Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sospol : Jurnal Sosial Politik
Maulana, Naufal Bahri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perbandingan Kebijakan Pengembangan Petani Muda di Indonesia dan Thailand Maulana, Naufal Bahri; Irawati, Ira; Karlina, Nina
Sospol Vol. 12 No. 1 (2026): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v12i1.43596

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis perbandingan kebijakan pengembangan petani muda di Indonesia dan Thailand dalam merespons menurunnya partisipasi generasi muda di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan desain dan efektivitas kebijakan kedua negara dengan menggunakan perspektif kebijakan publik komparatif dan difusi kebijakan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel jurnal internasional bereputasi yang membahas kebijakan petani muda di Indonesia dan Thailand, dilengkapi dengan analisis dokumen kebijakan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Thailand menerapkan instrumen kebijakan yang lebih langsung dan material, seperti dukungan finansial, modernisasi teknologi pertanian, serta integrasi kebijakan pertanian dengan pembangunan perdesaan dan teknologi digital. Sebaliknya, kebijakan pengembangan petani muda di Indonesia masih didominasi oleh instrumen non-material berupa penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi yang relatif kurang efektif dalam mengatasi hambatan struktural, seperti keterbatasan akses lahan, modal, dan pendapatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka difusi kebijakan untuk menjelaskan kesenjangan efektivitas kebijakan pengembangan petani muda antara Indonesia dan Thailand, dua negara agraris di Asia Tenggara dengan karakteristik sosial ekonomi yang relatif sebanding. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan publik dan tata kelola pertanian dengan menekankan pentingnya desain instrumen kebijakan dalam mendorong regenerasi petani.
GOVERNMENT READINESS FOR FLEXIBLE WORKING: MANAGING WORK-FROM-HOME POLICY FOR CIVIL SERVANTS IN INDONESIA Sugiyarto, Yusuf; Maulana, Naufal Bahri; Syam, Teungku Muhammad Ja’far Ali
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2026)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v12i2.71515

Abstract

The work-from-home policy for civil servants in Indonesia has shifted from a pandemic emergency response to becoming part of a transformation in work culture, mobility efficiency, energy savings, bureaucratic digitalisation, and the strengthening of output-based performance. This shift raises important questions regarding the readiness of government organisation management to implement WFH in a productive, accountable manner that remains focused on public service. This study aims to analyse management readiness in the implementation of the civil service work-from-home policy in Indonesia. It employs a qualitative approach through document analysis, media content analysis, and preliminary bibliometric mapping of regulations, government documents, media, academic literature, and selected international comparative documents based on their relevance to civil service work-from-home and public sector management readiness. The analysis utilises the Armenakis, Harris, and Mossholder Readiness Model and the AMO Framework. The findings indicate that Indonesia possesses a relatively strong foundation of need for change and regulatory support; however, implementation readiness remains a work in progress due to challenges regarding job classification, digital readiness, remote supervision, output-based performance indicators, and service continuity. This study offers a novel perspective by framing WFH for civil servants as an issue of managerial readiness, rather than merely workplace flexibility, and provides implications for strengthening the design of flexible working arrangements in the public sector
Co-Authors Ira Irawati Nina Karlina Sugiyarto, Yusuf Syam, Teungku Muhammad Ja’far Ali