Mugianing Putri
Universitas Suryakancana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pencegahan Kebocoran Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Aurelya Carmenita; Hasna Laksmi Utami; Kaffah Almira Aulia; Mugianing Putri; Nabila Rahma Alia
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah kebocoran data pribadi pada pelayanan publik berbasis digital setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan upaya strategis penguatan perlindungan data di sektor publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang diperkuat oleh data empiris sekunder berupa laporan instansi pemerintah, statistik insiden kebocoran data, indeks SPBE, serta laporan literasi digital periode 2023–2025.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU PDP telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan sejalan dengan standar internasional dalam perlindungan data pribadi. Namun, implementasinya dalam pelayanan publik digital belum efektif. Hal ini tercermin dari meningkatnya insiden kebocoran data, yaitu 144 kasus pada 2023, 176 kasus pada 2024, dan 198 kasus hingga Oktober 2025. Hambatan utama meliputi lemahnya infrastruktur keamanan teknis, ketidakterpaduan standar pengamanan data antarinstansi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber, minimnya audit keamanan berkala, serta belum berfungsinya Otoritas Perlindungan Data Pribadi secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, teknis, dan budaya hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan percepatan pembentukan otoritas pengawas independen, penguatan audit keamanan berbasis SPBE, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta standardisasi pengamanan data di seluruh instansi pemerintah.
Peran Media Sosial dalam Memicu Perceraian di Kabupaten Cianjur Amani Sabila; Alif Firmansyah; Delis Nia nadiyana; Eva Aulia Budiman; Mugianing Putri; Nadiyah Salma Wirahma; Dedi Mulyadi
Journal of Law Perspectives Review Vol. 1 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v1i2.35

Abstract

This study aims to reveal the role of social media in triggering divorce in Cianjur Regency. The first objective was to identify the impact of social media on divorce, particularly in the context of changes in communication patterns and behavior of married couples. The second objective was to analyze the main factors of social media use that influence divorce decisions, such as infidelity or jealousy triggered by online interactions. The method used was a qualitative approach with survey techniques and data analysis from the Cianjur Religious Court. The results showed that social media contributed to the increasing divorce rate through several factors, with economic factors as the main cause. Consumptive lifestyles displayed on social media often lead to unrealistic expectations and financial pressure in the household. In addition, social media also leads to disrupted communication, jealousy, and online infidelity. The research also found that digital footprints from social media are often used as strong evidence in divorce proceedings, such as screenshots of conversations or posts that show a breach of marital commitment. These findings underscore the importance of digital literacy, emotional management and healthy communication in the household to prevent the negative impact of social media on family harmony.