Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Judge’s Ratio Decidendi in The Annulment of a Deed of Sale and Purchase Executed by a Land Deed Official (PPAT) (Review of Judgment No. 80/Pdt.G/2020/PN.Btl) Alya Zharifa Rahmadhani; Noor Saptanti; Bambang Manumayoso
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 7 No. 2 (2026): April 2026 ( Indonesia - Rusia )
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v7i2.966

Abstract

This study aims to examine and understand the legal principles applied by the judge in the annulment of a Deed of Sale and Purchase executed by a Land Deed Officer (PPAT) in Judgment No. 80/Pdt.G/2020/PN.Btl. The type of research used in this study is normative legal research, which involves examining legal materials derived from various laws and regulations as well as other materials from the literature. This legal writing employs both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used in this normative legal study consist of primary and secondary legal sources. The method of collecting legal materials involves a literature review, which is conducted by reading and citing books, as well as analyzing laws and regulations, documents, and information relevant to the research being conducted. The research analysis was conducted using descriptive analysis. Research findings indicate that judges who tend to apply the theory of responsive law do not merely focus on the formal validity of authentic documents (legal positivism), but actively respond to the public’s sense of justice and the social realities surrounding the case. The ruling invalidating the deed took effect when the judge prioritized substantive justice and granted legal protection to the plaintiffs as parties acting in good faith.  
Implementasi Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Fatma Ulfatun Najicha; Bambang Manumayoso; Waluyo Waluyo; Elizabeth Ayu Puspita Adi; Wulan Permatasari; Hartiwiningsih Hartiwiningsih
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/hqpd7f91

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai kebijakan strategis untuk mencapai ketahanan energi dan mempromosikan energi terbarukan. RUEN menetapkan target ambisius meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025. Melalui analisis komprehensif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi strategis. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, resistensi industri energi konvensional, kompleksitas regulasi, dan ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil. Temuan menunjukkan bahwa meskipun RUEN memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya memerlukan strategi yang lebih efektif dan koordinasi antar sektor untuk mencapai target. Penelitian ini berkontribusi pada upaya Indonesia mewujudkan ketahanan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hambatan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan Berdasarkan Teori Terintegrasi, Just Transition Mawar Mumtaza; Lego Karjoko; Bambang Manumayoso
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transisi energi sektor ketenagalistrikan Indonesia menghadapi tantangan mendasar yang melampaui persoalan teknis-teknologis: apakah kerangka regulasi yang ada telah merancang proses perubahan sistem energi secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang terdampak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan hukum dalam kerangka regulasi transisi energi ketenagalistrikan Indonesia menggunakan teori terintegrasi just transition yang mengintegrasikan tiga standar keadilan: distributional justice, procedural justice, dan restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi PP No. 40 Tahun 2025, Perpres No. 112 Tahun 2022, Permen ESDM No. 10 Tahun 2025, RUKN 2025, dan RUPTL PLN 2025–2034. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum ketenagalistrikan Indonesia mengandung sebelas hambatan struktural yang terbagi dalam tiga kategori: empat hambatan distribusional, empat hambatan prosedural, dan tiga hambatan restoratif. Hambatan-hambatan ini tidak beroperasi secara independen, melainkan membentuk sistem normatif yang saling menopang dan secara sistemis mengalihkan beban transisi kepada kelompok yang paling rentan komunitas sekitar PLTU, pekerja sektor batu bara, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan generasi mendatang tanpa menyediakan mekanisme perlindungan, partisipasi, maupun pemulihan yang memadai. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakmampuan regulasi transisi energi ketenagalistrikan Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan energi dan lingkungan bukan semata persoalan teknis-normatif, melainkan manifestasi dari desain regulasi yang menempatkan kepentingan teknis-ekonomi di atas keadilan struktural.