Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Journal of Law and Justice
Muhammad Wahyu Affarel
Universitas Suryakancana
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Role of Education and Knowledge for Generation Z Increasing Political Awareness in the 2024 Presidential and Legislative Elections: Peran Pendidikan dan Pengetahuan bagi Generasi Z  dalam Meningkatkan Kesadaran Politik pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dedi Mulyadi; Sani San Zein; Feyza Ashila Putri Hidayat; Rahma Amalia Oktaviani; Najmah Azzahra; Muhammad Wahyu Affarel; Rasyid Wirathama Kumbara
Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): August
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mengeksplorasi peranan pendidikan dan pengetahuan dalam meningkatkan kesadaran politik Generasi Z menjelang pemilu presiden dan legislatif tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan civics di sekolah dan universitas membantu membentuk dasar pengetahuan politik, sementara media sosial dan platform digital lainnya berperan sebagai sumber utama informasi politik bagi generasi ini. Generasi Z cenderung terbuka mengenai isu-isu sosial dan lingkungan, sering menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat dan mempengaruhi perubahan. Meskipun terdapat prevalensi misinformasi dan kampanye yang tidak jelas di media sosial, yang menghalangi sebagian generasi muda dari partisipasi politik, penelitian ini menyoroti pentingnya melibatkan generasi muda dalam politik. Pendidikan tidak hanya tentang pemahaman sistem politik, tetapi juga tentang bagaimana pengembangan keterampilan kritis, literasi informasi, dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu krusial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam menyediakan informasi politik dan mendorong keterlibatan politik di generasi muda khususnya generasi Z.
Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the Constitution dalam Menjaga Supremasi Konstitusi di Indonesia Kintan Berlina Nursyakinah; Dedi Mulyadi; Prima Satria Kusumah; Rizki Alvareza; Muhammad Wahyu Affarel; Yasser Kahfi Fathurizky Alghifari
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.976

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus guardian of the constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya bertujuan menjaga tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi serta memastikan setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, kewenangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis melalui kewenangan judicial review, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu. Namun, Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan berupa independensi lembaga, konsistensi putusan, serta pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui reformasi seleksi hakim, pengawasan etik, dan peningkatan kualitas putusan agar Mahkamah Konstitusi mampu menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Saptaning Ruju Paminto; Sani San Zein; Cep Hidayat; Prima Satria Kusumah; Mohammad Irvanul Farraz; Muhammad Wahyu Affarel
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i2.995

Abstract

Ketahanan pangan nasional Indonesia menghadapi ancaman serius akibat laju alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masif untuk sektor non-pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 serta sinkronisasi kebijakan perlindungan lahan dengan pembangunan daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan masih belum optimal. Meskipun UU No. 41 Tahun 2009 telah mengatur sanksi administratif dan pidana yang berat, terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (das sollen) dan realitas lapangan (das sein). Lemahnya implementasi ini disebabkan oleh hambatan struktural seperti tekanan pembangunan ekonomi, konflik kepentingan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kurangnya koordinasi antar-instansi, serta rendahnya komitmen politik di tingkat lokal. Akibatnya, sanksi yang ada gagal memberikan efek jera (deterrent effect) yang signifikan karena rasionalitas ekonomi pelaku lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada risiko hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi data spasial yang real-time, penguatan penegakan hukum terpadu, serta pemberian insentif yang nyata bagi petani untuk menekan laju konversi lahan.
Co-Authors Cep Hidayat Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi Feyza Ashila Putri Hidayat Kintan Berlina Nursyakinah Mohammad Irvanul Farraz Najmah Azzahra Prima Satria Kusumah Rahma Amalia Oktaviani Rasyid Wirathama Kumbara Rizki Alvareza Sani San Zein Saptaning Ruju Paminto Yasser Kahfi Fathurizky Alghifari