<![CDATA[This research aims to analyze education decentralization policies in Indonesia. After the implementation of Law No. 32 of 2006 concerning regional autonomy, education policy was no longer the responsibility of the central government, but moved to become the responsibility of regional governments. The progress of education in the regions after the decentralization of education apparently cannot be better and develop without political and budgetary support from regional heads. There are many challenges that must be resolved by local governments in advancing education, such as equal distribution of teachers, improving the quality of school infrastructure. These aspects need to be considered and given full budget support if education in the region is to develop even better. In this research the author used a library research approach. This research shows that education decentralization policies can run optimally if they get political support from regional leaders. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Setelah diterapkannya UU No. 32 Tahun 2006 tentang otonomi daerah, kebijakan pendidikan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan berpindah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kondisi pendidikan di daerah setelah adanya desentralisasi pendidikan ternyata tidak serta merta bisa lebih baik dan berkembang tanpa dukungan politik dan anggaran dari kepala daerah. Banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan, seperti pemerataan guru, peningkatan kualitas infrastruktur sekolah. Aspek-aspek ini perlu diperhatikan dan diberikan dukungan anggaran penuh jika pendidikan di daerahnya ingin berkembang lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kajian pustaka (library research). Dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan desentralisasi pendidikan bisa berjalan maksimal jika mendapatkan dukungan politik dari pimpinan daerah.]]>
Copyrights © 2024
