Garuda - Garba Rujukan Digital

The Principle of Legal Relationship Between Syari’ah Banks and Customers Saving Their Money Sri Astutik
Hang Tuah Law Journal VOLUME 1 ISSUE 2, OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v1i2.92

Saving money in syari‟ah banks may be conducted through aqad Wadiah and aqad Mudharabah, in the form of wadiah giro, wadiah saving, mudharabah saving, mudharabah deposit, and other financial products in line with the syari‟ah of Islam. The legal relationship between syari‟ah banks and customers saving their money is an agreement specifically mentioned in a written contract about saving some money in syari‟ah banking, and it is called Aqad (i.e., contract). In financial collection, therelationship between syari‟ah banks and the customers (depositor) is in the form ofpartnership. The principle underlying that partnership is the principle of trust andamanah.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Produksi PT Yakult Indonesia Persada Sri Astutik; Ilya Farida
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 4 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i4.10652

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT Yakult Indonesia Persada. Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur yang menuntut produktivitas, ketepatan waktu, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 186 karyawan bagian produksi PT Yakult Indonesia Persada. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data telah melalui uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT Yakult Indonesia Persada. Secara parsial, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan produksi lebih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja yang kondusif serta tingkat disiplin kerja yang baik dibandingkan dengan gaya kepemimpinan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan diharapkan dapat lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan aman serta penerapan disiplin kerja yang konsisten guna meningkatkan kinerja karyawan bagian produksi.

Perlindungan Hak Privasi Debitur dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal Ahmad Aditya; Nur Handayati; Sri Astutik; Vieta Imelda
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3829

Penelitian ini mengkaji bentuk perjanjian antara debitur dan penyelenggara pinjaman online ilegal serta perlindungan hak privasi debitur dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online ilegal mengandung cacat kehendak dan sebab yang tidak halal sehingga berpotensi batal demi hukum. Cacat kehendak terjadi karena persetujuan debitur tidak diberikan secara bebas, melainkan lahir dalam kondisi kebutuhan ekonomi mendesak, tanpa ruang negosiasi, dan tanpa pemahaman yang memadai terhadap isi perjanjian. Sebab perjanjian dinilai tidak halal karena dibuat oleh penyelenggara yang beroperasi tanpa izin serta menggunakan data pribadi debitur untuk penagihan secara melawan hukum, sehingga bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Perlindungan hukum bagi debitur dapat ditempuh melalui mekanisme hukum perdata, khususnya dengan mengesampingkan klausul sepihak yang merugikan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Civil Dispute Resolution Strategy Through Alternative Dispute Resolution (ADR) Marlinda Martha Fenny Pandi; Sri Astutik; Fitri Ayuningtiyas; Vivi Sylvia Purborini
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1422

Civil dispute resolution in Indonesia is generally conducted through litigation; however, court proceedings are often time-consuming, costly, and tend to produce win-lose outcomes that may harm the relationship between the disputing parties. As an alternative, Alternative Dispute Resolution (ADR) offers a more efficient and constructive approach to resolving civil disputes. This study aims to examine the background of ADR as a strategy for civil dispute resolution and to analyze the effectiveness of mediation in court proceedings. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts. Secondary materials such as legal literature and scholarly journals support the analysis. The data are analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that ADR is philosophically grounded in the values of Pancasila, particularly deliberation and consensus, and sociologically aligned with Indonesia’s customary tradition of peaceful settlement. Although mediation is mandatory in civil cases, its effectiveness remains limited due to a lack of good faith from disputing parties, insufficient public understanding, and suboptimal implementation. In conclusion, ADR, particularly mediation, serves as a relevant and strategic mechanism for resolving civil disputes in Indonesia, but its success depends on the parties’ willingness to settle and the effective role of mediators and courts.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Produksi PT Yakult Indonesia Persada Sri Astutik; Ilya Farida
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 4 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i4.10652

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT Yakult Indonesia Persada. Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur yang menuntut produktivitas, ketepatan waktu, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 186 karyawan bagian produksi PT Yakult Indonesia Persada. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data telah melalui uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi di PT Yakult Indonesia Persada. Secara parsial, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan produksi lebih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja yang kondusif serta tingkat disiplin kerja yang baik dibandingkan dengan gaya kepemimpinan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perusahaan diharapkan dapat lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan lingkungan kerja yang nyaman dan aman serta penerapan disiplin kerja yang konsisten guna meningkatkan kinerja karyawan bagian produksi.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab KOMDIGI terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: A Juridical Analysis of KOMDIGI’s Liability for Personal Data Breaches Under the Personal Data Protection Law Ady Kriesna; Siti Marwiyah; Noenik Soekorini; Sri Astutik
Constitution Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Constitution Journal June 2026
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v5i1.330

The Ministry of Communication and Digital (Komdigi), as the manager of the country's personal data, is responsible for the security of digital infrastructure through the implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The purpose of this study is to identify data breaches within the Ministry. The purpose is to analyze the policies of government officials within the Ministry as a form of accountability for government agencies regarding data breaches under the PDP Law. This study uses a normative research method. The legal material collection procedure in this study is a literature review. The results indicate that factors causing data breaches include human error, IT system weaknesses, and a lack of cyber audits, such as the 2023 case that affected 1.3 million users. Officials' responsibilities are regulated in Article 55 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), which concerns data security due diligence, with administrative sanctions ranging from fines to criminal penalties or dismissal. Implementation still faces challenges such as a lack of cyber human resource training and cross-agency coordination Abstrak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selaku pengelola data pribadi negara bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur digital melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi celah kebocoran data di Kementerian Komdigi. Untuk menganalisis kebijakan pejabat pemerintahan di Kementerian Komdigi sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pemerintahan terkait kebocoran data berdasarkan UU PDP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu kajian literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kebocoran data meliputi kelalaian manusia, kelemahan sistem TI, minimnya audit siber, seperti kasus 2023 yang menyasar 1,3 juta pengguna. Tanggung jawab pejabat diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tentang due diligence pengamanan data, dengan sanksi administratif hingga pidana berupa denda atau pemecatan. Implementasi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pelatihan SDM siber dan koordinasi lintas instansi.

Integrasi Sanksi Pidana Perpajakan: Analisis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Pajak, KUHP, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2025 Liong Tai Fa; Wahyu Prawesthi; Sri Astutik; Siti Marwiyah
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 2 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i2.102

Latar Belakang: Penelitian ini menelaah sinkronisasi sanksi administrasi dan pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada UU HPP No. 7/2021, KUHP Nasional No. 1/2023, dan Perma No. 3/2025, didukung oleh sistem administrasi pajak berbasis Coretax serta PMK No. 108 & 111 Tahun 2025 mengenai akses informasi keuangan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Studi ini menyoroti pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif dalam praktik yudisial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sinkronisasi sanksi administrasi dan pidana; (2) menelaah penerapan prinsip ultimum remedium dalam pengadilan; (3) menilai peran Coretax dalam penegakan pajak digital; dan (4) merumuskan rekomendasi normatif untuk kerangka penegakan terpadu dan seimbang. Metode: Penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif, menganalisis 13 putusan pengadilan terkait faktur fiktif, manipulasi omzet, dan kejahatan pajak korporasi. Sumber data mencakup primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur akademik), dan tersier (kamus hukum), dianalisis dengan silogisme deduktif kualitatif-normatif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan Perma No. 3/2025 menjadi instrumen kunci dalam penerapan ultimum remedium, mengutamakan denda dan pelunasan tunggakan pajak dibandingkan penahanan, sesuai prinsip keadilan restoratif. Coretax memperkuat bukti digital, sementara doktrin pertanggungjawaban korporasi menjamin akuntabilitas proporsional. Konsistensi yudisial dalam penerapan sanksi finansial menjaga penerimaan negara dan efek jera. Kesimpulan: Integrasi UU HPP, KUHP Nasional, Perma No. 3/2025, dan Coretax memberikan kepastian hukum yang menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dan hak konstitusional wajib pajak, membentuk kerangka modern untuk penegakan hukum pidana perpajakan.

The Legal Impact of Free Nutritious Food Programs Due to Mass Poisoning in East Java Region Reviewed from a Human Rights Perspective Fitri Ayu Raamdhani; Vieta Imelda Cornelis; Sri Astutik; Nur Handayati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52454

This study uses a normative legal research method with a conceptual approach (Conceptual Approach) and a case approach (Case Approach). The main data sources are primary legal materials (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, regulations related to food safety) and secondary legal materials (scientific journals, proceedings, and news reports related to the MBG poisoning incident in East Java). The mass poisoning incident in the MBG program in East Java indicates a violation of the state's obligation to guarantee human rights. The state, through the program implementing apparatus, was negligent in applying the principle of due diligence. The results of the study indicate a lack of substantive norms related to minimum hygiene standards (SLHS/HACCP) and accountability in the food supply and supervision chain. The legal impacts that arise include criminal, civil, and administrative liability for catering providers and related officials who are proven negligent, as well as violations of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning the right to a prosperous life physically and mentally. Systemic reforms in the governance of the MBG program, strengthening of food safety regulations, and transparent legal accountability mechanisms are needed to restore victims' rights and prevent recurrence of incidents.

Legal Protection for Healthcare Workers in The Management of Infectious Diseases Under Health Laws and Regulations Ago Harlim; Sri Astutik; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 7 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i7.53308

In medical emergencies, healthcare workers play a vital role in controlling infectious diseases, despite facing serious social, legal, and occupational health risks. During such situations, they often cope with extreme stress, social isolation, and potential legal claims arising from the care they provide. Therefore, ensuring legal protection for healthcare providers is a fundamental element in maintaining the continuity of high-quality and balanced health services. The purpose of this paper is to examine the forms of legal protection for medical workers in managing infectious disease outbreaks as regulated under the Health Quarantine Law. This study, entitled Legal Protection for Healthcare Workers in the Management of Infectious Diseases Under Health Laws and Regulations, highlights the framework of rights and obligations for healthcare personnel, as well as the state’s responsibility in providing legal safeguards during quarantine-related interventions. The research adopts a normative legal research design, applying both statutory and conceptual approaches. Data were collected from primary legal sources, such as relevant health quarantine regulations and legislation governing medical personnel, as well as secondary sources including academic literature, scholarly journals, and expert commentaries, along with tertiary sources for supplementary context. The analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive understanding of how legal instruments protect healthcare workers during infectious disease outbreaks.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search