Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum dan Demokrasi (HD) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Environmental Insight Journal
Akmal Aminudin
Universitas Muhammadiyah Maumere
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penguatan Integritas Institusi Melalui Strategi Pencegahan Korupsi Dilingkungan Kepolisian Resor Sikka: Penelitian Akmal Aminudin; Chusnul Mar’iyah Mahmud; Ayuni Setiawati; Mutia Malmar; Ensu; Nadila; Asti Junianti; Deswita; Muhammad Jaluding
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Resor Sikka dalam meningkatkan integritas institusi kepolisian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap anggota Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kepolisian Resor Sikka. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama dalam pencegahan korupsi di Kepolisian Resor Sikka dilakukan melalui penerapan zona integritas, penguatan pengawasan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pelibatan masyarakat dalam mekanisme pelaporan dugaan korupsi. Namun demikian, upaya pencegahan korupsi di Kepolisian Resor Sikka masih menghadapi beberapa kendala, terutama kompleksitas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan adanya kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota kepolisian untuk menjaga integritas institusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan strategi pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian, khususnya pada tingkat daerah.
Internalisasi Nilai Anti Korupsi Dalam Budaya Kerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sikka: Penelitian Akmal Aminudin; Salmawaty; Maria Aprilia Venerani Gokun; Vinsensia Mayestica Sefrina; Prisca Maltildis; Iva Sutari; Yuyun Sutari; Thomas Vitalis
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5505

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak pada melemahnya integritas aparatur dan kualitas pelayanan publik, sehingga upaya pencegahan perlu dilakukan secara preventif melalui internalisasi nilai anti korupsi dalam budaya kerja birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses, makna, dan praktik internalisasi nilai anti korupsi dalam budaya kerja pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sikka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan secara purposive, meliputi pimpinan, pejabat struktural, pengawas, serta staf. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai anti korupsi berlangsung melalui pembiasaan nilai budaya kerja, keteladanan pimpinan, serta integrasi nilai anti korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Internalisasi tersebut dimaknai sebagai upaya membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam mewujudkan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, nilai anti korupsi tercermin dalam perilaku kerja pegawai yang mengedepankan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai anti korupsi sebagai strategi strategis dalam memperkuat budaya kerja aparatur pemerintahan.
Budaya Integritas dan Pencegahan Praktik Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka: Penelitian Akmal Aminudin; Siti Khadijah Abdul Kadir; Maria Stefania; Ayusari; Firmina Dinenti Bajo; Nurul Adna Pratiwi; Maria Yustalia So’i; Nurul Umaya
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya integritas dan upaya pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka. Fokus penelitian meliputi nilai-nilai integritas yang diterapkan dalam lingkungan kerja, bentuk pencegahan gratifikasi, serta peran pimpinan dan aparatur dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pimpinan, aparatur pengadilan, serta Tim Zona Integritas atau Unit Pengendalian Gratifikasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya integritas di Pengadilan Agama Maumere telah diinternalisasikan melalui kepatuhan terhadap kode etik, standar operasional prosedur, dan komitmen kelembagaan seperti Pakta Integritas dan Zona Integritas. Pencegahan praktik gratifikasi dilakukan secara sistematis melalui kebijakan internal, sosialisasi larangan gratifikasi, media informasi, serta mekanisme pengaduan yang transparan. Pimpinan berperan sebagai teladan utama, didukung oleh aparatur dan Tim Integritas dalam memperkuat budaya anti korupsi. Meskipun demikian, tantangan masih berasal dari faktor eksternal, khususnya pemahaman masyarakat terhadap batasan antara pemberian dan gratifikasi.
Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif di Desa Waiara Kabupaten Sikka Akmal Aminudin; Florentino G.G. Rande; Maria Regina S. Efendi; Fitiyani Binti Zein Al – Husein; Intan Nur Aini; Santi Mardia Sidin; Cici Mariani; Maryono Maryono; Basilius Ile Atan Maran
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 26 No 1 (2026): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v26i1.129

Abstract

This study aims to analyze the extent to which the Development Planning Deliberation (Musrenbang) is effective in supporting the implementation of participatory democracy in Waiara Village, Sikka Regency. Musrenbang serves as a crucial tool in development planning, fostering collaboration between the government and the community to jointly formulate development plans. The study employs a qualitative approach with a case study design, conducted between April and May 2026. Data collection involved in-depth interviews with the village head, Village Consultative Body (BPD) members, community leaders, youth representatives, and local residents, supplemented by direct observation and document analysis. The findings indicate that the implementation of Musrenbang in Waiara Village is effective in fostering participatory democracy. This is evidenced by the active efforts of the BPD to gather aspirations down to the neighborhood (RT) and hamlet levels, the inclusive participation of diverse sectors, high community attendance and enthusiasm, the freedom to express opinions without pressure, and the collaborative determination of priorities during the deliberation forum. The outcomes of the Musrenbang generally align with the community's actual needs, reflecting aspirations gathered directly from the field. The primary challenge encountered is the limited Village Budget (APBDes), which prevents the realization of all community proposals; conversely, there are virtually no obstacles regarding community participation itself. The study concludes that the Musrenbang in Waiara Village has evolved beyond a mere administrative procedure into a vital vehicle for participatory democracy, although communication mechanisms regarding the follow-up on unaccommodated proposals require strengthening to sustain community trust and enthusiasm for participation.
Penerapan POAC dalam Pencegahan Penyakit Akibat Kerja Berbasis Lingkungan pada Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Elisabeth Evenince; Akmal Aminudin; Yoseph Keytimu
Environmental Insight Journal Vol 3 No 1 (2027): Januari
Publisher : Postgraduate Faculty, Yogyakarta Institut of Technology, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37412/eij.v3i1.510

Abstract

Illegal sand mining activities are still a common phenomenon in various regions of Indonesia, including in Watutena Village, Nelle District, Sikka Regency. These activities are carried out without formal permits and without adequate occupational health protection mechanisms, so workers face a very high risk of environment-based occupational diseases. This study aims to describe and analyze the application of the POAC management functions (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) in efforts to prevent environment-based occupational diseases in illegal sand mining activities in Watutena Village. This study uses a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with seven key informants, direct field observations, and documentation studies. The study results show that all POAC elements were not applied in a structured way, with most indicators (six out of eight) scoring zero. Three main risk factors identified included exposure to silica dust (71.4% of workers reported respiratory symptoms), manual lifting ergonomics (71.4%), and direct sun exposure (85.7%). The illegal status and lack of occupational health and safety management put these activities outside government supervision.
Co-Authors Asti Junianti Ayuni Setiawati Ayusari Basilius Ile Atan Maran Chusnul Mar’iyah Mahmud Cici Mariani Deswita Elisabeth Evenince Ensu Firmina Dinenti Bajo Fitiyani Binti Zein Al – Husein Florentino G.G. Rande Intan Nur Aini Iva Sutari Maria Aprilia Venerani Gokun Maria Regina S. Efendi Maria Stefania Maria Yustalia So’i Maryono Maryono Muhammad Jaluding Mutia Malmar Nadila Nurul Adna Pratiwi Nurul Umaya Prisca Maltildis Salmawaty Santi Mardia Sidin Siti Khadijah Abdul Kadir Thomas Vitalis Vinsensia Mayestica Sefrina Yoseph Keytimu Yuyun Sutari