Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Nabila Fitria Ariyanti
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Gender Washing Kebijakan Transportasi Publik: Analisis WPR Respons Menteri PPPA terhadap Tragedi KRL Bekasi Timur 2026 Nabila Fitria Ariyanti; Adinda Sekar Kinanthi; Efrida Primani Sunarto; Nurdin; Fullah Jumaynah
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1110

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana respons Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap tragedi KRL Bekasi Timur tahun 2026 merepresentasikan persoalan keselamatan transportasi publik dan menilai apakah respons tersebut mencerminkan pengarusutamaan gender atau praktik gender washing. Tragedi yang menewaskan penumpang perempuan di gerbong khusus wanita tersebut memicu perdebatan publik mengenai hubungan antara kebijakan segregasi gender dalam transportasi dan keselamatan penumpang. Pasca kecelakaan, Menteri PPPA mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian kereta. Usulan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan kecelakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis dan kerangka What's the Problem Represented to Be? (WPR) dari Bacchi. Data diperoleh dari pernyataan Menteri PPPA, dokumen kebijakan, pemberitaan media, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan kebijakan tersebut merepresentasikan tragedi terutama sebagai persoalan penempatan ruang perempuan, bukan sebagai kegagalan sistem keselamatan transportasi. Representasi ini dibangun atas asumsi kerentanan perempuan dan mendorong solusi berbasis segregasi ruang sehingga mengalihkan perhatian dari persoalan struktural, seperti standar keselamatan, akuntabilitas operasional, dan tanggung jawab institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons tersebut menunjukkan kecenderungan gender washing serta menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender yang transformatif melalui reformasi struktural dalam sistem keselamatan transportasi publik.
Demokrasi Bottom-up dalam Penganggaran di Porto Alegre: Peran Kelompok Masyarakat dalam Tata Kelola Anggaran Daerah Nabila Fitria Ariyanti; Averina Shalva; Fayza Arzmy Niafaran; Ridwan; Gema Pertiwi
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1162

Abstract

This study examines the mechanism of participatory budgeting (PB) in Porto Alegre, Brazil, as a bottom-up democracy model in regional budget governance. Using a qualitative descriptive-analytical approach based on library research and guided by the Empowered Participatory Governance (EPG) framework, this study addresses three main questions: (1) how PB operates in Porto Alegre, (2) the role of community groups in the process, and (3) the factors that support and hinder its implementation. The findings indicate that Porto Alegre's PB operates through an annual deliberation cycle across 16 budget districts, granting citizens, especially the urban poor, real authority to determine public spending priorities through a devolved, multi-tiered forum structure. Civil society groups, including neighborhood associations, labor organizations, women's groups, and urban movements, serve as key driving actors that mobilize participation, channel aspirations, monitor implementation, and uphold the integrity of the deliberative process. Key supporting factors include the political commitment of the Partido dos Trabalhadores, strong civil society organizational capacity, inclusive institutional design, and growing public trust. Meanwhile, dependence on political leadership, unequal capacity among groups, fiscal constraints, and the potential for de-democratization became obstacles that weakened PB's sustainability after 2004. These findings have significant implications for strengthening citizen participation mechanisms in the context of Musrenbang in Indonesia.
Co-Authors Adinda Sekar Kinanthi Averina Shalva Efrida Primani Sunarto Fayza Arzmy Niafaran Fullah Jumaynah Gema Pertiwi Nurdin Ridwan