Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

IMPLEMENTASI KERJASAMA KONTRA-TERORISME INDONESIA-AUSTRALIA (STUDI KASUS: BOM BALI I TAHUN 2002) Ulandari, Ari; Swastanto, Yoedhi; Sihole, Effendi
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 5 No 3 Jurnal Diplomasi Pertahanan (Desember 2019)
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak -- Bom Bali telah merubah arah kebijakan kontra-terorisme Indonesia yang sebelumnya pasif menjadi aktif. Indonesia dan Australia memutuskan bekerjasama dalam menangani kasus tersebut. Permasalahannya adalah serangan teror di Indonesia, terutama yang menjadikan Australia sebagai target, terus terjadi  setelah serangan Bom Bali. Oleh karena itu diperlukan analisa latar belakang terjadinya kerjasama kontra-terorisme antara kedua negara dan proses implementasi kerjasama tersebut. Penelitian kualitatif-studi kasus akan perihal di atas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah korban warga Australia menjadi pertimbangan strategis dilakukannya kerjasama dari pihak Australia, sedangkan dari pihak Indonesia karena kepentingan Indonesia untuk sesegera mungkin meredam efek negatif, baik domestik maupun internasional, Bom Bali terhadap posisi Indonesia. Implementasi kerjasama tersebut terkategori berhasil dinilai dari jumlah pelaku yang tertangkap dan terkategori belum berhasil dinilai dari jumlah serangan yang dapat diredam.Kata Kunci: implementasi, kontra-terorisme, kerjasama internasional , bom bali,   Indonesia, Australia Abstract -- The Bali Bombings 2002 catalysed Indonesia’s national security policy and had Australia’s support to cooperate in the statecraft of Indonesia’s stability. The two countries are trying to build mutual cooperation to tackle terrorism. This thesis  analyse the formation of counter-terrorism cooperation and the implementation process by using qualitative-case studies. This study revealed that a high percentage of Australian victims pushed Australia to cooperate with Indonesia, whereas Indonesia had self-interest to omit the negative impact of the Bali Bombings to assert their national interest internationally and domestically. The implemetation was success based on the number of perpetrators can be arrested and hadn’t been so success based on number of attacks can be decreased.Keywords:  implementation, counter-terrorism, international cooperation, bali bombings, Indonesia, Australia
Mispersepsi Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Peluang Diplomasi Pertahanan Indonesia Swastanto, Yoedhi; Pedrason, Rodon; Kurniawan, Yandry; Arif, Muhammad
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak--Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan mispersepsi antarnegara pengaku kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, serta melihat peluang diplomasi pertahanan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki dua bagian analisis utama. Bagian pertama berisikan analisis mengenai persepsi dan mispersepsi negara-negara yang memiliki klaim kedaulatan di wilayah maritime yang berpotensi bereskalasi menjadi konflik kekerasan. Untuk bagian pertama ini peneliti akan menggunakan pendekatan persepsi dan mispersepsi dalam politik internasional. Bagian kedua berisikan analisis mengenai peluang diplomasi pertahanan Indonesia untuk meredam mispersepsi antarnegara dan meningkatkan sikap saling percaya untuk mencegah eskalasi konflik di wilayah maritim ini. Untuk bagian kedua ini peneliti akan menggunakan pendekatan diplomasi pertahanan. Secara akademik dan empirik, Penelitian            ini akan berkontribusi  memberikan  alternative pemahaman dan masukan kebijakan terkait sengketa di Laut Tiongkok Selatan melalui analisis yang memiliki sandaran teoritik yang jelas (theory-informed analysis).Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, persepsi, mispersepsi, diplomasi pertahanan Abstract--This study aims to understand the perception and misperception of the claimant states in the South China Sea disputes and examine the opportunities for Indonesia's defense diplomacy. Using qualitative method, this study proceeds with two main parts. The first part analyzes the prospect of conflict escalation caused by the perception and misperception among the claimant states in the South China Sea disputes. The authors employ perception and misperception approach in International Relations in the analysis. The second part of the study examines the opportunities for Indonesia's defense diplomacy in reducing the misperception, mitigating the confict escalation as well as increasing mutual trust and confidence among the conflicting parties. In this second part, the authors make use of "defense diplomacy" as the conceptual tool. This study is academically and empirically significant as it contributes by giving alternative understanding on the South China Sea disputes as well as research-based and theory-informed policy recommendation.Keywords: South China Sea, perception and misperception, defense diplomacy
IMPLEMENTASI KERJASAMA KONTRA-TERORISME INDONESIA-AUSTRALIA (STUDI KASUS: BOM BALI I TAHUN 2002) Ulandari, Ari; Swastanto, Yoedhi; Sihole, Effendi
Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Diplomasi Pertahanan
Publisher : Universitas Perrtahanan Indonesia (UNHAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan terorisme yang bersifat lintas negara membutuhkan kerjasama internasional untuk menanganinya. Awalnya Indonesia enggan untuk terlalu terlibat dalam isu tersebut. Sebaliknya, Australia memang sudah sejak awal mendukung kampanye perang global melawan terorisme. Kendati demikian, Bom Bali telah merubah arah kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Indonesia dan Australia memutuskan bekerjasama dalam menangani kasus tersebut. Permasalahannya adalah serangan teror di Indonesia, terutama yang menjadikan Australia sebagai target, terus terjadi setelah serangan Bom Bali. Oleh karena itu diperlukan analisa latar belakang terjadinya kerjasama kontra-terorisme Indonesia-Australia dan proses implementasi kerjasama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya jumlah korban warga Australia menjadi pertimbangan strategis dilakukannya kerjasama dari pihak Australia, sedangkan dari pihak Indonesia karena kepentingan Indonesia untuk sesegera mungkin meredam efek negatif, baik domestik maupun internasional, Bom Bali terhadap posisi Indonesia. Implementasi kerjasama tersebut terkategori berhasil dinilai dari jumlah pelaku yang tertangkap dan terkategori belum berhasil dinilai dari jumlah serangan yang dapat diredam.Kata Kunci: Bom Bali, Indonesia dan Australia, Implementasi, Kerjasama Internasional, Kontra Terorisme
INDONESIA AND SOUTH KOREA DEFENSE DIPLOMACY: CASE STUDY OF PROCUREMENT OF CHANG BOGO CLASS VESSELS IN 2010-2018 Cheryl Manafe; Yoedhi Swastanto; Rodon Pedrason
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jp.v6i2.719

Abstract

Indonesia has chosen South Korea as a cooperation partner because South Korea is agreed to Indonesia's procurement policy. The research objective was to analyze the stages of procurement of Chang Bogo class submarines and the role of defense diplomacy during the process. This study uses qualitative methodology with its analysis techniques. The study concluded that the procurement of submarines succeeded in terms of the number of submarines, but the percentage of transfer technology provided had not yet reached the minimum percentage of Indonesia’s need and Indonesia must build adequate infrastructure to achieve the independence goals of the defense industry but Indonesia was still experiencing fluctuate economic condition. Therefore, the procurement of defense and security equipment tools (alpalhankam) must adjust to that condition.
FISHERY RESOURCES MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF INDONESIA’S FISHERY MANAGEMENT REGION 711 FOR THE SUSTAINABLE FISHERY RESOURCES CONTROL Nur Mar Atushsholihah Siregar; Yoedhi Swastanto; Budiman Djoko Said
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.352 KB) | DOI: 10.33172/jp.v5i1.468

Abstract

The Republic of Indonesia Fisheries Management Region is an area that intended for controlling the fisheries management activities. However, the potential value of fisheries in WPP-RI 711 has been decreasing starting from 2016 to 2017. The problems are about fisheries resource management activities in the region which are then linked to government policy control. This study seeks to determine the development of fisheries resource production in FMR-RI 711, the level of utilization based on management with the MSY and MEY models, and also control of sustainable fisheries policies. This study uses experimental quantitative methods with the Schaefer, Fox and Gordon models. Data obtained came from fisheries resource groups and data samples were taken from shrimp groups. The results of the analysis show that the average development of fisheries resource production in FMR-RI 711 has decreased even experienced overfishing in the commodity of Small Pelagic Fish and Crustaceans. The Schaefer model is considered the most appropriate because it has a determination coefficient value of 42.9% and has an optimum effort value of 179 trips/year, with the MSY value obtained at 3.8520 tons/year. The policy controls carried out so far are still very lacking and need to take firm action from the government in overcoming fisheries problems that are overfishing. Therefore, it can be concluded that fisheries management in FMR-RI 711 has not run optimally, then fisheries management should also be carried out by considering the economic aspects of fisheries, besides it also needs serious efforts on fisheries supervision and the development of a cost model to maintain resources from overfishing.Keywords: Fisheries management, Fisheries policy, FMR-RI 711
COUNTER-TERRORISM COOPERATION IN THE ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY Nila Febri Wilujeng; Yoedhi Swastanto; Thomas Gabriel Joostensz
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jp.v7i2.728

Abstract

Terrorism is a threat that not only jeopardizes a country's security, but also the survival of ASEAN as a regional organization, the security of peace and stability, and the region's overall economic possibilities. This research aimed to examine the implementation of Counter-terrorism (CT) cooperation in the ASEAN Regional Forum (ARF) from the perspective of Indonesia's defense diplomacy. The research method used was the qualitative method which is based on the combination of interviews and literature review regarding ASEAN’s or ARF’s Counter-terrorism cooperation and Indonesia’s defense diplomacy from the year 2015-2019. The findings showed that CT cooperation is less discussed in the mechanism of the ARF since the current focus of ARF is on Trafficking in Person (TIP) and threats of Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN). Meanwhile, from the perspective of defense diplomacy, Indonesia has successfully initiated ARF Statement on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism Conducive to Terrorism (VECT) with Australia and New Zealand in 2019. However, it is undeniable that CT cooperation through the ARF mechanism remains difficult to achieve due to several obstacles, including the differences of national interests and legal framework, the principle of non-interference, and the existence of mutual distrust between participating countries.
SINERGI ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC DENGAN FREE AND OPEN INDO-JEPANG DALAM BIDANG PERTAHANAN UNTUK MENCIPTAKAN KAWASAN INDO-PASIFIK YANG AMAN DAN STABIL Azizah, RR Zahroh Hayati; Swastanto, Yoedhi; Rudiawan, Beni
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 15, No 1 (2023): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v15i1.8866

Abstract

AbstractThe Indo-Pacific region in recent decades has become the center of world security political constellations. The Indo-Pacific region has a strategic environment in terms of economic, social, political and security that attracts the attention of various international actors. Various countries and international organizations began to direct their foreign policies towards this region. ASEAN wants this region to be safe and stable in order to create a good regional environment for the economic growth of ASEA countries. Meanwhile, Japan also wants this region to be safe and stable, especially to maintain the sovereignty of its country and smooth sea trade and shipping routes for the distribution of energy imports from various countries. Therefore, the synergy of the two actors to create a safe and peaceful Indo-Pacific region is important. This study uses qualitative methods and a case study research design. The data were obtained through interviews and literature studies to be further analysed using theoretical approaches including Regional Security Complex Theory (RSCT), synergy theory, and defence diplomacy. The output obtained is the realization of the synergy of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific with Free and Open Indo-Pacific Japan which supports the creation of a safe and stable Indo-Pacific region.Keywords: Sinergy, ASEAN, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Japan, Free and Open Indo-Pacific, Defence Diplomacy, Indo-Pacific    AbstrakKawasan Indo-Pasifik beberapa dekade belakangan ini menjadi pusat konstalasi politik keamanan dunia. Kawasan Indo-Pasifik memiliki lingkungan strategis baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang menarik perhatian berbagai aktor internasional. Berbagai negara dan organisasi internasional mulai mengarahkan kebijakan luar negerinya terhadap kawasan ini. ASEAN menginginkan kawasan ini aman dan stabil demi menciptakan lingkungan kawasan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Sedangkan Jepang juga menginginkan kawasan ini aman dan stabil terutama menjaga kedaulatan negaranya dan kelancaran jalur perdagangan dan pelayaran laut untuk distribusi impor energi dari berbagai negara. Oleh karena itu sinergi kedua aktor untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman dan damai merupakan hal yang penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Data-data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori-teori antara lain Regional Security Complex Theory (RSCT), teori sinergi, dan teori diplomasi pertahanan. Output yang diperoleh adalah terwujudnya sinergi ASEAN Outlook on Indo-Pacific dengan Free and Open Indo-Pacific Jepang yang mendukung terciptanya kawasan Indo-Pasifik yang aman dan stabil.Kata kunci: Sinergi, ASEAN, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Jepang, Free and Open Indo-Pacific, Diplomasi Pertahanan, Indo-Pasifik
Indonesian National Defense Strategy in the Asean Region of the 21st Century Based on Defense System and Security Population Demography Manurung, Yanto S; Maarif, Syamsul; Toruan, Tahan Samuel Lumban; Swastanto, Yoedhi
JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Vol. 8 No. 2 (2023): JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)
Publisher : Graduate Program Magister Manajemen Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/jmksp.v8i2.11687

Abstract

Given its strategic position between the Indian and Pacific Oceans, Indonesia has a very significant strategic interest and role in shaping the ASEAN Region. The proximity of Indonesia's position to one of the main conflict flashpoints in the ASEAN Region, namely the South China Sea (LCS), makes Indonesia vulnerable to spillover effects arising from various possible incidents and conflicts in the region. To safeguard its interests, Indonesia must be able to play its strategic role in ensuring a stable, safe and peaceful ASEAN Region during conflicts of interest of other countries in the region. To advance Indonesia's national interests in the region, diplomatic steps taken by Indonesia must be complemented and supported by strategic steps in the defense sector. Indonesia has long adhered to the Total People's Defense and Security System (the Universal People's Defense and Security System, hereinafter referred to as Sishankamrata) as the basis of its national defense policy. Sishankamrata contains core values ​​and principles that guide the formulation and implementation of Indonesia's national defense policy. Sishankamrata is embodied in the doctrine, strategy, and posture of Indonesia's national defense As a strategic defense concept, Sishankamrata must remain relevant and suitable to deal with a volatile, uncertain, complex, and ambiguous strategic environment (VUCA), while at the same time contributing to the advancement of Indonesia's national interests.
The Issue of Papua, Between Two Interests of Indonesia and the US Welly Puji Ginanjar; Yoedhi Swastanto; Priyanto; Beni Rudiawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4558

Abstract

Abstract In the eastern part of the Republic of Indonesia, Papua has still considered a land of political and socio-economic conflict despite the richness of gold and uniqueness. Since the integration of Papua into Indonesia, the conflict still occurred and led to the separatism issue. Many have perceptions that there is a foreign state actor behind the issue. The role of the Indonesian government to overcome the conflicts in Papua is still questionable. In addition, the US with Freeport seems to be another issue that possibly has a linkage to several problems that occurred in the land. According to that perception, by taking a literature study, the writing will briefly explore Indonesia's role in dealing with the conflict and the US interest in Papua. Keywords: Papua, Indonesia, the US
FOREIGN POLICY AND MILITARY INVOLVEMENT: Case Study: Sudan and Russia Relationship Risalanisa Dwi Putri; Yoedhi Swastanto; Jonni Mahroza
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12265

Abstract

This research paper explores the intricate relationship between Sudan and Russia, focusing on the factors that have led to Russian military involvement in Sudan. The study begins by emphasizing the significance of Sudan in the international arena and examines both domestic and international influences that shape Sudan's foreign policy. This research also discusses the internal environment of Sudan, highlighting how domestic political dynamics and economic challenges have created a context conducive to foreign military involvement. The role of external actors, particularly Russia, is examined in detail. The paper outlines Russia's strategic interests in Sudan, including military cooperation and resource acquisition, and how these interests align with Sudan's foreign policy objectives. The analysis includes a discussion of the broader geopolitical implications of Russia's involvement in the region. The study concludes by synthesizing the findings, reiterating the complex interplay between domestic and international factors that have facilitated Russian military presence in Sudan. It emphasizes the need for a nuanced understanding of these dynamics to comprehend the future trajectory of Sudan's foreign policy and military relations.