Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Journal of Community Development PESHUM Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Agnes Fitryantica
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Sentra Wahana Kekayaan Intelektual dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual (Hak Paten) pada Perguruan Tinggi Vokasi Rachmat Arnanda; Dhea Tisane Ardhan; Ratna Khoirunnisa; Ifa Saidatuningtyas; Agnes Fitryantica
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15794

Abstract

Perlidungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal penting untuk melindungi kekayaan intektual (KI) seseorang. Oleh sebab itu, perlindungan HKI dimasukkan dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagai salah satu perguruan tinggi klatser utama telah memiliki Wahana HKI yang dikenal dengan nama Wahana HKI, berdirinya Wahana HKI membuat PNJ sebagai lembaga diperlukan komitmennya untuk memfasilitasi berjalannya Wahana HKI untuk melakukan proses perolehan HKI atas berbagai potensi yang dimiliki sangat diperlukan. Dengan kata lain, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mutlak harus didukung, difasilitasi, dan dipermudah oleh semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan karena kekayaan intelektual (intellectual property) memiliki nilai-nilai moral (moral values) dan ekonomi (economic values). Jurusan Teknik Mesin merupakan salah satu jurusan yang beberapa tenaga pendidiknya mendapatkan dana hibah untuk menghasilkan riset dan inovasi, berdasarkan hasil riset terdapat 17 hasil riset yang telah didaftarkan paten melalui Wahana HKI. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana peran Wahana HKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang ada pada Jurusan Teknik Mesin PNJ. Metode kualitatif digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dimana penelitian dirancang melalui variasi tidak terlalu rumit dengan kedalaman bahasan yang tidak terbatas. Penelitian akan dikelompokan menjadi tiga tahapan yaitu tahapan pra pendahuluan, tahapan lapangan dan tahapan pengolahan data. Proses pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber yang dipilih dan focus group.
Penerapan E-Government dalam Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana di Kepolisan Sektor Muhammad Jafarus Yusuf; Agnes Fitryantica
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i1.820

Abstract

Pelayanan Publik di Era Kenormalan Baru merupakan tantangan transformasi diseluruh kewajiban pelayanan aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Maka dalam penelitian ini fokus kepada Kepolisian dalam menjawab tantangan pelayanan publik penerapan berbasis e-Government dan HAM yang bersifat kebutuhan adminstrasi khususnya dalam hal pembuatan Surat Keterangan Catatan Polisi (SKCK) secara online lewat aplikasi POLRI Super (Super Apps Presisi) khususnya kepada mantan narapidana di Kepolisian sector (Polsek) Kedung Waringin. Rumusan Penelitian menggambarkan kontradiksi antara penerapan E-Government dengan HAM yaitu terkait tidak terintegritas data mantan narapidana dari hulu ke hilir (Polsek, Polres, Polda, dan Pengadilan serta Kejaksaaan) yang dimana data tidak terintegrasi menyebabkan kerugian bagi mantan narapidana saat menggunakan SKCK itu untuk melamar kerja data tidak lengkap dan rehabilitasi nama baiknya. Disamping itu menjawab bagaimana pelayanan SKCK dengan berbasis E-Government dan berbasis HAM bagi mantan narapidana bisa membuat skck cepat adminstrasi, tanpa diskriminasi, pungli (Pungutan Liar), dan kemanfaatan hukum. Dengan Menggunakan Metode normatif dan empiris dengan cara wawancara kepada pegawai, masyarakat, dan mantan narapidana serta literasi yang berkaitan yang melakukan pelayanan SKCK. Berdasarkan hasil memberikan gambaran kualitatif dampak efektif dan efesien pelayanan SKCK berbasis E-Government dan HAM untuk mantan narapidana mendapatkan kesempatan kedua dan tidak menjadi residivis.
Balancing Individual Political Rights and Institutional Integrity in an Islamic Constitutional Perspective on Party Switching in Indonesia Andi Sugirman; Irfan Amir; Andri Sutrisno; Agnes Fitryantica; Sholihin Bone
El-Mashlahah Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v15i2.9995

Abstract

The study examined the regulation of party switching among members of Indonesia’s Regional People’s Representative Councils (DPRD) through an integrated analysis of constitutional law, political rights theory, and Indonesian Islamic jurisprudence. It critically evaluated Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XXI/2023 to assess how individual political rights are balanced with institutional stability. Employing a normative legal research approach, the study combined statutory, case-based, and conceptual analyses, enriched with comparative insights from Malaysia, Pakistan, India, and South Africa. The findings found out that current legal mechanisms, particularly the Inter-Temporal Replacement (PAW) procedure under Article 193 of Law No. 23 of 2014, disproportionately empower political parties, undermining electoral legitimacy and legislators’ autonomy. By integrating maqāṣid al-sharī‘ah principles, including al-‘adl (justice), al-maṣlaḥah (public welfare), amanah (trust), and ḥurriyyah siyāsiyyah (political freedom), the study proposed normative and practical reforms to enhance proportionality, transparency, and fairness in regulating party switching. The research contributed to scholarship by linking constitutional law, political representation, and Islamic ethical principles, providing theoretical insights and actionable recommendations to strengthen democratic representation, protect political rights, and reinforce institutional legitimacy in Indonesia.
Model Pendampingan Berbasis Komunitas: Implementasi Program Sahabat Saksi dan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Manggarai, Tebet Jakarta Selatan Feny Windiyastuti; Ina Heliany; Radian Syam; Agnes Fitryantica
Journal of Community Development Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i2.1828

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual melalui penerapan model pendampingan berbasis komunitas di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Program Sahabat Saksi dan Korban dirancang sebagai respons terhadap keterbatasan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanganan awal, dan pendampingan anak korban kekerasan seksual. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, pemetaan kebutuhan, diskusi kelompok terarah, pelatihan relawan komunitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat, orang tua, dan relawan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual pada anak, serta meningkatnya kesiapan kader dalam merespons kasus secara cepat dan tepat. Relawan yang telah dilatih mampu memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, memberikan pertolongan pertama psikososial, serta mendampingi keluarga korban dalam mengakses layanan rujukan resmi seperti kelurahan, kepolisian, dinas sosial, dan P2TP2A. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas mampu memperkuat koordinasi lintas pihak dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Secara keseluruhan, program ini menyimpulkan bahwa model pendampingan berbasis komunitas efektif dalam memperkuat sistem dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual dan memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.
Co-Authors Amir, Irfan Andi Sugirman Andri Sutrisno Dhea Tisane Ardhan Feny Windiyastuti Ifa Saidatuningtyas Ina Heliany Muhammad Jafarus Yusuf Rachmat Arnanda Radian Syam Ratna Khoirunnisa Sholihin Bone