Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ragam Pengabdian
Annisa Annisa
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Environmental Science Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Unsur Individual dalam Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Annisa Annisa; R. Lina Sinaulan; Rahmat Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2026): September-Desember In Progress
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/28z2nj22

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas pemahaman atas keputusan dan tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum, sekaligus memunculkan persoalan pada unsur individual yang secara klasik menjadi karakter Keputusan Tata Usaha Negara bersama unsur konkret dan final. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara, dan kedudukan tindakan faktual sebagai objek sengketa, sementara parameter penentuan sifat individual, terutama ketika subjek tidak disebutkan secara eksplisit, belum memadai. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini merekonstruksi batas konseptual unsur individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman nama tidak memadai sebagai satu-satunya ukuran individualitas, sementara pendekatan yang hanya bertumpu pada dampak terhadap seseorang berisiko memperluas objek sengketa secara berlebihan. Artikel ini menawarkan Uji Empat Parameter Substantif Unsur Individual, yaitu keteridentifikasian subjek hukum, hubungan hukum yang spesifik, akibat hukum yang dapat ditelusuri, dan keterkaitan dengan kewenangan pemerintahan, yang dibaca secara kumulatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan warga, dan batas kompetensi peradilan administrasi.
Co-Authors R. Lina Sinaulan Rahmat Saputra