<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam penataan trayek angkutan umum di Kecamatan Langke Rembong, yang merupakan pusat administrasi dan ekonomi kabupaten. Menggunakan teori peran organisasi yang dikemukakan oleh Siagian (2003), penelitian ini mengevaluasi tiga dimensi utama: peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 17 informan, termasuk pejabat dinas, operator angkutan, dan penumpang, serta observasi lapangan dan analisis dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan belum berjalan optimal. Pada dimensi interpersonal, komunikasi persuasif yang dilakukan belum mampu mendorong kepatuhan sopir secara berkelanjutan. Secara informasional, ketergantungan pada pengelolaan data manual dan sosialisasi yang tidak konsisten menyebabkan kesenjangan informasi yang signifikan. Pada dimensi pengambilan keputusan, ketiadaan terminal pusat serta stagnasi pengujian kelaikan kendaraan (KIR). Studi ini merekomendasikan implementasi sistem informasi digital, prioritas akreditasi KIR, dan pembangunan infrastruktur terpusat untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih tertib dan aman di Manggarai. ABSTRACT This study aims to analyze the role of the Transportation Department of Manggarai Regency in the management of public transport routes in Langke Rembong District, which serves as the administrative and economic hub of the regency. Utilizing the organizational role theory proposed by Siagian (2003), the research evaluates three key dimensions: interpersonal, informational, and decision-making roles. The research employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data collection was conducted through in-depth interviews with 17 informants, including department officials, transport operators, and passengers, supplemented by field observations and documentation analysis of the Government Institution Performance Accountability Reports (LKIP) from 2021 to 2023. The findings reveal that the role of the Transportation Department has not been optimal. In the interpersonal dimension, while persuasive communication exists, it has failed to foster sustainable compliance among drivers. Informationally, the reliance on manual data management and inconsistent socialization has created significant information gaps. In the decision-making dimension, the absence of a central terminal and the stagnation of vehicle roadworthiness testing (KIR). The study recommends the implementation of digital information systems, the prioritization of KIR accreditation, and the development of centralized infrastructure to create a more orderly and safe transportation ecosystem in Manggarai.]]>
