<![CDATA[Penyelenggaraan pemerintahan yang baik di berbagai tingkatan dari pusat hingga kelurahan harus didukung oleh data yang baik, termasuk juga data batas kelurahan sebagai acuan melakukan perencanaan pembangunan dan mencegah terjadinya perselisihan akibat masalah perbatasan. PKM ini bertujuan: Memberikan pemahaman aparat kelurahan mengenai Permendagri No. 45 Tahun 2016 terkait metode kartometrik untuk penegasan batas desa (kelurahan); Meningkatkan pemahaman bagi aparat kelurahan terkait penegasan batas kelurahan dalam mencegah konflik batas wilayah, serta Mendorong aparat kelurahan melakukan langkah kerja nyata dalam pemetaan penegasan batas kelurahan.PKM dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion melalui teknik berupa ceramah dan tanya jawab mengenai metode kartometrik untuk penegasan batas kelurahan dan permasalahan batas kelurahan, serta evaluasi keberhasilan program PKM. Hasil dari PKM menunjukkan: Aparat kelurahan memahami amanat Permendagri (2016) untuk menggunakan metode kartometrik dalam rangka pemetaan penegasan batas kelurahan; Peningkatan pengetahuan dan kesadaran aparat kelurahan terkait pentingnya pemetaan penegasan batas kelurahan untuk mencegah konfik perbatasan; serta Timbulnya kesadaran aparat kelurahan melakukan langkah kerja nyata dalam rangka pemetaan penegasan batas kelurahan sesuai Permendagri (2016).]]>
Copyrights © 2024
