Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Dialektika Hukum
Agustin, Arini Aulia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMERIKSAAN JAMINAN SAH BAGI NASABAH DI BURSA GADAI YANG DILAKUKAN OLEH TOKO BARANG BEKAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Agustin, Arini Aulia; Sinaga, Mangatur Untung; Karmila, Fatika; Hosnah, Asmak UL
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh usaha pergadaian ilegal. Hal ini penting karena praktik pergadaian ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Usaha pergadaian ilegal tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang berwenang, sehingga tidak terikat oleh peraturan dan standar yang berlaku bagi usaha pergadaian resmi. Nasabah yang melakukan transaksi gadai dengan usaha pergadaian ilegal berisiko mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil
ANALISIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN 2 HOST STREAMER APLIKASI DREAM LIVE TERKAIT KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ulumuddiin, Muhamad Humam; Karmila, Fatika; Agustin, Arini Aulia; Hardana, Firdi; Antoni, Herli
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1527

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan 2 host streamer aplikasi Dream Live terkait konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap 2 host streamer. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan konten pornografi pada aplikasi Dream Live dilakukan oleh pihak internal dengan menggunakan teknologi filter dan tim moderator. Namun, terdapat kekurangan dalam proses pemeriksaan, seperti tidak adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak memadainya sanksi terhadap host streamer yang melanggar aturan. Selain itu, masih diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam mengawasi dan memperketat pengawasan terhadap aplikasi streaming. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan konten pornografi dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas filter dan tim moderator, serta menegakkan sanksi yang tegas bagi host streamer yang melanggar aturan. Kata Kunci : Tindak pidana, Pornografi, Unsur
Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran Fachrina, Qorin; Setiawan, Naufal Hibrizi; Elisabet, Tasya; Agustin, Arini Aulia; Wijaya, Mustika Mega
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13021

Abstract

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda kebangsaan, agama atau hukum yang berlaku. Perkawinan campuran menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama jika terjadi perceraian. Perceraian dalam perkawinan campuran dapat mempengaruhi status hukum, hukum yang berlaku terhadap harta bersama, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum perdata internasional pada akibat perceraian dalam perkawinan campuran, serta alternatif penyelesaian perselisihan perceraian campuran dan upaya untuk mengatasi atau mencegah akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menilai dan menafsirkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul, seperti pembagian harta masyarakat, hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak. Permasalahan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing negara, kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dan kesulitan dalam menegakkan putusan pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perceraian dalam perkawinan campuran melalui hukum perdata internasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: mediasi, konsiliasi, arbitrase atau peradilan. Selain itu, pasangan suami istri juga hendaknya memperhatikan dan memahami ketentuan hukum nasional dan internasional mengenai perkawinan campuran dan perceraian.
Permasalahan Kehilangan Korban Retitusi dalam Tindakan Pidana yang dilakukan di dalam KUHP dan diluar KUHP Agustin, Arini Aulia; Wardana, Desna Tri; Hosnah, Asmak UL
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini, kerangka penegakan hukum di Indonesia telah memberikan banyak perhatian kepada para penyintas demonstrasi kriminal. Salah satu kebebasan korban yang sebenarnya harus dipenuhi adalah hak atas kompensasi. Kebebasan ini berhubungan dengan kerugian finansial atau materi secara langsung akibat demonstrasi kriminal. Terdapat kendala dalam pemenuhannya karena pedoman pemberian ganti rugi sebagai hak korban, masih terdapat beberapa kekurangan yang mungkin dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Eksplorasi ini dimaksudkan untuk melihat hambatan-hambatan dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi dan bagaimana menentukan jenis tindak pidana yang menjadi alasan korban meminta ganti rugi. Eksplorasi ini diarahkan dengan menggunakan strategi yuridis pembakuan eksperimental. Dari akibat peninjauan tersebut, beralasan tidak adanya kejelasan pedoman ganti kerugian dalam undang-undang sehingga menimbulkan pertanyaan bagi para pembuat peraturan dalam pelaksanaannya. Dampaknya adalah adanya potensi kekecewaan atau penolakan terhadap permohonan ganti rugi yang diajukan oleh korban. Selain itu, memutuskan jenis kesalahan apa yang dapat diajukan oleh korban untuk mendapatkan hak atas kompensasi harus didasarkan pada kondisi kemalangan finansial yang dialami oleh orang yang bersangkutan, apa pun jenis kesalahannya. Jadi tidak ada keraguan mengenai apakah perbuatan curang itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Pelanggar Hukum atau diatur sebagai perbuatan pelanggar hukum yang luar biasa di luar Kitab Undang-undang Pelanggar Hukum, dan apakah hak ganti rugi atas perbuatan pelanggar hukum itu secara tegas diarahkan dalam undang-undang atau tidak.
Co-Authors Asmak UI Hosnah Elisabet, Tasya Fachrina, Qorin Hardana, Firdi Herli Antoni Karmila, Fatika Mustika Mega Wijaya Setiawan, Naufal Hibrizi Sinaga, Mangatur Untung Ulumuddiin, Muhamad Humam Wardana, Desna Tri