Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Subianta Mandala
Universitas Borobudur
Humanities Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pemberlakuan Living Law Dalam Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan KUHP Baru: Studi Komparatif Subianta Mandala; KMS Herman
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis pelaksanaan living law berdasarkan Undang-Undang Darurat dan memproyeksikan prospek penerapannya setelah berlakunya KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia telah menerapkan hukum pidana adat dalam perkara-perkara tertentu dengan mendasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, meskipun jumlah penerapannya masih terbatas. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan living law dalam KUHP baru memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, baik dari segi perumusan pengertian, batasan, maupun persyaratan penerapannya, serta adanya perintah pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum pidana adat dengan asas legalitas dan kepastian hukum, sehingga memberikan optimisme terhadap peningkatan penerapan hukum pidana adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang.
Co-Authors KMS Herman