azhari Siregar; Fadhia Chalisha Adzzahra; Ahren Jasmine Azzahra; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanat Putra
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3368

Abstract

This study aims to analyze the transformation of youth social movements in Indonesia in the digital era through a case study of the #ReformasiDikorupsi movement. The research focuses on how social media reshapes mobilization patterns, expands political participation, and constructs a new, more inclusive democratic public sphere for young citizens. It also examines the role of digital strategies such as hashtag activism, infographics, emotional narratives, and decentralized communication in building solidarity, producing public discourse, and driving collective action both online and offline. Using a qualitative approach with a case study design, data were gathered through literature review, document analysis, and observation of digital activity across various social media platforms. Data analysis employed Miles and Huberman’s interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. Theoretical frameworks such as Resource Mobilization Theory, Political Opportunity Structure, and the concept of connective action were applied to understand how youth actors utilize digital networks and political opportunities to shape contemporary social movements. The findings indicate that #ReformasiDikorupsi successfully broadened youth political engagement through rapid mobilization and multi-layered discourse production in digital spaces. Social media functioned as a deliberative arena where political narratives were produced, contested, and disseminated widely, fostering political literacy and collective awareness. However, the sustainability of the movement faced challenges, including disinformation, digital repression, limited long-term advocacy structures, and weak linkage to formal policy processes. Overall, this study demonstrates that digital politics has become a crucial arena in Indonesia’s democratic landscape, strengthening youth participation and shifting discourse production from political elites to civil society.
MOBILISASI MASSA BERBASIS AGAMA DAN KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS AKSI 212 DI INDONESIA Irgi Fahrezi Hidayat Hidayat; Apvira Azhari Siregar; Ahren Jasmine Azzahra; Joya Predista; Fathkuri Fathkuri; Mukhamad Busro Asmuni
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mobilisasi massa berbasis agama dalam Aksi 212 di Indonesia dapat terbentuk, dijalankan, serta memengaruhi kebijakan publik dan dinamika politik nasional, khususnya dalam konteks hubungan antara agama, kekuasaan, dan demokrasi di era pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) melalui analisis isi (content analysis) terhadap berbagai literatur ilmiah, jurnal, buku, laporan, dan sumber dokumentasi terkait Aksi 212. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksi 212 terbentuk melalui kombinasi ketidakpuasan sosial, isu keagamaan, serta peran aktor keagamaan dan jaringan media sosial yang secara sinergis membangun solidaritas kolektif berbasis identitas agama. Mobilisasi ini tidak hanya berdampak pada proses hukum kasus yang melatarbelakanginya, tetapi juga memengaruhi sensitivitas kebijakan pemerintah, memperkuat politik identitas dalam kontestasi elektoral, serta melahirkan aktor-aktor politik baru berbasis jaringan keagamaan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi berbasis agama memiliki peran ganda, yaitu sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat sekaligus sebagai faktor yang mampu mengubah arah kebijakan publik dan memperkuat dinamika politik identitas, yang pada saat yang sama menimbulkan tantangan terhadap pluralisme, kohesi sosial, dan stabilitas demokrasi di Indonesia.