<![CDATA[ABSTRAK Pemerintah sering menghadapi situasi di mana ia berperan dalam dua kapasitas yang berbeda, dikenal sebagai "twee petten" (dua kepala). Dalam konteks hukum administrasi negara, fenomena ini mengacu pada pemerintah yang bertindak sebagai regulator sekaligus pelaku kegiatan ekonomi atau pelayanan publik. Peran ganda ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang memengaruhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Artikel ini membahas implikasi hukum, tanggung jawab administrasi, dan batasan peran pemerintah dalam menjalankan dua fungsi tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang optimal. Kata kunci: twee petten, hukum administrasi negara, good governance, konflik kepentingan, akuntabilitas, transparansi. ABSTRACT The government often operates in two distinct capacities, referred to as "twee petten" (two hats). In the context of administrative law, this phenomenon describes the government acting both as a regulator and as a participant in economic activities or public service provision. This dual role may lead to conflicts of interest that challenge the principles of good governance. This article examines the legal implications, administrative responsibilities, and limitations of the government’s dual functions to ensure optimal accountability and transparency. Keywords: twee petten, administrative law, good governance, conflict of interest, accountability, transparency.]]>
Copyrights © 2024
