Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PESHUM Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Agnes Fitryantica
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Sentra Wahana Kekayaan Intelektual dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual (Hak Paten) pada Perguruan Tinggi Vokasi Rachmat Arnanda; Dhea Tisane Ardhan; Ratna Khoirunnisa; Ifa Saidatuningtyas; Agnes Fitryantica
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15794

Abstract

Perlidungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal penting untuk melindungi kekayaan intektual (KI) seseorang. Oleh sebab itu, perlindungan HKI dimasukkan dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagai salah satu perguruan tinggi klatser utama telah memiliki Wahana HKI yang dikenal dengan nama Wahana HKI, berdirinya Wahana HKI membuat PNJ sebagai lembaga diperlukan komitmennya untuk memfasilitasi berjalannya Wahana HKI untuk melakukan proses perolehan HKI atas berbagai potensi yang dimiliki sangat diperlukan. Dengan kata lain, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mutlak harus didukung, difasilitasi, dan dipermudah oleh semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan karena kekayaan intelektual (intellectual property) memiliki nilai-nilai moral (moral values) dan ekonomi (economic values). Jurusan Teknik Mesin merupakan salah satu jurusan yang beberapa tenaga pendidiknya mendapatkan dana hibah untuk menghasilkan riset dan inovasi, berdasarkan hasil riset terdapat 17 hasil riset yang telah didaftarkan paten melalui Wahana HKI. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana peran Wahana HKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang ada pada Jurusan Teknik Mesin PNJ. Metode kualitatif digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dimana penelitian dirancang melalui variasi tidak terlalu rumit dengan kedalaman bahasan yang tidak terbatas. Penelitian akan dikelompokan menjadi tiga tahapan yaitu tahapan pra pendahuluan, tahapan lapangan dan tahapan pengolahan data. Proses pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber yang dipilih dan focus group.
Penerapan E-Government dalam Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana di Kepolisan Sektor Muhammad Jafarus Yusuf; Agnes Fitryantica
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i1.820

Abstract

Pelayanan Publik di Era Kenormalan Baru merupakan tantangan transformasi diseluruh kewajiban pelayanan aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Maka dalam penelitian ini fokus kepada Kepolisian dalam menjawab tantangan pelayanan publik penerapan berbasis e-Government dan HAM yang bersifat kebutuhan adminstrasi khususnya dalam hal pembuatan Surat Keterangan Catatan Polisi (SKCK) secara online lewat aplikasi POLRI Super (Super Apps Presisi) khususnya kepada mantan narapidana di Kepolisian sector (Polsek) Kedung Waringin. Rumusan Penelitian menggambarkan kontradiksi antara penerapan E-Government dengan HAM yaitu terkait tidak terintegritas data mantan narapidana dari hulu ke hilir (Polsek, Polres, Polda, dan Pengadilan serta Kejaksaaan) yang dimana data tidak terintegrasi menyebabkan kerugian bagi mantan narapidana saat menggunakan SKCK itu untuk melamar kerja data tidak lengkap dan rehabilitasi nama baiknya. Disamping itu menjawab bagaimana pelayanan SKCK dengan berbasis E-Government dan berbasis HAM bagi mantan narapidana bisa membuat skck cepat adminstrasi, tanpa diskriminasi, pungli (Pungutan Liar), dan kemanfaatan hukum. Dengan Menggunakan Metode normatif dan empiris dengan cara wawancara kepada pegawai, masyarakat, dan mantan narapidana serta literasi yang berkaitan yang melakukan pelayanan SKCK. Berdasarkan hasil memberikan gambaran kualitatif dampak efektif dan efesien pelayanan SKCK berbasis E-Government dan HAM untuk mantan narapidana mendapatkan kesempatan kedua dan tidak menjadi residivis.
Co-Authors Dhea Tisane Ardhan Ifa Saidatuningtyas Muhammad Jafarus Yusuf Rachmat Arnanda Ratna Khoirunnisa