Dalam menghadapi pandemi Covid-19, tindakan pemerintah sangat diperlukan agar penyebaran wabah Covid-19 tidak mengancam kelangsungan hidup bangsa terutama keselamatan warga negara. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi virus corona melalui tindakan pencegahan dan mitigasi, termasuk membentuk satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun upaya pemerintah tersebut belum menunjukkan hasil yang menenteramkan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalis pelibatan kementerian/lembaga dalam penanganan situasi krisis akibat pandemi Covid-19 sebagai usaha menjaga dan melindungi keselamatan bangsa di tinjau dari strategi pertahanan nirmiliter. Metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam menganalisis fokus substansi baik informasi dan data diperoleh dari sumber terbuka meliputi media massa, media elektronik, literatur dan sumber terbuka lainnya. Secara umum komponen utama dalam pertahanan nirmiliter dalam hal ini kementerian/lembagabeserta pemerintah daerah telah memperkuat pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pusat operasi pertahahan nirmiliter secara strategis menjalin komando pengendalian dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 belum mendapat respons yang positif. Apabila dilihat dari perspektif pertahanan nirmiliter, faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganan Covid-19 adalah terjadi ambiguitas dalam memandang ancaman Covid-19 sebagai ancaman non militer. Ada yang berpandangan biasa saja terhadap situasi yang berkembang dan ada yang menilai sebagai hal yang sangat prioritas untukditangani. Karena adanya ambiguitas tersebut menimbulkan tidak sinerginya pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.
Copyrights © 2021