Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology PALAR : Pakuan Law Review
Moh Taufik
Universitas Dr. Soetomo
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Kepolisian Dalam Pembinaan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Hukum Liga Wahyu Mahardika; Dudik Djaja Sidharta; Moh Taufik
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11328

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pembinaan masyarakat sebagai upaya pencegahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan yuridis kewenangan kepolisian dalam melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat serta menelaah batasan kewenangan tersebut agar tidak melampaui fungsi preventif dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dan konsep pembinaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan yuridis kewenangan kepolisian dalam pembinaan masyarakat bertumpu pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan mandat kepada Polri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berada dalam batas kewenangan preventif dengan memperhatikan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar fungsi pembinaan masyarakat dapat berjalan secara efektif, humanis, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Disharmony in the Concept of the Death Penalty between the National Criminal Code and the Anti-Corruption Law Patrick Yehezkiel Bukanaung; Sri Astutik; Moh Taufik; Renda Aranggraeni
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol. 12 No. 2 (2026): Volume 12, Number 2 April-June 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i2.102

Abstract

This study examines the disharmony in the concept of the death penalty between the National Criminal Code and the Anti-Corruption Law in Indonesia. Article 2, paragraph (2) of the Anti-Corruption Law permits the imposition of the death penalty under certain circumstances, while Article 100 of the National Criminal Code positions the death penalty as an alternative punishment with a probationary period of ten years. This difference creates a normative conflict and raises legal uncertainty in the implementation of criminal law policies, particularly in corruption cases. The purpose of this study is to analyse the differences in the regulation of the death penalty and its implications for the Indonesian criminal justice system. This research is a normative legal study with a descriptive-analytical approach, using secondary data collected through library research and analysed qualitatively. The results indicate that the inconsistency between the two regulations reflects a lack of harmonisation in criminal law reform, potentially leading to differing interpretations and applications of the death penalty in corruption cases. Therefore, legal harmonisation is necessary to ensure legal certainty, justice, and consistency within the Indonesian criminal justice system.   Keywords: Death-Penalty, National-Criminal-Code, Anti-Corruption, Norms, Criminal.  
Co-Authors Dudik Djaja Sidharta Liga Wahyu Mahardika Patrick Yehezkiel Bukanaung Renda Aranggraeni Sri Astutik