Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Aliza Sakinah
Universitas Pelita Harapan
Aerospace Engineering Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Mathematics

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Batasan Kebebasan Berkontrak dan Hukum Waris dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berupa Tanah Tak Terbagi Melalui Akta Perdamaian (Dading) Aliza Sakinah; Sahat Simarmata; Ester Stefany Sahelangi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 4 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i4.5774

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi sengketa tanah waris yang belum terbagi serta penggunaan Akta Perdamaian (dading) sebagai instrumen penyelesaiannya yang kerap berbenturan dengan hukum waris, khususnya terkait hak mutlak (legitieme portie). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta perdamaian yang mengesampingkan legitieme portie serta akibat hukumnya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah dan perlindungan bagi ahli waris yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung analisis yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MA No. 1125 K/Pdt/2001, No. 2686 K/Pdt/1992, dan No. 390 PK/Pdt/2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian yang melanggar legitieme portie tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata) sehingga batal demi hukum dan tidak sah sebagai alas hak. Akibatnya, pendaftaran peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat administratif dan dapat dibatalkan. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan dapat ditempuh melalui gugatan perdata (Perbuatan Melawan Hukum) dan upaya administrasi (pembatalan sertipikat di BPN atau gugatan ke PTUN). Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak memiliki batas dan tidak dapat melanggar hukum yang bersifat imperatif, serta memberikan pedoman bagi notaris, BPN, dan hakim dalam menilai keabsahan akta perdamaian atas tanah waris.
Keadilan Lingkungan pada Skala Mikro: Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas di RT 08/RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia Sahat Parlindungan Simarmata; Taufiq Supriadi; Ester Stefany Sahelangi; Aliza Sakinah
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i1.643

Abstract

Latar belakang: Permukiman padat perkotaan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses terhadap ruang hijau, sanitasi layak, drainase berfungsi, dan pengelolaan sampah. Kondisi ini mencerminkan persoalan keadilan lingkungan, di mana kelompok rentan menanggung beban risiko lingkungan akibat kepadatan, keterbatasan lahan, dan lemahnya tata kelola lokal. Meskipun prinsip keadilan lingkungan memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009, implementasinya pada skala mikro, khususnya tingkat Rukun Tetangga (RT), masih jarang dikaji secara analitis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana tata kelola berbasis komunitas di RT 08/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, mewujudkan dimensi keadilan lingkungan distributif, prosedural, dan pengakuan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode: Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap tujuh informan kunci, serta dokumentasi RT Online dan regulasi terkait. Analisis dilakukan secara tematik berbasis kerangka tiga dimensi keadilan lingkungan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil: Ketiga dimensi keadilan lingkungan terwujud melalui distribusi fasilitas hijau yang relatif merata, partisipasi kolektif dalam pengelolaan drainase dan sampah, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal warga. Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan riwayat banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi, dan kolaborasi multi-pihak. Namun, kesenjangan partisipasi dan keterbatasan drainase makro masih menjadi tantangan. Kesimpulan: Penelitian ini berkontribusi secara konseptual dan implementatif dengan menawarkan model analitis tata kelola RT berbasis keadilan lingkungan yang adaptif bagi permukiman padat lainnya, sekaligus menekankan pentingnya formalisasi mekanisme partisipasi dan transparansi data pada level kelurahan dan kecamatan.
Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam: Analisis Yuridis-Normatif Berbasis Maqasid Al-Syari‘Ah Ester Stefany Sahelangi; Sahat Parlindungan Simarmata; Aliza Sakinah
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 5 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i5.5849

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan struktural yang mencederai relasi sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam pernikahan. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah memberikan definisi luas atas KDRT, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan Pengadilan Agama tidak menyebut KDRT secara eksplisit—menimbulkan kesenjangan normatif yang berdampak pada disparitas putusan. Artikel ini mengkaji legitimasi KDRT sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis maqasid al-syari‘ah. Metode penelitian adalah doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan maqasid. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur’an, hadis, KHI, serta UU No. 23 Tahun 2004; bahan sekunder berupa kitab tafsir, fatwa, dan jurnal akademik terindeks. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, reinterpretasi Q.S. An-Nisa’ [4]: 34 dengan paradigma mubadalah dan kontekstualisasi nushuz menolak legitimasi kekerasan terhadap istri. Kedua, seluruh tipologi KDRT pada Pasal 5 UU PKDRT secara substantif memenuhi rumusan Pasal 116 huruf (d) dan (f) KHI sebagai alasan perceraian. Ketiga, dari perspektif maqasid, KDRT melanggar lima tujuan syariat (al-daruriyyat al-khams) sehingga cerai gugat berfungsi sebagai instrumen daf‘ al-darar. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum antara UU PKDRT dengan KHI melalui penerbitan SEMA/PERMA serta penguatan pedoman teknis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menilai bukti KDRT.
Co-Authors Ester Stefany Sahelangi Sahat Parlindungan Simarmata Sahat Simarmata Taufiq Supriadi