<![CDATA[Rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia masih menjadi kajian yang menarik untuk dikaji. Salah satu lembaga yang mamiliki masalah dengan angka rendahnya keterpilihan perempuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adanya affirmative action yang tertuang dalam UU nomor 12 tahun 2003 pasal 65 dalam pemilu masih belum mampu meningkatkan jumlah angka keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Faktanya jumlah angka keterpilihan perempuan dari tahun ke tahun semakin menurun dan pada pemilu tahun 2019 angka keterpilihan perempuan di DPRD Sumatera Barat menjadi angka yang paling rendah dari pemilu sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah lemahnya regulasi, minimnya sosialisasi dan aktivitas calon legislatif perempuan, organisasi politik tidak memiliki komitmen yang penuh dan perilaku kebijakan politik yang bias gender serta terbatasnya sumberdaya finansial yang dimiliki oleh caleg perempuan. Kata Kunci: demokrasi, keterpilihan , affirmative action, pemilu]]>
Copyrights © 2023
