Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH
Abu Nawas
Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Cerai Gugat Secara Verstek dalam Penentuan Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Serang Banten Budi Bofiola Marpaung; Abu Nawas; Rasman Habeahan; Indrayanto Indrayanto
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 4 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i4.50746

Abstract

Secara normatif, perkara verstek dalam konteks cerai gugat diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu ketika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah. Dari perspektif hukum acara, kasus verstek menempatkan Pengadilan Agama pada situasi kompleks karena sering berhadapan dengan tergugat (suami) yang absentee tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji efektivitas penerapan ketentuan hukum mengenai hak hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak dalam putusan cerai gugat secara verstek di Pengadilan Agama Serang, Banten; dan 2) mengidentifikasi kendala serta implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal atau yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya menganalisis hukum sebagai norma yang otonom (law in the books), tetapi juga memahami hukum sebagai institusi sosial yang beroperasi dalam konteks empiris (law in action). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, analisis putusan pengadilan, serta studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum dalam putusan verstek bersifat parsial. Hak hadhanah efektif secara prosedural karena memberikan kepastian hukum administratif bagi ibu sebagai penggugat, namun lemah secara substansial akibat ketidakhadiran tergugat yang menghalangi penggalian mendalam terhadap kompetensi ibu sebagai pemegang hak asuh. Sementara itu, hak nafkah anak ditemukan tidak efektif, baik dalam penetapan maupun eksekusi. Penetapan nafkah sering dilakukan secara pro justitia tanpa bukti konkret kemampuan ekonomi tergugat, sehingga putusan sulit dijalankan ketika tergugat tidak kooperatif atau tidak memiliki harta yang dapat disita. Ratio decidendi hakim didasarkan pada kepastian hukum dan perlindungan anak, namun terbatas oleh tidak terpenuhinya asas kontradiktif (audi et alteram partem), sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan substantif. Kendala yuridis baik prosedural seperti panggilan tidak sah, maupun materiil seperti norma kabur dan kesulitan eksekusi berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak anak, terutama pada hak nafkah yang kerap tidak terealisasi, menjadikan putusan kehilangan daya guna.  Kata Kunci: verstek, hadhanah, nafkah anak, putusan cerai gugat.  
Analisis Yuridis Optimalisasi Limbah Karet Dalam Rantai Bisnis Berdasarkan Prinsip hukum Ekonomi Lingkungan Lasemin Lasemin; Abu Nawas; Rasman Habeahan; Indrayanto Indrayanto
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i2.50798

Abstract

Penelitian ini menganalisis optimalisasi nilai ekonomi limbah karet dalam kerangka pembangunan berkelanjutan melalui perspektif hukum ekonomi lingkungan, dengan studi kasus di Kota Serang, Provinsi Banten. Meskipun kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah membuka peluang pemanfaatan limbah B3, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sosio-legal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (regulator, industri, akademisi, masyarakat) dan data sekunder dari studi dokumen peraturan, laporan, serta jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara interaktif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta konsep ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 1.500 ton limbah karet tahunan di Kota Serang, hanya 15% yang termanfaatkan, sementara potensi nilai tambah mencapai Rp. 4,5–7,5 miliar per tahun belum tergarap optimal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh keterbatasan pengawas lingkungan (5 orang untuk 150 perusahaan), minimnya insentif fiskal, rendahnya kesadaran masyarakat, serta dominasi budaya industri linier. Penelitian ini merumuskan strategi terintegrasi yang mencakup penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) melalui Peraturan Daerah, penguatan inspeksi berbasis teknologi (CEMS, citra satelit), pemberian insentif fiskal, fasilitasi pembiayaan hijau, kebijakan pengadaan pemerintah untuk produk daur ulang (aspal karet, material bangunan), serta pengembangan bank sampah digital dan pelatihan kewirausahaan berbasis limbah. Strategi ini diharapkan mampu menyeimbangkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: profit (penghematan biaya 20-30%, pertumbuhan pasar 15-20%), planet (pengurangan limbah ke TPA 30%, penurunan emisi karbon), dan people (penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat Rp200.000-500.000 per bulan). Kata Kunci: optimalisasi limbah karet, strategi hukum ekonomi, pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, extended producer responsibility, Kota Serang
Evaluating the Implementation of Government Regulation No. 22 of 2021 on Environmental Protection and Management: A Study of AMDAL Compliance in Sand Mining Nanda Sholihatunnisa; Abu Nawas; Muh Nasir
BULETIN ADALAH Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v10i1.50856

Abstract

Poorly managed sand mining activities can lead to environmental degradation, including land degradation, water pollution, and ecosystem disruption. Government Regulation No. 22 of 2021 mandates the preparation of Environmental Impact Assessments (AMDAL) as part of environmental protection and management. This study aims to examine the implementation of this regulation, particularly the AMDAL requirement in sand mining activities in Pancanegara Village, Pabuaran District, Serang Regency. It also analyzes the positive and negative impacts of such activities on the local community. This research employs an empirical juridical method, combining a statutory and field approach. Data were collected through literature review and field research and analyzed qualitatively. The findings reveal that the implementation of the AMDAL requirement under Government Regulation No. 22 of 2021 has not been optimal. Contributing factors include limited supervision by authorities, low awareness among business actors, and administrative challenges in the licensing process. While sand mining contributes to local economic development, it also results in environmental damage, pollution, and social changes within the community. Keywords: Government Regulation No. 22 of 2021, AMDAL, sand mining, environmental protection, law enforcement.
A Juridical Analysis of Rehabilitation Policy as an Alternative to Criminal Punishment for Narcotics Abusers from a Restorative Justice Perspective Syaiful Kurniawan; Abu Nawas; Muh Nasir
BULETIN ADALAH Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v10i1.50861

Abstract

Rehabilitation policy as an alternative to criminal punishment for narcotics abusers has a strong juridical foundation and is aligned with the principles of restorative justice. However, its effective implementation requires regulatory harmonization, capacity building of law enforcement officers, and adequate rehabilitation facilities. This study aims to analyze the juridical framework of rehabilitation policies for narcotics abusers from a restorative justice perspective. The main issues addressed are: (1) how medical rehabilitation for drug addicts is implemented in legal practice, and (2) what obstacles hinder its implementation and law enforcement efforts. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary sources, including laws and regulations on narcotics and rehabilitation, and secondary sources such as literature, journals, and legal documents. Data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that rehabilitation policies are legally recognized as a form of protection for narcotics abusers, who are essentially victims. Nevertheless, challenges persist, including punitive-oriented perspectives among law enforcement, limited rehabilitation facilities, and suboptimal inter-agency coordination. A restorative justice approach offers a more humane resolution by emphasizing recovery, social reintegration, and the reduction of the negative impacts of imprisonment. Keywords: Rehabilitation, Narcotics Abusers, Alternative Sentencing, Restorative Justice.
Enhancing Enforcement Strategies Against Illegal Fishing: A Socio-Legal Analysis of Water Police Operations in Jakarta Waters under Law No. 45 of 2009 Muharom Muharom; Muh Nasir; Abu Nawas
BULETIN ADALAH Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v10i1.50862

Abstract

Illegal fishing remains a persistent challenge in Indonesia, undermining economic sustainability, marine ecosystems, and maritime security. Despite the enactment of Law No. 45 of 2009 on Fisheries, enforcement effectiveness particularly at the operational level remains uneven. This study addresses this gap by examining the strategies employed by the Water and Air Police Directorate (Ditpolair) of Korpolairud Baharkam Polri in combating illegal fishing in the waters of DKI Jakarta. Using a normative-empirical (socio-legal) approach, this research integrates statutory analysis with field data obtained through interviews and observations. The study evaluates enforcement practices, including maritime patrols, vessel monitoring, licensing inspections, and inter-agency coordination. The findings reveal that while current strategies have contributed to suppressing illegal fishing activities, their effectiveness is constrained by structural and operational limitations, including inadequate patrol assets, jurisdictional complexity, and increasingly adaptive criminal networks. This study argues that enforcement remains predominantly reactive and insufficiently supported by integrated surveillance systems and institutional synergy. Strengthening technological capacity, enhancing inter-agency collaboration, and adopting intelligence-led enforcement are critical to improving outcomes. This research contributes to the discourse on fisheries law enforcement by offering a practical and policy-oriented framework to optimize anti-illegal fishing strategies in high-risk maritime zones. Keywords: Illegal Fishing, Law Enforcement Strategy, Water Police, Fisheries Law, Indonesia.
Unlawful Act Claims in Land Auction Disputes: A Juridical Analysis of Court Decision No. 29/Pdt.G/2025/PN Kwg Gunawan Gunawan; Abu Nawas; Muh Nasir
BULETIN ADALAH Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v10i1.50863

Abstract

Disputes arising from land auctions frequently involve claims of unlawful acts (perbuatan melawan hukum), particularly where alleged violations of legal rights occur during the auction process. However, not all contested auctions meet the legal threshold for liability under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This study addresses this issue by examining the juridical basis of unlawful act claims and the judicial reasoning applied in Court Decision No. 29/Pdt.G/2025/PN Kwg. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources, are analyzed qualitatively to assess the legal standards governing land auction disputes. The findings demonstrate that unlawful act claims in land auction disputes require the fulfillment of key elements: an unlawful act, fault, damage, and causality. The court, in the examined decision, emphasized both procedural and substantive legality, including the validity of the auction object, the authority of auction officials, and the protection of affected parties. The ruling highlights that compliance with established legal procedures serves as a critical benchmark in determining the absence of unlawful conduct. This study contributes to clarifying the limits of civil liability in auction-related disputes and underscores the importance of legal certainty in auction practices. Keywords: Unlawful Act, Land Auction Dispute, Juridical Analysis, Court Decision, Civil Liability.
Consumer Legal Protection Against Non-Conformity of Goods in Online Transactions on Shopee Platform Based on Law Number 8 of 1999 Ribet David Caniago; Muh Nasir; Abu Nawas
BULETIN ADALAH Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v10i1.50895

Abstract

The rapid development of information and communication technology has significantly increased electronic commerce transactions through marketplace platforms, one of which is Shopee. However, in practice, issues frequently arise regarding the non-conformity of goods received by consumers with the descriptions, specifications, quality, or images displayed by sellers on the platform. This condition leads to consumer losses and highlights the need for adequate legal protection. This study aims to analyze the forms of legal protection available to consumers in cases of non-conforming goods in online transactions on Shopee, based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as to examine the responsibilities of business actors for consumer losses. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources are obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that Law Number 8 of 1999 provides comprehensive legal protection for consumers, particularly through the regulation of consumer rights to obtain goods in accordance with the promised value and condition, as stipulated in Article 4, and the obligation of business actors to provide accurate, clear, and honest information as stipulated in Article 7. In cases of non-conformity, consumers are entitled to file complaints, request returns, replacements, or refunds through mechanisms provided by Shopee, as well as through dispute resolution procedures under applicable laws. Therefore, the Consumer Protection Law serves as a strong legal foundation in ensuring legal certainty, justice, and protection for consumers in online buying and selling transactions. Keywords: Consumer Protection; Non-Conformity of Goods; Online Transactions; Shopee; Law Number 8 of 1999
Diversion Policy for Child Victims of Drug Abuse in Indonesia: A Normative Juridical Analysis Djoko Aprianto Saputro; Muh Nasir; Abu Nawas
BULETIN ADALAH Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v10i1.50896

Abstract

Children represent the future generation and must be granted special legal protection, particularly when they come into conflict with the law. In cases of drug abuse, children often occupy a complex position, not only as perpetrators of criminal acts but also as victims of social environment influences, family conditions, peer pressure, and exploitation by other parties. This study examines whether the mechanism for implementing diversion for children involved in narcotics offenses is in accordance with the objectives of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia. Furthermore, it analyzes Indonesia’s criminal law policy regarding the application of diversion in addressing juvenile drug-related offenses. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, focusing on statutory regulations and legal principles relevant to juvenile justice and drug abuse cases. The findings indicate that children involved in drug abuse should primarily undergo rehabilitation as a form of guidance and recovery rather than be subjected to punitive sanctions. Imposing criminal penalties on children is considered disproportionate, as child drug users are essentially victims of illicit drug trafficking, especially given their vulnerable age. Judicial considerations in deciding such cases include juridical aspects such as the prosecutor’s indictment, criminal charges, witness testimonies, the defendant’s statements, and evidence presented in court, as well as non-juridical aspects, including aggravating and mitigating circumstances. Therefore, diversion policies play a crucial role in ensuring that the best interests of the child are upheld, emphasizing restorative justice and rehabilitation over punishment in handling juvenile narcotics cases. Keywords: Diversion Policy; Child Victims; Drug Abuse; Juvenile Justice System; Rehabilitation
Co-Authors Achmad Ficry Agus Muhindar Arief Chaer Muzakir Bambang Heriyanto Budi Bofiola Marpaung Dani Yuniadi Djoko Aprianto Saputro Eer Herawati Gilang Rizki Aji Putra Gunawan Gunawan Indrayanto Indrayanto Indrayanto Indrayanto Laksito Ari Kusuma Lasemin Lasemin Muh Nasir Muhammad Chotib Muharom Muharom Muhlisin Muhlisin Nanda Sholihatunnisa Rasman Habeahan Ribet David Caniago Syaiful Kurniawan Tarsin Tarsin