Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Thomas Febria
Universitas Ekasakti
Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelatihan Mandi Wajib dalam Perspektif Fikih Wanita: Kajian Teoritis dan Praktis bagi Komunitas Perempuan Gusmarni Gusmarni; M. Hidayat Ediz; Erwan Erwan; Rama Dhini Permasari Johar; Thomas Febria; Zulfadli Zulfadli
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 8, No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v8i1.4603

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh mitra bahwa masih rendahnya pengetahuan komunitas perempuan binaan Badan Usaha Milik Masyarakat/BUMAS Nagari Bukit Tandang, terkait permasalahan seputar mandi wajib. Hal ini didapat dari hasil pretest dan observasi awal bahwa mitra pengabdian juga membutuhkan kegiatan pengabdian terkait hal tersebut karena kurangnya tenaga ahli untuk menyampaikan materi tersebut. Sehingga kegiatan pengabdian ini dirasa perlu untuk dilaksanakan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat binaan tentang fikih perempuan, terutama yang berkenaan dengan hukum, tata cara mandi wajib menurut tuntunan sunah dan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Peserta kegiatan ini berjumlah 13 orang. Penulis melakukan kegiatan pengabdian ini dengan metode PAR (Participation Action Research) yang terdiri dari 5 tahapan yakni diagnosis/identifikasi masalah, perencanaan aksi, pelaksanaan aksi, evaluasi, dan penentuan temuan. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi seputar masalah mandi wajib. yakni dari tidak ada yang mendapat nilai sangat baik ketika pretest naik menjadi 69,2 % pada posttest. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan peserta dalam praktek mandi wajib sesuai sunnah Rasulullah. Kegiatan ini secara empiris menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan literasi fikih perempuan, terutama tentang mandi wajib, di kalangan perempuan komunitas dampingan.Kata kunci: Fikih Wanita, Komunitas Perempuan, Participation Action Research. 
Efektivitas Koordinasi Antar Unit Kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Mewujudkan Visi Pendidikan di Sumatera Barat Rika Hidayati Nasrul; Iyah Faniyah; Thomas Febria
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fx0dn976

Abstract

Koordinasi merupakan salah satu fungsi penting dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan antar unit kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tanpa koordinasi yang baik, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, serta inefisiensi administrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi memiliki dimensi yuridis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi pendidikan di Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama di dukung pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta peraturan daerah dan peraturan gubernur di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, pengaturan tersebut belum dirumuskan secara operasional dan sistematis sehingga pelaksanaan koordinasi antar unit kerja belum berjalan secara efektif. Lemahnya standar operasional prosedur, mekanisme koordinasi lintas unit, serta masih kuatnya budaya kerja sektoral menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas koordinasi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.
Co-Authors Erwan Erwan Gusmarni Gusmarni Iyah Faniyah, Iyah M. Hidayat Ediz Rama Dhini Permasari Johar Rika Hidayati Nasrul Zulfadli Zulfadli