<![CDATA[Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda kebangsaan, agama atau hukum yang berlaku. Perkawinan campuran menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama jika terjadi perceraian. Perceraian dalam perkawinan campuran dapat mempengaruhi status hukum, hukum yang berlaku terhadap harta bersama, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum perdata internasional pada akibat perceraian dalam perkawinan campuran, serta alternatif penyelesaian perselisihan perceraian campuran dan upaya untuk mengatasi atau mencegah akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menilai dan menafsirkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul, seperti pembagian harta masyarakat, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Permasalahan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing negara, kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dan kesulitan dalam menegakkan putusan pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perceraian dalam perkawinan campuran melalui hukum perdata internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: mediasi, konsiliasi, arbitrase atau peradilan. Selain itu, pasangan suami istri juga hendaknya memperhatikan dan memahami ketentuan hukum nasional dan internasional mengenai perkawinan campuran dan perceraian.]]>
Copyrights © 2024
