Gilbert Septian Taruli Silitonga
Universitas Negeri Medan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Penelitian Gilbert Septian Taruli Silitonga; Yogi Radika Yuda Lubis; Yoga Alfrido Purba; Angga Ryan Syahputra; Reza Ramadhana; Fitrawaty; Putri Sari M J Silaban
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6128

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2020–2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Investasi/BKPM. Teknik analisis yang digunakan meliputi model Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh model estimasi, yang mengindikasikan peran strategis investasi asing dalam mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui transfer teknologi dan efek pengganda. Sementara itu, PMDN menunjukkan pengaruh yang cenderung tidak konsisten, bahkan negatif pada beberapa model, yang disebabkan oleh rendahnya efisiensi penggunaan modal yang tercermin dalam tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Secara simultan, PMDN dan PMA berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas investasi dan kebijakan pendukung. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan investasi melalui peningkatan efisiensi, debirokratisasi, dan penguatan sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Analisis Sistem Akuntansi Instansi dalam Upaya Pencegahan Kerugian Daerah Berdasarkan Temuan BPK pada LKPD Provinsi Sumatera Utara: Penelitian Gilbert Septian Taruli Silitonga; Yogi Radika Yuda Lubis; Yoga Alfrido Purba; Angga Ryan Syahputra; Putri Kemala Dewi Lubis; Nela Permata Sari Lubis
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6069

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem akuntansi instansi dalam upaya pencegahan kerugian daerah berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan data sekunder berupa literatur, dokumen resmi, serta laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi instansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapan sistem tersebut, seperti ketidaktepatan pencatatan transaksi, lemahnya pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Temuan BPK menjadi indikator penting adanya celah dalam sistem akuntansi yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem akuntansi instansi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, sistem akuntansi instansi diharapkan mampu berfungsi secara optimal dalam mencegah kerugian daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.