Perspektif Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah

Bintang Andhika
Beni Ahmad Saebani
Lutfi Fahrul Rizal

PESHUM
Vol. 4 No. 1: Desember 2024

Masalah sampah di Kabupaten Bekasi sulit terselesaikan karena terdapat kendala yang yang menghambat pelaksanaanya. Kabupaten Bekasi memiliki timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat dengan bobot 821,37 ribu ton atau sekitar 16,78% dari total sampah provinsi tersebut. Produksi sampah di Kabupaten Bekasi kini telah mencapai 2.600 ton perhari. Pemerintah daerah hanya mampu mengangkut seberat 600 ton sementara sisanya masih berceceran. Dalam mengatasi masalah sampah tersebut pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan beberapa kebijakan salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanggulangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang dianalisis dengan perspektif siyasah dusturiyah yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah bergantung kepada kesejahteraan masyarakatnya. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif, sedangkan pendekatannya menggunakan yuridis empirik. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode analisis isi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penanggulangan sampah di Kabupaten Bekasi belum dapat dicapai sesuai dengan peraturan daerah dan kebijakan strategi yang dilaksanakan mengingat berbagai hambatan dari sarana dan fasilitasnya belum memadai. Hanya saja dalam perspektif siyasah dusturiyah pemerintah telah berusaha membuat kebijakan yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan agar masyarakat dapat terhindar dari gejala penyakit dan lingkungan yang kotor yang akan menimbulkan dampak buruk kepada kehidupan masyarakat secara umum. Kebijakan pemerintah daerah telah menimbulkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut adalah lemahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran hukumnya, sehingga lingkungan yang bersih sulit dicapai.